BENGKULU,JS- Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun tekanan efisiensi anggaran terus meningkat.
Helmi menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin (30/3) saat pemerintah daerah menyesuaikan struktur belanja agar tetap sejalan dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Kami enggak berpikir ke sana (PHK PPPK). Kami masih cari solusi lain,” tegas Helmi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas tenaga kerja sekaligus mengendalikan kondisi fiskal daerah.
Perampingan OPD Jadi Strategi Utama Tekan Anggaran
Pemprov Bengkulu menyiapkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah utama untuk menekan beban belanja.
Helmi menjelaskan bahwa pemerintah akan menyederhanakan struktur birokrasi, menggabungkan unit kerja, dan menghilangkan fungsi yang tumpang tindih.
“Perampingan OPD ini berpotensi menghemat sekitar Rp50 miliar sampai Rp60 miliar,” ujarnya.
Langkah ini memberi ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi jumlah pegawai secara langsung.
Moratorium ASN, Pemprov Hentikan Rekrutmen Baru
Pemprov Bengkulu juga memberlakukan moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah tidak membuka penerimaan pegawai baru dan tidak menerima mutasi ASN dari daerah lain.
“Kami tidak terima pegawai baru maupun yang pindah,” kata Helmi.
Kebijakan ini menahan pertumbuhan jumlah pegawai sekaligus mengendalikan beban belanja pegawai dalam APBD.
Pemprov Andalkan Pensiun untuk Kurangi Jumlah ASN
Helmi mengungkapkan bahwa sekitar 500 ASN memasuki masa pensiun setiap tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah tersebut bisa mencapai 3.000 orang.
Pemerintah memanfaatkan pengurangan alami ini untuk menyeimbangkan jumlah pegawai tanpa perlu melakukan PHK.
“Setiap tahun sekitar 500 orang pensiun,” jelasnya.
Strategi ini memberi solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Pemprov Kejar Target Belanja Pegawai di Bawah 30 Persen
Pemprov Bengkulu menargetkan porsi belanja pegawai berada di bawah 30 persen sesuai aturan pemerintah pusat.
Pemerintah mengombinasikan perampingan OPD, moratorium ASN, dan pengurangan alami melalui pensiun untuk mencapai target tersebut.
“Kami optimistis bisa memenuhi regulasi pemerintah pusat,” ujar Helmi.
Langkah ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran dan kapasitas fiskal daerah.
Terapkan WFA untuk Pangkas Biaya Operasional
Pemprov Bengkulu menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN untuk menekan pengeluaran operasional.
Kebijakan ini mengurangi biaya listrik, transportasi, dan kebutuhan kantor lainnya.
Selain itu, WFA juga mendorong fleksibilitas kerja dan mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi.
Pemprov Terus Cari Solusi Efisiensi Tambahan
Helmi menegaskan bahwa pemerintah terus mengkaji berbagai langkah tambahan untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Pemerintah mempertimbangkan setiap kebijakan secara matang agar tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
“Lihat nanti, solusi apa lagi yang akan kami ambil,” kata Helmi.
Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan.
Pemprov Jaga Keseimbangan Fiskal dan Kesejahteraan ASN
Pemprov Bengkulu berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan ASN.
Pemerintah tidak memilih PHK sebagai solusi, melainkan menggunakan strategi struktural dan jangka panjang.
Langkah ini memberi kepastian bagi PPPK dan ASN sekaligus menjaga stabilitas birokrasi.
Kesimpulan
Langkah yang diambil Helmi Hasan menunjukkan pendekatan strategis dalam menghadapi tekanan fiskal daerah.
Pemprov Bengkulu mengandalkan perampingan OPD, moratorium ASN, pengurangan melalui pensiun, dan penerapan WFA untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Kebijakan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk tetap efisien tanpa mengorbankan tenaga kerja dan kualitas pelayanan publik.(*)
