Brigjen Pol Hendra Kurniawan Batal Dipecat dari Polri

Polri Ubah Sanksi Menjadi Demosi 8 Tahun

- Jurnalis

Jumat, 14 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Brigjen Pol Hendra Kurniawan saat menjalani sidang etik Polri

Foto : Brigjen Pol Hendra Kurniawan saat menjalani sidang etik Polri

JAKARTA, JS — Brigjen Pol Hendra Kurniawan, perwira Polri yang sempat terseret kasus obstruction of justice terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), batal diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Polri mengubah sanksi terhadap mantan Karopaminal Divisi Propam itu menjadi demosi selama delapan tahun tanpa jabatan struktural.

Istrinya, Amanda Seali Syah Alam, mengumumkan perubahan sanksi tersebut melalui akun Instagram pribadi pada Minggu, 5 Mei 2025. “Masih bisa kerja di Polri, nggak jadi PTDH. Tapi demosi 8 atau 9 tahun, jadi anggota Polri tanpa jabatan,” tulis Amanda, dikutip dari Kabar Majalengka.

Baca Juga :  Full Senyum, THR dan Gaji ke-13 Pensiunan PNS Segera Cair

Hendra Kurniawan dikenal sebagai salah satu perwira kepercayaan eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Pada 2022, saat kasus kematian Brigadir J mencuat, Hendra menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri—posisi strategis yang mengawasi perilaku dan pelanggaran anggota Polri.

Kariernya terhenti setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya tiga tahun penjara pada 27 Februari 2023 karena menghalangi penyidikan kasus kematian Brigadir J. Hendra menjalani hukuman dan mendapat bebas bersyarat pada 2 Juli 2024.

Kini, meski kehilangan jabatan struktural, Hendra kembali aktif sebagai anggota Polri hingga masa demosi delapan tahun berakhir pada 2033.

Baca Juga :  Kode Redeem FC Mobile Terbaru: Hadiah Eksklusif Menanti!

Sebagian besar karier Hendra dihabiskan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), unit yang menangani pengawasan internal dan disiplin anggota kepolisian. Pengetahuannya tentang mekanisme penegakan kode etik membuatnya cukup dikenal di lingkungan internal Polri.

Perubahan sanksi dari PTDH menjadi demosi memicu beragam reaksi publik. Sebagian pihak menilai Polri menegakkan keadilan lebih proporsional, sementara yang lain mempertanyakan konsistensi dan transparansi penegakan etik di tubuh kepolisian.

Terlepas dari kontroversi, keputusan terbaru memastikan Hendra Kurniawan tetap berseragam polisi, meski tanpa jabatan struktural, hingga masa demosi berakhir delapan tahun mendatang.(AN)

Berita Terkait

Harga BBM Terbaru 21 November 2026: Pertamax, Pertalite, Shell, BP dan Vivo, Cek Daftar Lengkapnya!
CPNS 2026 Segera Diumumkan, Benarkah Ada 150 Ribu Formasi? Ini Jadwal dan Cara Cek di SSCASN
Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN
Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!
Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo
Prabowo Minta Jadwal Pemilihan Wapres Diundur, MPR Tetapkan Tanggal 9 Desember
Pengkinian Data BSU 2026 Ditutup 17 November, Cek Cara Update Data agar Tidak Kehilangan Kesempatan
CPNS 2026 Segera Dibuka! Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, 158 Ribu Formasi Disiapkan
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:09 WIB

Harga BBM Terbaru 21 November 2026: Pertamax, Pertalite, Shell, BP dan Vivo, Cek Daftar Lengkapnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 08:01 WIB

CPNS 2026 Segera Diumumkan, Benarkah Ada 150 Ribu Formasi? Ini Jadwal dan Cara Cek di SSCASN

Kamis, 19 November 2026 - 13:28 WIB

Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN

Selasa, 17 November 2026 - 19:31 WIB

Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!

Selasa, 17 November 2026 - 11:15 WIB

Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo

Berita Terbaru