KERINCI,JS- Hampir dua tahun masa jabatan berjalan, enam anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci dan Sungai Penuh menghadapi sorotan dari masyarakat. Warga mempertanyakan sejauh mana kiprah para wakil rakyat tersebut dalam menyerap aspirasi, mengawal pembangunan, serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat provinsi.
Enam nama yang menjadi sorotan yakni Afuan Yuza Putra dari PAN, Rucita Arfiansa dari PDI Perjuangan, Edminuddin dari Gerindra, Arwiyanto dari PKB, Darmaiyansah dari Demokrat, dan Amrizal dari Golkar.
Sorotan tersebut muncul karena sebagian masyarakat mengaku jarang melihat aktivitas keenam anggota DPRD Provinsi Jambi itu di tengah warga. Bahkan, ada warga yang mengaku kesulitan menyebutkan siapa saja wakil mereka di parlemen provinsi.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kinerja anggota DPRD, keterwakilan masyarakat, penyerapan aspirasi, pembangunan daerah, serta transparansi kerja wakil rakyat.
Warga Kerinci dan Sungai Penuh Pertanyakan Keberadaan Wakilnya
Bagi masyarakat, anggota DPRD bukan hanya sosok yang muncul ketika memasuki masa kampanye. Setelah memperoleh mandat dari pemilih, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan masyarakat selama menjalankan masa jabatan.
Sejumlah warga menilai komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituen perlu diperkuat. Apalagi, DPRD Provinsi Jambi memiliki posisi strategis dalam pembahasan anggaran, kebijakan pemerintah daerah, pengawasan program pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi.
Salah seorang warga, Amin, mengatakan dirinya belum merasakan kehadiran enam anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut secara maksimal.
“Kita belum merasakan punya anggota DPRD di Provinsi Jambi, entah masih menjabat atau tidak,” ungkap Amin.
Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan sebagian warga yang berharap para wakil rakyat lebih sering hadir dan berdialog langsung dengan masyarakat.
Menurut Amin, masyarakat tentu tidak berharap anggota DPRD setiap hari berada di kampung atau desa. Namun, warga ingin melihat aktivitas yang menunjukkan bahwa wakil mereka memahami persoalan yang muncul di lapangan.
Wakil Rakyat Dinilai Jangan Hanya Aktif Saat Pemilu
Lebih lanjut, Amin menyoroti kebiasaan politik yang menurutnya sering muncul menjelang pemilihan legislatif. Ia menilai calon anggota legislatif biasanya lebih aktif mendatangi masyarakat ketika membutuhkan dukungan suara.
“Mereka sibuk pas mau mencalonkan diri saja, setelahnya kenal kita pun tidak,” katanya.
Pandangan tersebut tentu menjadi kritik yang perlu mendapat perhatian. Sebab, hubungan antara anggota DPRD dan masyarakat seharusnya tidak berhenti setelah proses pemungutan suara selesai.
Sebaliknya, hubungan tersebut justru perlu terus berjalan melalui kegiatan reses, kunjungan daerah pemilihan, dialog publik, penyerapan aspirasi, serta komunikasi langsung dengan kelompok masyarakat.
Dengan begitu, anggota DPRD dapat memahami kebutuhan warga secara lebih akurat sebelum membawa persoalan tersebut ke ruang pembahasan legislatif.
Kinerja DPRD Tidak Hanya Diukur dari Kehadiran di Lapangan
Di sisi lain, aktivitas anggota DPRD tidak seluruhnya berlangsung di ruang publik. Sebagian besar pekerjaan legislatif berlangsung melalui rapat komisi, rapat badan, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan APBD, pengawasan program pemerintah, hingga kegiatan kedewanan lainnya.
Karena itu, penilaian terhadap kinerja anggota DPRD sebaiknya tidak hanya berdasarkan seberapa sering masyarakat melihat mereka turun ke lapangan.
Namun, persoalan komunikasi dengan konstituen tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi.
Masyarakat perlu mengetahui apa yang diperjuangkan wakilnya. Sebaliknya, anggota DPRD juga membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk menentukan persoalan mana yang perlu mendapat perhatian di tingkat provinsi.
Dalam konteks tersebut, transparansi kinerja menjadi penting. Wakil rakyat dapat menyampaikan berbagai agenda dan hasil perjuangannya kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun saluran komunikasi publik.
Pemerhati Politik Soroti Rendahnya Pengenalan Masyarakat
Pemerhati politik Kerinci dan Sungai Penuh, Yudi, juga melihat adanya persoalan mengenai tingkat pengenalan masyarakat terhadap enam anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut.
Menurut Yudi, keberadaan wakil rakyat idealnya mudah dikenali oleh masyarakat di daerah pemilihannya.
Ia bahkan menggunakan kelompok pelajar sebagai gambaran sederhana untuk melihat tingkat pengenalan publik terhadap anggota legislatif.
“Kalau tidak percaya, coba saja tanya anak SMA, siapa anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci dan Sungai Penuh. Saya yakin sebagian besar tidak kenal,” ujar Yudi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa popularitas seorang anggota legislatif tidak selalu berkaitan dengan seberapa sering namanya muncul dalam pemberitaan. Yang lebih penting, masyarakat perlu mengetahui sosok yang mereka pilih sekaligus memahami kontribusi yang bersangkutan selama menjalankan amanah.
Dibandingkan dengan Periode Sebelumnya
Yudi menilai kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi dari Kerinci dan Sungai Penuh pada periode sebelumnya.
Menurutnya, beberapa anggota DPRD sebelumnya relatif lebih mudah ditemui masyarakat dan lebih aktif membangun komunikasi dengan konstituen.
“Kondisi ini berbanding terbalik dengan anggota DPRD Provinsi Jambi yang ada sebelumnya yang dikenal sedikit lebih aktif dari anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci dan Sungai Penuh saat ini,” jelasnya.
Perbandingan tersebut tentu menjadi evaluasi tersendiri. Sebab, masyarakat memiliki pengalaman dan ingatan terhadap figur-figur politik yang pernah mewakili mereka.
Ketika masyarakat menilai wakil saat ini kurang terlihat, perbandingan dengan anggota DPRD sebelumnya secara otomatis dapat muncul.
Karena itu, anggota legislatif perlu menunjukkan hasil kerja yang dapat masyarakat rasakan dan pahami.
Aspirasi Masyarakat Perlu Masuk ke Agenda Pembangunan
Kerinci dan Sungai Penuh memiliki sejumlah kebutuhan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Mulai dari infrastruktur, akses transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi masyarakat, pariwisata, hingga pengembangan usaha mikro dan kecil.
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci dan Sungai Penuh memiliki ruang untuk mengawal kepentingan daerah melalui fungsi legislatif dan penganggaran.
Artinya, persoalan masyarakat tidak berhenti pada pertemuan atau penyampaian keluhan. Aspirasi perlu melalui proses pembahasan agar dapat masuk ke agenda kebijakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Karena itu, masyarakat membutuhkan wakil yang mampu menjembatani persoalan daerah dengan kebijakan pemerintah.
Sorotan Berpotensi Mempengaruhi Pemilu Berikutnya
Yudi juga menilai tingkat kepuasan masyarakat dapat memengaruhi pilihan politik pada pemilu berikutnya.
Ia bahkan memperkirakan enam anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut akan menghadapi tantangan apabila kembali maju sebagai calon legislatif.
“Saya bisa memprediksikan, jika hari ini keenam anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci dan Sungai Penuh tersebut mencalonkan diri kembali, pasti tidak akan duduk lagi. Karena apa, karena belum berbuat bagi masyarakat,” katanya.
Prediksi tersebut merupakan pandangan pribadi Yudi dan bukan hasil survei elektabilitas.
Meski begitu, pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya rekam jejak bagi seorang politisi. Pemilih memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja wakilnya dan menentukan pilihan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Masyarakat Ingin Melihat Bukti, Bukan Sekadar Janji Politik
Pada akhirnya, kritik masyarakat terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci dan Sungai Penuh dapat menjadi bahan evaluasi.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji politik. Mereka juga ingin melihat bukti perjuangan yang berkaitan dengan kebutuhan daerah.
Komunikasi yang rutin, keterbukaan informasi, kegiatan reses yang efektif, penyerapan aspirasi, serta penyampaian hasil kerja dapat membantu memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen.
Sebaliknya, ketika komunikasi berjalan minim, jarak antara masyarakat dengan anggota DPRD dapat semakin lebar.
Kondisi tersebut juga dapat memunculkan persepsi bahwa anggota legislatif hanya aktif ketika membutuhkan dukungan politik.
Karena itu, keenam anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci dan Sungai Penuh memiliki kesempatan untuk menjawab kritik tersebut melalui kerja nyata dan komunikasi yang lebih terbuka.
DPRD Jambi Dituntut Lebih Terbuka kepada Konstituen
Keterbukaan informasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam politik modern. Masyarakat kini dapat mengetahui berbagai aktivitas pejabat publik melalui media sosial, situs resmi lembaga, pemberitaan media, hingga forum pertemuan masyarakat.
Anggota DPRD dapat memanfaatkan berbagai saluran tersebut untuk menjelaskan agenda kerja, hasil reses, aspirasi yang telah disampaikan, serta perkembangan program yang berkaitan dengan daerah pemilihannya.
Langkah itu bukan hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu masyarakat memahami fungsi dan kewenangan DPRD.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat menilai kinerja wakilnya berdasarkan informasi yang lebih lengkap, bukan sekadar berdasarkan persepsi.
Menunggu Pembuktian Kinerja
Sorotan terhadap enam anggota DPRD Provinsi Jambi asal Kerinci dan Sungai Penuh pada akhirnya kembali kepada persoalan kepercayaan publik.
Apakah aspirasi masyarakat sudah masuk dalam agenda pembangunan? Sejauh mana anggota DPRD mengawal kepentingan Kerinci dan Sungai Penuh? Program apa yang telah mereka dorong melalui kewenangan di DPRD Provinsi Jambi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi para wakil rakyat.
Pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memberikan penilaian berdasarkan data dan rekam kerja yang dapat diverifikasi.
Dengan demikian, evaluasi terhadap anggota DPRD tidak hanya berangkat dari apakah seorang wakil rakyat sering terlihat atau tidak, tetapi juga dari kontribusi, kebijakan, pengawasan, perjuangan anggaran, serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Bagi enam anggota DPRD Provinsi Jambi yang mewakili Kerinci dan Sungai Penuh, kritik ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali hubungan dengan masyarakat.
Sebab, kursi legislatif bukan sekadar posisi politik. Kursi tersebut membawa mandat dari pemilih yang mengharapkan aspirasi mereka terdengar, kebutuhan daerah mendapat perhatian, dan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Kini, publik Kerinci dan Sungai Penuh tinggal menunggu apakah kritik tersebut akan berujung pada perubahan pola komunikasi dan peningkatan aktivitas para wakil rakyat di daerah pemilihannya.(TIM)
