JAKARTA,JS- Gaji guru PPPK Paruh Waktu kembali menuai sorotan. Di sejumlah daerah, nominal yang diterima begitu kecil hingga tak bisa ditarik lewat mesin ATM. Bahkan, ada guru yang hanya memperoleh gaji bersih Rp15 ribu per bulan.
Kondisi ini bukan cerita tunggal. Fenomena tersebut mencerminkan persoalan sistemik yang terjadi hampir merata di berbagai wilayah.
Gaji Tak Masuk Akal, Guru Terpaksa Bertahan
Kasus memilukan ini dialami guru PPPK Paruh Waktu jebolan R4—eks honorer dengan masa pengabdian maksimal dua tahun—di Kabupaten Sumedang. Namun, cerita serupa juga muncul dari banyak daerah lain.
Pada praktiknya, hanya pemerintah daerah dengan kekuatan fiskal kuat yang berani memberi gaji lebih layak. Selebihnya, guru PPPK Paruh Waktu harus menerima kenyataan pahit: upah di bawah standar hidup, bahkan kalah dari honor guru non-ASN.
Gaji PPPK Paruh Waktu Di Bawah Honorer
Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, memaparkan fakta mencengangkan. Menurutnya, besaran gaji PPPK Paruh Waktu di daerah sangat bervariasi, bahkan ekstrem.
“Ada yang digaji nol rupiah. Ada juga yang menerima Rp55 ribu, Rp160 ribu, Rp250 ribu, hingga Rp350 ribu per bulan,” ujar Rini.
Di lapangan, guru PPPK Paruh Waktu tetap mengajar penuh, mengurus administrasi, hingga menjalankan tugas tambahan layaknya PPPK Penuh Waktu atau PNS.
Potongan BPJS Bikin Gaji Kian Menyusut
Persoalan tidak berhenti di nominal gaji. Setelah dipotong iuran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, dan potongan lain, penghasilan bersih yang diterima guru nyaris tak berarti.
“Kalau gaji di bawah Rp500 ribu lalu dipotong BPJS, bagaimana mungkin mereka menghidupi keluarga?” tegas Rini.
Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan yang berlangsung sistematis.
Di sisi lain, keresahan guru honorer meluas hingga ke kebijakan nasional.
Menurut mereka, pengalihan fokus anggaran tersebut berimbas pada sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan guru PPPK Paruh Waktu.
Kemendikdasmen Akui Tangan Terikat Regulasi
Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menyampaikan keprihatinannya.
Namun, ia menegaskan kementeriannya belum memiliki kewenangan langsung untuk menegur pemerintah daerah.
“Karena belum ada regulasi yang mengatur standar gaji PPPK Paruh Waktu, penetapan gaji sepenuhnya berada di tangan pemda,” kata Nunuk, Selasa (24/2/2026).
Pemerintah Klaim Tidak Lepas Tangan
Meski demikian, Nunuk menekankan pemerintah pusat tetap berupaya memperbaiki kondisi guru. Ia menyebut Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik.
Sejak pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan, mulai dari peningkatan insentif guru honorer hingga kenaikan tunjangan sertifikasi guru dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Sertifikasi dan Insentif Jadi Andalan
Selain itu, pemerintah terus mendorong Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sepanjang 2025, sekitar 1,4 juta guru telah mengantongi sertifikat pendidik.
“Guru yang belum bersertifikat akan menerima insentif Rp400 ribu per bulan mulai Januari 2026. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru,” jelas Nunuk.
Ia berharap kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru secara bertahap.
Sementara itu, persoalan status kerja masih menghantui PPPK Paruh Waktu. Masa kontrak mereka hanya berlaku hingga September 2026.
Rini Antika mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi pengalihan status menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Kalau regulasi tidak segera terbit, pemda akan mudah beralasan kekurangan anggaran dan memutus kontrak kami,” katanya.
Kekhawatiran Diskriminasi Berlarut
Rini menilai keterlambatan regulasi justru membuat daerah nyaman mempertahankan skema paruh waktu karena biaya gajinya rendah. Padahal, tuntutan kerja tetap maksimal seperti ASN.
“Kami menghadapi diskriminasi status dan kesejahteraan yang sangat jauh dari kata layak. Bahkan, ada yang tidak menerima gaji sama sekali,” ucapnya.
Nasib Guru Masih di Persimpangan
Hingga kini, ribuan guru PPPK Paruh Waktu masih bekerja dalam ketidakpastian. Mereka terus menjalankan tugas mendidik generasi bangsa, tanpa kepastian status dan penghasilan yang memadai.
Tanpa regulasi tegas dan standar gaji yang jelas, masa depan guru PPPK Paruh Waktu dikhawatirkan tetap berada di ujung tanduk.(*)
