JAKARTA,JS- Presiden Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengubah jadwal pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Setelah menerima permintaan tersebut, MPR akhirnya menyepakati pelaksanaan sidang paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026.
Keputusan ini mengubah agenda sebelumnya yang menjadwalkan pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026. Dengan demikian, proses pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut mengalami pengunduran waktu selama satu pekan.
Perubahan jadwal itu menjadi perhatian publik karena proses penentuan wakil presiden pengganti Gibran memasuki tahapan penting. Selain menentukan waktu sidang, Presiden Prabowo juga harus menyiapkan dua nama calon yang nantinya akan mengikuti proses pemilihan melalui MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut setelah pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Muzani, Presiden Prabowo sebelumnya mengirimkan surat resmi kepada pimpinan MPR. Surat tersebut berisi permintaan perubahan jadwal sidang paripurna yang berkaitan dengan proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden baru.
MPR kemudian membahas permintaan tersebut bersama seluruh unsur yang terlibat dalam rapat gabungan. Setelah mempertimbangkan usulan Presiden, peserta rapat menyetujui tanggal 9 Desember 2026 sebagai jadwal baru.
Prabowo Minta Tambahan Waktu untuk Menentukan Calon Wapres
Perubahan jadwal pemilihan wakil presiden bukan sekadar persoalan penyesuaian agenda sidang. Prabowo juga membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan serta sejumlah tokoh nasional sebelum menentukan kandidat.
Ahmad Muzani menjelaskan, padatnya kegiatan kenegaraan Presiden menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengunduran tersebut.
Selain menjalankan tugas pemerintahan, Prabowo perlu membangun komunikasi politik agar proses pengajuan calon wakil presiden berjalan dengan baik.
Dalam keterangannya kepada awak media, Muzani menyampaikan bahwa Presiden mengusulkan pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember melalui surat yang MPR terima pada Senin pagi.
Rapat gabungan kemudian menyetujui usulan tersebut.
Keputusan ini sekaligus memberikan tambahan waktu bagi Prabowo untuk mempertimbangkan berbagai masukan sebelum mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Dengan tambahan waktu tersebut, perhatian publik kini tertuju pada siapa saja figur yang akan masuk dalam daftar kandidat pengganti Gibran.
MPR Tetapkan 25 November sebagai Batas Pengajuan Dua Nama
Selain mengubah jadwal sidang paripurna, MPR juga menetapkan tenggat baru bagi Presiden Prabowo untuk menyerahkan nama calon wakil presiden.
Ahmad Muzani menyebut Prabowo harus menyampaikan dua nama kandidat paling lambat Rabu, 25 November 2026.
Ketentuan tersebut menggantikan tenggat sebelumnya, yakni 18 November 2026.
MPR menegaskan bahwa Presiden harus mengajukan dua kandidat, bukan hanya satu nama. Jumlah tersebut mengikuti ketentuan konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
Dengan batas waktu 25 November, Prabowo memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan rekam jejak, kemampuan, persyaratan administrasi, serta dukungan politik dari berbagai pihak.
Selanjutnya, MPR akan menjalankan tahapan pemeriksaan dan persiapan pemilihan sebelum memasuki sidang paripurna.
Proses tersebut menjadi penting agar calon yang mengikuti pemilihan memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
MPR Siapkan Tim Khusus untuk Mengawal Pemilihan Wapres
Di tengah perubahan jadwal tersebut, MPR juga mulai mempersiapkan perangkat organisasi untuk mengawal proses pemilihan wakil presiden baru.
Rapat gabungan menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang akan menangani berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan sidang paripurna.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab dengan sapaan Bambang Pacul mendapat tugas memimpin panitia ad hoc tersebut.
Panitia itu melibatkan 36 anggota dari perwakilan fraksi partai politik dan kelompok DPD. Kehadiran tim tersebut diharapkan dapat membantu MPR menyiapkan mekanisme pemilihan secara terstruktur.
Selain panitia ad hoc, MPR juga menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan para kandidat.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat memimpin tim verifikasi, sedangkan Habiburokhman mendapat tugas sebagai ketua tim.
Tim tersebut memiliki peran penting karena proses pemilihan wakil presiden membutuhkan pemeriksaan dokumen dan persyaratan calon secara cermat.
Dengan persiapan sejak awal, MPR ingin menghindari kendala administratif yang berpotensi menghambat agenda kenegaraan.
Mengapa Verifikasi Calon Wapres Menjadi Perhatian?
Tahapan verifikasi menjadi salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
MPR perlu memastikan setiap kandidat memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk dokumen pendidikan, riwayat hukum, serta persyaratan kesehatan sesuai ketentuan.
Habiburokhman sebelumnya menyoroti pentingnya koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperlancar pemeriksaan dokumen para kandidat.
Sebagai contoh, verifikasi dokumen pendidikan membutuhkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan dan dokumen keterangan hukum juga membutuhkan persiapan tersendiri.
Karena waktu menuju sidang paripurna cukup terbatas, MPR perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan sejak awal.
Langkah tersebut bertujuan agar proses pemilihan tidak mengalami hambatan hanya karena persoalan administrasi.
Dukungan Partai Politik Ikut Menentukan Arah Pemilihan
Selain persoalan administrasi, komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintahan juga menjadi perhatian menjelang pemilihan wakil presiden.
Prabowo membutuhkan masukan dari koalisi untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR.
Sejumlah partai politik sebelumnya mulai menyampaikan pandangan mengenai figur yang layak mengisi posisi tersebut.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, menyampaikan bahwa partainya tidak akan mengajukan kader sendiri dan mendukung kandidat dari Partai Gerindra.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah pernah menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo.
Namun, berbagai pandangan tersebut belum menjadi keputusan resmi mengenai siapa yang akan masuk dalam dua nama kandidat.
Prabowo tetap memiliki kewenangan untuk menentukan nama yang akan diajukan sesuai mekanisme konstitusi.
Karena itu, masyarakat masih menunggu keputusan resmi Presiden mengenai figur yang akan mengisi posisi wakil presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Jadwal Pemilihan Wapres Baru Kini Menjadi Sorotan
Pengunduran sidang paripurna ke 9 Desember 2026 membuat tahapan pemilihan wakil presiden memasuki fase persiapan yang semakin intensif.
Ada beberapa agenda penting yang kini menjadi perhatian, mulai dari penyerahan dua nama kandidat oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan administrasi, hingga pelaksanaan sidang paripurna MPR.
Berikut jadwal penting berdasarkan keputusan MPR:
- 18 November 2026: Tenggat awal pengajuan dua nama yang kemudian mengalami perubahan.
- 25 November 2026: Batas terbaru bagi Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
- 9 Desember 2026: Jadwal baru sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden.
Perubahan agenda ini memberikan waktu tambahan bagi seluruh pihak untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Meskipun demikian, perhatian utama publik tetap tertuju pada keputusan Prabowo mengenai dua nama kandidat yang akan mengikuti proses pemilihan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, MPR akan menggelar sidang paripurna pada 9 Desember 2026 untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
Dengan demikian, keputusan MPR menggeser jadwal pemilihan bukan hanya mengubah tanggal pelaksanaan sidang, tetapi juga memberikan ruang bagi Presiden dan lembaga negara untuk mematangkan seluruh tahapan pergantian wakil presiden.
Publik kini menantikan dua nama yang akan Prabowo ajukan sebelum batas waktu 25 November 2026. Keputusan tersebut akan menjadi penentu tahapan berikutnya dalam proses pemilihan wakil presiden baru Indonesia.










