PALU,JS- Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di tengah isu efisiensi anggaran dan kekhawatiran pemutusan kerja, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan kepastian penting.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi PPPK. Bahkan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 masih cukup kuat untuk menanggung seluruh belanja pegawai.
APBD Sulteng 2026 Masih Solid
Menurut Anwar Hafid, kondisi fiskal daerah masih stabil. APBD Sulawesi Tengah yang mencapai sekitar Rp4,7 triliun dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan operasional pemerintahan, termasuk pembayaran gaji PPPK.
“Selama ini kami masih mampu membiayai gaji PPPK. Jadi, tidak ada kebijakan untuk memberhentikan mereka,” tegasnya di Palu, Sabtu (28/3).
Lebih lanjut, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar. Fokus utama, kata dia, tetap pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kinerja Jadi Kunci Keamanan Posisi PPPK
Meski memberikan jaminan tidak ada PHK massal, pemerintah tetap menekankan pentingnya kinerja. Anwar Hafid menyebutkan bahwa evaluasi tetap berjalan, terutama terkait produktivitas dan disiplin kerja.
Dengan kata lain, pegawai yang menunjukkan performa baik tidak perlu khawatir. Sebaliknya, ASN yang tidak produktif atau sering absen tetap akan menghadapi konsekuensi sesuai aturan.
“Selama kinerjanya bagus, tentu masa kerja akan dipertimbangkan. Tapi kalau malas atau tidak disiplin, pasti ada konsekuensinya,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa keberlanjutan karier PPPK sangat bergantung pada kontribusi nyata di lapangan.
PPPK Berperan Penting dalam Pelayanan Publik
Di sisi lain, pemerintah provinsi menilai keberadaan PPPK sangat vital. Mereka menjadi salah satu tulang punggung dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Pengangkatan PPPK sendiri dilakukan berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaan mereka tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dari sistem pemerintahan.
“Pelayanan publik membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. PPPK hadir untuk mendukung jalannya pemerintahan,” ujar Anwar.
Isu PHK Ditepis, ASN Diminta Tetap Fokus
Seiring berkembangnya informasi di masyarakat terkait efisiensi anggaran, muncul kekhawatiran akan adanya pengurangan tenaga kerja. Namun, Pemprov Sulawesi Tengah memastikan isu tersebut tidak benar.
Anwar Hafid secara langsung menepis kabar tersebut dan meminta ASN tetap tenang. Ia mengimbau seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja, bukan justru terpengaruh oleh spekulasi yang belum jelas sumbernya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang salah, seperti merumahkan pegawai secara besar-besaran, justru dapat berdampak negatif bagi daerah.
Dampak Besar Jika Terjadi PHK
Menurutnya, kebijakan PHK tidak hanya berdampak pada individu pegawai, tetapi juga pada kondisi ekonomi daerah secara keseluruhan. Pengurangan tenaga kerja berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memperlambat pembangunan.
Lebih jauh lagi, kehilangan tenaga kerja terampil bisa menghambat kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kalau sampai ada kebijakan keliru, dampaknya bisa luas. Lapangan kerja berkurang dan angka pengangguran meningkat,” katanya.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Sebagai penutup, Anwar Hafid menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah daerah selalu mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Stabilitas tenaga kerja, termasuk PPPK, menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Ia berharap seluruh ASN mampu menunjukkan dedikasi dan prestasi kerja yang maksimal demi mendukung pembangunan daerah.
Kesimpulan
Dengan kondisi APBD yang masih kuat dan kebutuhan tenaga kerja yang tetap tinggi, PPPK di Sulawesi Tengah tidak perlu khawatir soal PHK dalam waktu dekat. Namun demikian, kinerja tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan karier.(*)
