JAMBI,JS- Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai membawa perubahan terhadap perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jumlah titik panas atau hotspot harian kini menunjukkan penurunan. Namun, di balik kondisi cuaca yang mulai membaik, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan kesiapan penanganan karhutla.
Sorotan lainnya datang dari penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp30 miliar untuk mendukung penanganan karhutla di Jambi. Berdasarkan catatan realisasi anggaran per 19 Oktober 2026, pemerintah daerah baru menggunakan sekitar Rp1,90 miliar atau 6,36 persen dari total bantuan tersebut.
Angka ini menjadi perhatian karena dukungan anggaran tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapan personel, memenuhi kebutuhan peralatan pemadaman, serta mendukung penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, penurunan hotspot belum sepenuhnya menghilangkan ancaman kebakaran. Pemerintah tetap perlu menjaga kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang selama ini mencatat aktivitas titik panas cukup tinggi.
BMKG Catat Satu Hotspot Harian di Jambi
Data informasi hotspot dan cuaca BMKG Jambi tertanggal 13 November 2026 mencatat satu titik panas harian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan pemantauan satelit pada 12 November 2026.
Jumlah tersebut menunjukkan penurunan aktivitas hotspot harian setelah hujan mengguyur sejumlah daerah di Provinsi Jambi dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, catatan kumulatif sepanjang 1 Januari hingga 12 November 2026 masih menunjukkan angka yang cukup besar. Satelit mencatat total 19.349 titik panas di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla sepanjang tahun ini masih membutuhkan perhatian serius. Penurunan hotspot dalam beberapa hari terakhir memang memberikan kabar positif, tetapi pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan perubahan cuaca.
Tanjung Jabung Timur Catat Hotspot Tertinggi
Jika melihat sebaran hotspot sepanjang 2026, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati posisi pertama dengan 5.809 titik.
Kabupaten Muaro Jambi menyusul dengan 4.392 titik. Selanjutnya, Sarolangun mencatat 2.417 titik, Tebo 2.012 titik, dan Tanjung Jabung Barat sebanyak 1.685 titik.
Sementara itu, Kabupaten Batanghari mencatat 1.588 titik panas. Merangin menyusul dengan 783 titik, Bungo 545 titik, dan Kerinci 98 titik.
Untuk wilayah perkotaan dan dataran tinggi, catatan hotspot menunjukkan angka lebih rendah. Kota Jambi mencatat 17 titik, sedangkan Kota Sungai Penuh hanya tiga titik.
Berikut rincian hotspot di Provinsi Jambi sepanjang 1 Januari hingga 12 November 2026:
- Tanjung Jabung Timur: 5.809 titik.
- Muaro Jambi: 4.392 titik.
- Sarolangun: 2.417 titik.
- Tebo: 2.012 titik.
- Tanjung Jabung Barat: 1.685 titik.
- Batanghari: 1.588 titik.
- Merangin: 783 titik.
- Bungo: 545 titik.
- Kerinci: 98 titik.
- Kota Jambi: 17 titik.
- Kota Sungai Penuh: 3 titik.
Perbedaan jumlah tersebut memperlihatkan bahwa setiap daerah menghadapi tingkat kerawanan yang tidak sama. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan langkah pencegahan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Johansyah: Hujan Membantu Menekan Titik Panas
Juru Bicara Penanganan Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa hujan yang mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ikut menekan kemunculan titik panas.
Menurutnya, kondisi tersebut membantu mengurangi potensi munculnya titik api baru.
“Iya, Alhamdulillah, titik hotspot saat ini mulai berkurang karena dalam beberapa waktu terakhir hujan sudah mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi ini cukup membantu menekan potensi munculnya titik api baru,” ujar Johansyah saat memberikan keterangan kepada Jamberita.com, Minggu (15/11/2026).
Kendati demikian, pemerintah tetap menjalankan langkah antisipasi. Terutama di daerah yang sebelumnya mencatat jumlah hotspot cukup tinggi.
Langkah tersebut penting agar perubahan cuaca tidak membuat seluruh pihak mengurangi kewaspadaan terlalu cepat.
Selain memantau perkembangan hotspot, pemerintah juga perlu menjaga kesiapan personel dan memastikan ketersediaan sarana pemadaman. Dengan demikian, petugas dapat bergerak cepat apabila kembali muncul titik api.
Dana Banpres Rp30 Miliar Dibagi ke Empat OPD
Selain perkembangan hotspot, penggunaan anggaran penanganan karhutla juga menjadi perhatian publik.
Pemerintah pusat mengucurkan Banpres senilai Rp30 miliar untuk Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah daerah kemudian membagi anggaran tersebut kepada empat organisasi perangkat daerah (OPD).
Keempat penerima anggaran itu meliputi BPBD Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, dan RSUD Raden Mattaher.
BPBD Provinsi Jambi memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp18.786.254.000. Selanjutnya, Dinas Kehutanan menerima Rp1.843.430.000.
Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran Rp2.800.409.000. Sementara itu, RSUD Raden Mattaher memperoleh alokasi Rp6.569.907.000.
Pembagian tersebut mencerminkan kebutuhan penanganan karhutla dari berbagai sektor. BPBD berfokus pada kesiapsiagaan dan penanganan bencana, Dinas Kehutanan mendukung pengendalian kebakaran kawasan hutan, sedangkan sektor kesehatan dan rumah sakit berkaitan dengan penanganan dampak kesehatan akibat karhutla.
Realisasi Baru Rp1,90 Miliar, Ini Rinciannya
Dokumen realisasi anggaran per 19 Oktober 2026 menunjukkan BPBD Provinsi Jambi mencatat penggunaan anggaran sebesar Rp1.792.673.600 dari total alokasi Rp18.786.254.000.
Sementara itu, Dinas Kehutanan mencatat realisasi Rp116.760.000 dari alokasi Rp1.843.430.000.
Jika menggabungkan kedua OPD tersebut, penggunaan anggaran mencapai Rp1.909.433.600.
Adapun Dinas Kesehatan belum mencatat realisasi dalam dokumen tersebut. Johansyah menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan memilih tidak menggunakan Banpres karena proses pengadaan obat-obatan belum berjalan sebagai realisasi anggaran.
Di sisi lain, RSUD Raden Mattaher masih menjalankan proses pemesanan barang sesuai kebutuhan penanganan karhutla.
Dengan demikian, angka realisasi sekitar Rp1,90 miliar atau 6,36 persen menggambarkan kondisi berdasarkan dokumen per 19 Oktober 2026, bukan angka final penggunaan anggaran hingga akhir tahun.
Pengadaan Peralatan Masih Menjadi Perhatian
Rincian penggunaan anggaran menunjukkan bahwa sebagian realisasi BPBD dan Dinas Kehutanan berkaitan dengan operasional personel.
BPBD menggunakan sekitar Rp1,79 miliar untuk kebutuhan operasional personel. Sementara itu, Dinas Kehutanan mencatat penggunaan sekitar Rp116,76 juta untuk kebutuhan serupa.
Namun, pengadaan peralatan penanganan karhutla pada kedua OPD tersebut masih menjalani proses pengadaan barang dan jasa.
Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Sebab, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada jumlah personel, tetapi juga pada kesiapan perlengkapan di lapangan.
Peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan, serta sarana pendukung lainnya memiliki peran penting ketika petugas menghadapi kebakaran di kawasan hutan maupun lahan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan tanpa mengabaikan kebutuhan operasional di lapangan.
Kejati Jambi Dampingi Penggunaan Anggaran
Dalam proses penggunaan Banpres tersebut, OPD terkait juga memperoleh pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Johansyah menjelaskan bahwa pendampingan tersebut bertujuan membantu memastikan seluruh tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Pendampingan mencakup proses administrasi, pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa.
Kehadiran pendampingan hukum diharapkan dapat membantu OPD menjalankan kegiatan secara tertib dan transparan. Selain itu, proses tersebut juga perlu memberikan kepastian bagi setiap pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran.
Publik tentu membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penyerapan dana bantuan tersebut. Terlebih, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar rupiah untuk menghadapi ancaman karhutla di Jambi.
Hujan Turun, Kesiapsiagaan Tidak Boleh Berkurang
Penurunan hotspot menjadi perkembangan positif bagi Provinsi Jambi. Namun, pemerintah masih perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik api, terutama di daerah yang sebelumnya mencatat aktivitas kebakaran cukup tinggi.
Di samping itu, pemerintah perlu memastikan penggunaan Banpres berjalan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Ketersediaan peralatan pemadaman, kesiapan personel, koordinasi antarlembaga, serta pemantauan kondisi lapangan harus tetap menjadi prioritas.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah karhutla. Warga perlu menghindari pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di sekitar lingkungan mereka.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, petugas, dan masyarakat, upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla di Jambi tidak hanya terlihat dari penurunan jumlah hotspot. Pemerintah juga perlu memastikan dukungan anggaran benar-benar menghasilkan kesiapan nyata di lapangan.
Sebab, hujan dapat membantu meredam titik panas, tetapi kesiapan personel dan peralatan tetap menjadi faktor penting untuk menjaga Jambi dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.(*)










