BUNGO,JS- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram kembali memicu keresahan masyarakat di Provinsi Jambi, terutama saat memasuki awal bulan suci Ramadan. Warga mendesak Pertamina, pemerintah daerah, serta DPRD Provinsi Jambi turun langsung ke lapangan untuk memeriksa seluruh pangkalan LPG 3 kg.
Masyarakat menilai langkah tegas menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan praktik nakal yang diduga terjadi di tingkat pangkalan. Tanpa pengawasan langsung, persoalan kelangkaan gas subsidi dikhawatirkan terus berulang.
Bukan Stok Berkurang, Distribusi Diduga Bermasalah
Selanjutnya, warga menegaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan. Sebaliknya, mereka mencurigai banyak oknum pangkalan menyalurkan gas subsidi ke warung-warung atau pengecer dalam jumlah besar.
Akibat praktik tersebut, masyarakat kecil yang berhak justru kesulitan mendapatkan gas di pangkalan resmi. Ironisnya, gas LPG 3 kg justru mudah ditemukan di pengecer dengan harga yang melonjak jauh di atas ketentuan.
Harga Melonjak, Beban Warga Meningkat
Kondisi ini semakin memberatkan warga. Di tingkat pengecer, harga LPG 3 kg berkisar antara Rp30 ribu hingga Rp60 ribu per tabung. Harga tersebut jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Situasi ini terasa makin berat karena kebutuhan dapur meningkat selama Ramadan. Ibu rumah tangga membutuhkan gas lebih banyak untuk memasak sahur dan berbuka puasa. Namun, di saat kebutuhan naik, akses terhadap gas subsidi justru semakin sulit.
Klaim Penambahan Kuota Tak Terasa di Lapangan
Di sisi lain, pihak Pertamina menyebut telah menambah kuota LPG di setiap kabupaten. Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama Ramadan hingga Idulfitri.
Namun demikian, kondisi di lapangan justru berbanding terbalik. Warga menilai penambahan kuota tidak berdampak nyata karena distribusi di tingkat bawah tidak berjalan semestinya.
Warga Bungo Kesulitan Dapat Gas Sejak Hari Pertama Ramadan
Masalah kelangkaan ini terlihat jelas di Kabupaten Bungo. Sejak hari pertama Ramadan, warga kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi.
Pan, salah seorang warga, mengaku sudah berulang kali mendatangi pangkalan. Namun, setiap kali datang, pangkalan selalu mengaku kehabisan stok.
“Katanya selalu habis. Tapi di warung malah banyak, cuma harganya mahal,” keluh Pan, Kamis (…).
Pan menduga pangkalan sengaja menjual LPG subsidi dalam jumlah besar ke pengecer. Dugaan tersebut semakin kuat karena ketersediaan gas di warung justru melimpah.
Warga Merasa Jadi Korban
Menurut warga, praktik semacam ini jelas merugikan masyarakat kecil. Mereka sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari, terlebih selama Ramadan.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, kami yang jadi korban. Mau masak saja susah,” ujar Pan.
Kelangkaan ini pun memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: jika stok LPG tersedia, mengapa pangkalan resmi tidak mampu melayani warga?
Desakan Sidak dan Penindakan Tegas
Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan inspeksi mendadak. Mereka meminta aparat menindak tegas pangkalan yang terbukti menyalurkan LPG subsidi tidak sesuai aturan atau bermain harga.
Masyarakat menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan barang subsidi untuk rakyat kecil, bukan komoditas untuk memperkaya segelintir oknum.
Pertamina Buka Layanan Pengaduan
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan pangkalan LPG yang melanggar aturan.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Contact Center 135. Pertamina juga meminta pelapor melampirkan foto, video, serta alamat pangkalan agar petugas dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas.(*)
