JAKARTA,JS- Ribuan tenaga honorer di berbagai daerah sampai sekarang belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK, meski mereka sudah lulus seleksi. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menilai banyak pemerintah daerah masih lambat memproses administrasi, terutama pada masa transisi pengelolaan kepegawaian.
Hingga awal November 2025, pemerintah daerah baru menerbitkan sekitar 186.000 SK dari total 1,24 juta usulan PPPK. Angka itu menunjukkan bahwa sebagian besar calon PPPK masih menunggu penyelesaian administrasi di daerah masing-masing.
Prof. Zudan menyebut dua penyebab utama keterlambatan. Daerah dengan anggaran terbatas sulit mempercepat proses administrasi. Selain itu, perubahan politik pasca-Pilkada sering menciptakan masa transisi kebijakan dan rotasi pejabat yang memperlambat keputusan terkait pegawai.
Meski begitu, pemerintah pusat mencatat progres positif dalam rekrutmen ASN. Pemerintah telah mengisi 74 persen formasi CPNS dan hampir seluruh SK CPNS sudah terbit. Untuk PPPK penuh waktu, pemerintah hampir menuntaskan tahap pertama dan segera menyelesaikan tahap kedua. Namun, beberapa daerah masih menunda administrasi PPPK paruh waktu sehingga penerbitan SK belum bergerak cepat.
Secara nasional, jumlah ASN mencapai 5,58 juta orang pada November 2025. Pemerintah mencatat kenaikan sekitar 1,3 juta pegawai sejak Februari 2025 sebagai hasil rekrutmen dua tahun terakhir.
BKN terus memantau perkembangan di daerah dan meminta pemerintah daerah mempercepat seluruh proses administrasi agar semua calon PPPK segera menerima SK dan masa transisi penataan ASN berjalan lebih stabil.(AN)
