JAMBI, JS – Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penerapan pidana yang lebih humanis. Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama Kejaksaan Tinggi Jambi terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelanggar tindak pidana ringan.
Alfin menandatangani kesepakatan tersebut pada Selasa (2/12) di Aula Auditorium Gubernur Jambi. Kegiatan itu juga dihadiri para bupati dan jajaran kejaksaan dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.
Kerja sama ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Melalui program tersebut, pemerintah daerah ingin mendorong pendekatan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki perilaku dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
Alfin Dorong Penegakan Hukum yang Lebih Humanis
Wali Kota Alfin menilai sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan hukum di tengah masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan upaya pembinaan. Dengan pendekatan yang tepat, pelanggar tindak pidana ringan dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus memahami tanggung jawab atas perbuatannya.
“Kami berkomitmen menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis. Pemkot Sungai Penuh siap bekerja sama dengan Kejaksaan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Alfin.
Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Sebaliknya, kerja sama itu perlu berlanjut melalui koordinasi dan pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, pendekatan tersebut juga membuka ruang untuk memperkuat kepedulian sosial. Pelanggar yang memenuhi persyaratan dapat menjalani bentuk hukuman yang memberi manfaat bagi masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
Apa Itu Pidana Kerja Sosial?
Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan tertentu untuk kepentingan masyarakat sesuai putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan.
Pendekatan ini berbeda dari hukuman penjara karena pelaksanaannya berfokus pada kegiatan sosial yang bermanfaat. Namun, pidana kerja sosial bukan berarti pelanggar bebas dari tanggung jawab hukum. Terpidana tetap harus menjalankan hukuman sesuai keputusan dan persyaratan yang berlaku.
Dalam penerapannya, aparat penegak hukum perlu memperhatikan jenis tindak pidana, ketentuan hukum, serta persyaratan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjalani pidana tersebut.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua pelanggaran otomatis berujung pada hukuman kerja sosial. Aparat penegak hukum tetap mengacu pada aturan yang berlaku dalam menentukan bentuk pemidanaan.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah dan kejaksaan diharapkan dapat membangun koordinasi yang mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial secara tertib, terarah, dan bertanggung jawab.
Bukan Sekadar Hukuman, Ada Unsur Pembinaan
Pidana kerja sosial juga membawa tujuan pembinaan bagi pelanggar hukum. Melalui kegiatan yang bermanfaat, terpidana berkesempatan memahami dampak perbuatannya sekaligus berkontribusi terhadap kepentingan umum.
Pendekatan tersebut dapat membantu masyarakat melihat penegakan hukum dari sisi tanggung jawab dan pemulihan sosial. Meski demikian, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah dapat berperan melalui koordinasi dengan kejaksaan dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi itu penting untuk memastikan kegiatan sosial yang dipilih sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan hukum.
Selain itu, pelaksanaan program juga membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme penempatan, jenis pekerjaan, pengawasan, serta pemenuhan hak terpidana. Dengan pengaturan yang tepat, pidana kerja sosial dapat berjalan secara terukur dan tetap menjaga prinsip keadilan.
Bagi masyarakat, keberhasilan program ini tidak hanya terlihat dari pelaksanaan hukuman. Dampak pembinaan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan manfaat kegiatan sosial juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya.
Pejabat Kejaksaan dan Forkopimda Hadiri Penandatanganan
Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Direktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Roberthus Melchisedek Tacoy.
Gubernur Jambi, pimpinan DPRD, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi juga menyaksikan kegiatan tersebut.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mendukung kebijakan pemidanaan. Kerja sama semacam ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar pelaksanaan program berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Bagi pemerintah kabupaten dan kota, kesepakatan tersebut juga menjadi dasar untuk memperkuat komunikasi dengan kejaksaan dalam menyiapkan pelaksanaan program di daerah.
Meski demikian, penerapan pidana kerja sosial tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan antarlembaga mendukung koordinasi, tetapi tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan.
Pemkot Sungai Penuh Harapkan Manfaat Nyata
Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kerja sama dengan Kejati Jambi dapat mendorong pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Alfin menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung kerja sama tersebut. Ke depan, koordinasi dengan kejaksaan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap langkah berjalan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, penerapan pidana kerja sosial membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum, tanggung jawab pelanggar, dan kepentingan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang tepat, program ini diharapkan dapat mendukung pembinaan tanpa mengabaikan prinsip keadilan.
Pemkot Sungai Penuh pun berharap sinergi bersama Kejati Jambi terus berkembang sehingga pelaksanaan kebijakan hukum di daerah semakin terarah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. (AN)
