KERINCI,JS- Ancaman banjir kembali menghantui masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh setiap kali musim hujan tiba. Luapan Sungai Batang Merao yang melintasi dua wilayah tersebut kembali memicu genangan di sejumlah kawasan permukiman. Kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program normalisasi sungai yang selama ini dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI).
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kerinci dan Sungai Penuh dalam beberapa hari terakhir kembali meningkatkan debit air Sungai Batang Merao. Aliran sungai yang tidak mampu menampung peningkatan volume air kemudian meluap dan menggenangi sejumlah kawasan yang berada di sekitar bantaran sungai.
Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Lubuk Suli, Kubang, Koto Lanang hingga kawasan Rawang di Kota Sungai Penuh. Banjir yang kembali muncul di kawasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan luapan Sungai Batang Merao masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat setiap memasuki musim penghujan.
Situasi ini semakin mengundang perhatian karena BWSS VI saat ini tengah mengerjakan kegiatan normalisasi Sungai Batang Merao di sejumlah titik wilayah Kabupaten Kerinci, termasuk kawasan Belui dan sekitarnya.
Namun, di tengah berlangsungnya pekerjaan tersebut, banjir justru kembali menggenangi permukiman warga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana pekerjaan normalisasi mampu mengurangi risiko banjir yang selama ini masyarakat hadapi.
Banjir Berulang, Efektivitas Normalisasi Sungai Dipertanyakan
Persoalan banjir di Kerinci dan Sungai Penuh bukan persoalan baru. Setiap musim hujan, masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Batang Merao harus menghadapi ancaman kenaikan debit air, luapan sungai, hingga genangan yang memasuki kawasan permukiman.
Berbagai upaya penanganan sebenarnya telah berlangsung, termasuk kegiatan normalisasi sungai yang BWSS VI laksanakan. Akan tetapi, banjir yang kembali terjadi memunculkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas pekerjaan tersebut.
Normalisasi sungai semestinya mampu meningkatkan kapasitas aliran air melalui penanganan sedimentasi, pendangkalan, serta hambatan aliran pada titik-titik tertentu. Dengan demikian, sungai dapat mengalirkan debit air secara lebih optimal ketika hujan deras mengguyur wilayah hulu maupun daerah sekitarnya.
Meski demikian, masyarakat membutuhkan hasil nyata dari setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara tersebut. Mereka tidak hanya mengharapkan pengerukan atau pembenahan alur sungai, tetapi juga solusi yang mampu menekan risiko banjir dalam jangka panjang.
Karena itu, banjir yang kembali terjadi di sejumlah kawasan Kerinci dan Sungai Penuh seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak BWSS VI. Terlebih, pekerjaan normalisasi masih berlangsung di beberapa lokasi yang berada dalam satu kawasan aliran Sungai Batang Merao.
Aktivis Soroti Pekerjaan BWSS VI
Aktivis Kerinci, Yudi, membenarkan bahwa banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, luapan Sungai Batang Merao menjadi salah satu faktor utama yang memicu banjir di wilayah tersebut. Ia juga menilai bahwa berbagai kegiatan normalisasi yang selama ini berlangsung belum memperlihatkan dampak signifikan terhadap pengurangan ancaman banjir.
“Sejauh ini belum ada dampak berarti dari pelaksanaan kegiatan normalisasi Sungai Batang Merao di Kerinci, padahal sudah berkali-kali dilaksanakan normalisasi sungai,” ungkap Yudi.
Ia mempertanyakan keseriusan pelaksanaan pekerjaan normalisasi oleh BWSS VI. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung berulang kali seharusnya mampu memberikan perubahan terhadap kondisi sungai, terutama dalam menghadapi peningkatan debit air ketika musim hujan.
Yudi menilai, pemerintah dan pihak pelaksana perlu melihat persoalan banjir secara menyeluruh. Penanganan sungai tidak cukup hanya berfokus pada satu atau dua titik pekerjaan, sementara kawasan lain yang berpotensi memicu luapan air masih menghadapi persoalan serupa.
“BWSS VI sepertinya setengah hati dalam melaksanakan kegiatan normalisasi sungai di Kerinci. Dampaknya, banjir masih mengancam dua daerah, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan terhadap pelaksanaan program normalisasi yang selama ini masyarakat harapkan dapat mengurangi persoalan banjir tahunan.
Normalisasi di Belui Harus Berikan Hasil Nyata
Pekerjaan normalisasi Sungai Batang Merao di kawasan Belui dan sekitarnya kini menjadi perhatian karena BWSS VI tengah melaksanakan kegiatan di wilayah tersebut.
Masyarakat tentu berharap pekerjaan itu tidak sekadar menyelesaikan target fisik, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kelancaran aliran sungai. Apalagi, Sungai Batang Merao memiliki peran penting dalam sistem aliran air yang melewati wilayah Kabupaten Kerinci hingga Kota Sungai Penuh.
Jika pelaksanaan normalisasi hanya menyentuh sebagian titik tanpa mempertimbangkan kondisi aliran sungai secara keseluruhan, upaya tersebut berpotensi belum mampu menjawab persoalan banjir secara optimal.
Oleh sebab itu, evaluasi teknis perlu mencakup kondisi sedimentasi, kedalaman sungai, lebar alur, penyempitan aliran, serta titik-titik yang berpotensi menahan atau menghambat perjalanan air.
Selain itu, pihak terkait juga perlu mengkaji hubungan antara kondisi sungai di bagian hulu dan dampaknya terhadap kawasan hilir. Penanganan yang tidak terintegrasi berisiko membuat persoalan banjir terus berulang meskipun sejumlah titik telah mendapatkan pekerjaan normalisasi.
Warga Butuh Solusi, Bukan Sekadar Pekerjaan Berulang
Banjir yang kembali menggenangi permukiman tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, genangan juga berpotensi merusak rumah, perabotan, akses jalan, serta berbagai fasilitas masyarakat.
Bagi warga yang tinggal di sekitar aliran Sungai Batang Merao, datangnya musim hujan sering kali menghadirkan kecemasan tersendiri. Mereka harus memperhatikan kenaikan debit air dan bersiap menghadapi kemungkinan luapan sungai ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama.
Kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah pusat melalui BWSS VI bersama pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan banjir.
Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi terhadap pekerjaan normalisasi yang telah berlangsung, termasuk menjelaskan target pekerjaan, titik penanganan, serta hasil yang ingin dicapai.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dan bagaimana manfaatnya terhadap pengurangan risiko banjir.
Di sisi lain, penanganan banjir tidak boleh hanya mengandalkan normalisasi sungai. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kondisi drainase, tata ruang kawasan permukiman, pengelolaan daerah tangkapan air, serta upaya menjaga lingkungan di sepanjang aliran sungai.
BWSS VI Diharapkan Evaluasi Menyeluruh
Masyarakat membutuhkan langkah konkret agar ancaman banjir tidak terus menjadi persoalan tahunan. Apalagi, berbagai pekerjaan normalisasi telah berulang kali berlangsung, tetapi banjir masih menggenangi sejumlah kawasan ketika hujan deras melanda.
BWSS VI perlu mengevaluasi efektivitas pekerjaan di lapangan, memastikan setiap titik penanganan sesuai kebutuhan teknis, serta memperhatikan keterkaitan aliran sungai dari hulu hingga hilir.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari BWSS VI mengenai evaluasi pekerjaan normalisasi maupun penjelasan teknis terkait banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan tersebut.
Jangan sampai normalisasi terus berulang, sementara masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh masih harus menghadapi ancaman banjir yang sama setiap tahunnya.(AN)










