SUNGAIPENUH,JS- Banjir masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Setiap musim hujan, sejumlah desa kembali menghadapi genangan hingga luapan sungai yang mengganggu aktivitas warga. Wilayah di sepanjang aliran Sungai Batang Merao menjadi salah satu kawasan yang kerap terdampak.
Persoalan ini belum menemukan solusi menyeluruh meski pemerintah telah mengupayakan normalisasi sungai melalui pengajuan program kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI). Di sejumlah titik, banjir masih berulang ketika hujan mengguyur kawasan hulu dan meningkatkan debit air sungai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan banjir selama ini. Sebab, lokasi yang mengalami dampak cukup parah cenderung berada di kawasan yang sama dari tahun ke tahun.
Di Kabupaten Kerinci, wilayah Depati Tujuh menjadi salah satu kawasan yang menghadapi ancaman tersebut. Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Hamparan Rawang hingga Tanjung Rawang, Kota Sungai Penuh, juga perlu mewaspadai potensi luapan Sungai Batang Merao.
Normalisasi Sungai Belum Menuntaskan Persoalan
Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah yang pemerintah tempuh untuk mengurangi risiko banjir. Program ini bertujuan memperbaiki kapasitas aliran sungai agar air dapat mengalir lebih lancar, terutama ketika hujan meningkatkan debit air.
Namun, normalisasi saja belum tentu mampu menyelesaikan seluruh persoalan banjir. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi daerah aliran sungai, tata ruang permukiman, serta perubahan lingkungan di kawasan hulu.
Jika berbagai faktor tersebut tidak tertangani secara bersamaan, risiko banjir dapat tetap tinggi meskipun pemerintah telah melakukan pengerukan atau penataan alur sungai.
Karena itu, penanganan banjir di Kerinci dan Sungai Penuh membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan titik prioritas, mengevaluasi hasil normalisasi, serta mengidentifikasi penyebab utama luapan air di setiap kawasan terdampak.
Langkah tersebut penting agar anggaran penanganan banjir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan rutin setiap kali persoalan kembali muncul.
Permukiman di Sempadan Sungai Perlu Mendapat Perhatian
Ardi, pemerhati lingkungan Kerinci, menilai curah hujan bukan satu-satunya faktor yang memicu banjir. Menurut dia, pola pembangunan permukiman di sepanjang Sungai Batang Merao juga perlu mendapat perhatian serius.
Ia menyoroti keberadaan rumah-rumah yang berdiri sangat dekat dengan bibir sungai. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang aliran air dan mengurangi fungsi kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari perlindungan lingkungan.
“Banyak warga masih membangun rumah di sepanjang Sungai Batang Merao, bahkan hampir berdekatan dengan bibir sungai. Akibatnya, daerah resapan air terganggu sehingga air lebih mudah meluap,” jelas Ardi.
Pembangunan permukiman tanpa memperhatikan tata ruang dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap bencana. Terlebih, sungai membutuhkan ruang yang memadai untuk menampung dan mengalirkan air ketika debit meningkat.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pemanfaatan lahan di sepanjang sungai. Pengawasan terhadap pembangunan baru, penataan kawasan sempadan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko banjir.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang telah lama tinggal di kawasan rawan. Penataan permukiman harus berjalan dengan perencanaan yang jelas, komunikasi yang baik, serta solusi yang mempertimbangkan keselamatan masyarakat.
Kerusakan Lingkungan di Hulu Menambah Risiko
Selain persoalan permukiman, kondisi kawasan hulu Sungai Batang Merao turut menjadi perhatian. Ardi menilai penurunan daya serap air di kawasan tersebut dapat memperburuk risiko banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Hutan dan vegetasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air. Akar tanaman membantu memperbaiki struktur tanah, sedangkan tutupan vegetasi dapat memperlambat aliran permukaan dan mendukung penyerapan air ke dalam tanah.
Sebaliknya, pembukaan lahan yang tidak terkendali dapat mengurangi tutupan vegetasi. Ketika kemampuan tanah menyerap air menurun, lebih banyak air hujan berpotensi mengalir menuju sungai dalam waktu singkat.
Akibatnya, debit sungai dapat meningkat dengan cepat. Jika kapasitas sungai tidak mampu menampung tambahan air tersebut, luapan dapat mengancam permukiman dan lahan pertanian di wilayah hilir.
Ardi juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan dan pertambangan di kawasan Siulak. Menurut dia, aktivitas tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan dan tata air apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penilaian mengenai besarnya pengaruh aktivitas tersebut terhadap banjir membutuhkan kajian lapangan. Pemerintah perlu memeriksa perubahan tutupan lahan, kondisi tanah, sedimentasi sungai, serta pola aliran air untuk memastikan faktor yang paling dominan.
Empat Faktor yang Perlu Pemerintah Evaluasi
Agar penanganan banjir lebih tepat sasaran, pemerintah Kerinci dan Sungai Penuh perlu mengevaluasi beberapa persoalan utama.
Pertama, kapasitas aliran Sungai Batang Merao. Pemerintah perlu mengidentifikasi titik penyempitan, pendangkalan, serta lokasi yang membutuhkan normalisasi berdasarkan kajian teknis.
Kedua, tata ruang permukiman di sempadan sungai. Pengawasan pembangunan dan penataan kawasan perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan keselamatan warga.
Ketiga, kondisi lingkungan di kawasan hulu. Pemerintah perlu mengawasi pembukaan lahan, menjaga tutupan vegetasi, dan mengevaluasi kegiatan yang berpotensi meningkatkan limpasan air maupun sedimentasi.
Keempat, sistem pengendalian banjir yang terintegrasi. Normalisasi sungai perlu berjalan bersama perbaikan drainase, pemantauan debit air, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menangani titik banjir setelah bencana terjadi. Upaya pencegahan harus menjadi bagian utama dari kebijakan pengelolaan sungai dan lingkungan.
Warga Membutuhkan Solusi Jangka Panjang
Banjir yang terus berulang membawa dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Selain mengganggu mobilitas, genangan dapat merusak rumah, mengancam lahan pertanian, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi warga.
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, persoalan ini bukan sekadar masalah musiman. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memiliki rencana penanganan yang terukur dan berkelanjutan.
Ardi menekankan pentingnya perhatian pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terhadap tata kelola pembangunan permukiman. Menurut dia, pengendalian pembangunan dan perlindungan lingkungan perlu berjalan seiring dengan upaya normalisasi sungai.
Pemerintah kedua daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan BWSS VI dan instansi lingkungan hidup. Sungai Batang Merao menghubungkan kawasan yang menghadapi persoalan serupa sehingga penanganannya membutuhkan keselarasan kebijakan dari hulu hingga hilir.
Selain itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi mengenai kawasan rawan banjir, rencana pekerjaan sungai, dan langkah mitigasi kepada masyarakat. Informasi yang jelas dapat membantu warga mempersiapkan diri ketika hujan lebat meningkatkan risiko luapan.
Pada akhirnya, normalisasi sungai tetap menjadi salah satu upaya penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada pengelolaan lingkungan dan tata ruang secara menyeluruh. Tanpa pembenahan kawasan hulu, pengawasan pembangunan, serta sistem pengendalian banjir yang terencana, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh berisiko terus menghadapi persoalan serupa setiap musim hujan.
Pemerintah perlu menjadikan banjir berulang sebagai momentum untuk mengevaluasi kebijakan yang telah berjalan sekaligus memperkuat langkah pencegahan. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, risiko banjir dapat ditekan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.(AN)
