JAKARTA,JS- Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah memicu polemik nasional. Kebijakan tersebut langsung menuai protes dari pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi).
Para pelaku usaha menilai penghentian MBG selama libur sekolah menciptakan ketidakpastian bisnis, merugikan relawan dapur, hingga membuat rantai pasok bahan pangan terganggu. Namun di sisi lain, BGN tetap mempertahankan keputusan tersebut demi efisiensi anggaran negara dan pembenahan tata kelola program.
Kebijakan terbaru ini bahkan diklaim mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp3 triliun selama periode libur sekolah Juni–Juli 2026.
BGN Resmi Hentikan MBG Selama Libur Sekolah 2026
BGN menetapkan penghentian sementara operasional program MBG melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG Saat Hari Libur.
Kebijakan tersebut berlaku selama masa libur sekolah nasional yang dimulai pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026 berdasarkan kalender dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dengan aturan baru itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi otomatis tidak menerima insentif harian sebesar Rp6 juta.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa pemerintah ingin melakukan efisiensi sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan program MBG secara menyeluruh.
Menurutnya, penghentian distribusi MBG menjadi langkah strategis untuk melakukan standardisasi tata kelola operasional di bawah kepemimpinan baru BGN.
“Ketika layanan tidak berjalan, maka insentif juga tidak diberikan. Prinsipnya no service no pay,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah Klaim Hemat Anggaran Rp3 Triliun
Keputusan menghentikan MBG sementara ternyata memberikan dampak besar terhadap efisiensi keuangan negara.
BGN memperkirakan penghematan anggaran mencapai Rp3.004.560.000.000 selama periode libur sekolah berlangsung.
Jumlah tersebut berasal dari penghentian insentif harian SPPG di seluruh Indonesia yang sebelumnya tetap berjalan meski siswa sedang tidak aktif belajar di sekolah.
Pada masa sebelumnya, pemerintah masih menyalurkan MBG saat Ramadan maupun libur sekolah melalui sistem bundling makanan. Namun kini pola tersebut dihentikan total.
BGN menilai langkah efisiensi sangat penting karena anggaran program MBG terus meningkat seiring bertambahnya cakupan penerima manfaat di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah ingin memastikan dana publik benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Gapembi Tolak Penghentian MBG Selama Liburan
Sebelum konferensi pers BGN berlangsung, Gapembi lebih dulu menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan tersebut.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menyebut keputusan penghentian MBG membuat banyak pihak terdampak secara ekonomi.
Menurutnya, ribuan relawan dapur kehilangan pekerjaan sementara karena operasional SPPG berhenti total selama liburan sekolah.
Tak hanya itu, petani, peternak, hingga supplier bahan pangan ikut terkena imbas karena permintaan bahan baku menurun drastis.
“Relawan tidak bekerja dan tidak menerima honor. Supplier hasil tani dan hasil ternak juga dirugikan karena stok menumpuk,” kata Alven.
Gapembi juga menyoroti persoalan insentif dan biaya sewa fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk mendukung operasional program MBG.
Mereka menilai pemerintah seharusnya tetap memberikan kompensasi tertentu kepada mitra yang selama ini mendukung program nasional tersebut.
Pengusaha Soroti Ketidakpastian Bisnis MBG
Selain masalah honor relawan, para pengusaha mengaku kesulitan mengatur arus kas usaha akibat perubahan kebijakan mendadak.
Banyak mitra SPPG telah merekrut tenaga kerja, menyewa bangunan, membeli peralatan dapur, hingga membuat kontrak distribusi bahan pangan dalam jangka panjang.
Ketika operasional mendadak berhenti, biaya tetap usaha tetap berjalan sementara pemasukan nol.
Situasi tersebut membuat sebagian pelaku usaha mulai khawatir terhadap keberlangsungan bisnis katering MBG di masa depan.
Apalagi program MBG sebelumnya menjadi salah satu peluang bisnis terbesar sektor pangan dan katering pada 2025 hingga 2026.
Banyak investor kecil hingga UMKM ikut masuk ke ekosistem MBG karena melihat potensi pasar yang sangat besar.
BGN Tegaskan Kebijakan Demi Kepentingan Lebih Besar
Meski mendapat protes dari pelaku usaha, BGN tetap mempertahankan keputusan penghentian sementara MBG.
Agustina Arumsari menilai kebijakan publik tidak selalu mampu memuaskan semua pihak.
Namun pemerintah harus mengutamakan kepentingan yang lebih luas, terutama efisiensi anggaran dan perbaikan sistem pengelolaan.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin terus mengeluarkan anggaran besar ketika layanan tidak berjalan.
BGN juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku selama masa libur sekolah nasional.
Setelah siswa kembali masuk sekolah, program MBG dipastikan kembali berjalan normal.
Polemik MBG Jadi Sorotan Publik Nasional
Polemik penghentian MBG kini menjadi perhatian publik karena menyangkut isu ekonomi, anggaran negara, hingga kesejahteraan masyarakat kecil.
Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga efisiensi keuangan negara agar program berjalan berkelanjutan.
Namun di sisi lain, ribuan pekerja informal dan pelaku UMKM menggantungkan penghasilan dari ekosistem MBG.
Banyak pengamat menilai pemerintah perlu mencari solusi tengah agar efisiensi tetap berjalan tanpa mematikan rantai ekonomi yang sudah terbentuk.
Sebagian pihak juga mengusulkan agar pemerintah tetap menjalankan program dalam skala terbatas selama libur sekolah, terutama untuk daerah miskin dan rawan stunting.
Dengan begitu, distribusi pangan tetap berlangsung dan aktivitas ekonomi mitra tidak berhenti total.
Program MBG Tetap Jadi Andalan Pemerintah
Meski menuai kontroversi, program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2026.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus menekan angka stunting nasional.
Selain itu, MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani lokal, peternak, UMKM pangan, hingga jasa katering.
Ke depan, tata kelola MBG kemungkinan mengalami perubahan besar, termasuk pola distribusi, sistem insentif, hingga mekanisme kerja sama dengan mitra usaha.
Publik kini menunggu apakah pemerintah akan membuka ruang dialog dengan para pengusaha atau tetap mempertahankan kebijakan efisiensi tanpa kompromi.(*)
