SUNGAIPENUH,JS- Puluhan desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menghadapi persoalan penyaluran Dana Desa (DD) menjelang akhir tahun anggaran 2025. Sebanyak 53 desa belum menuntaskan penyaluran Dana Desa non-earmark tahap II karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan pemerintah.
Data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungai Penuh menunjukkan, masalah tersebut melibatkan 36 desa di Kabupaten Kerinci dan 17 desa di Kota Sungai Penuh. Selain itu, satu desa di Kabupaten Kerinci juga belum menuntaskan penyaluran Dana Desa earmark tahap II.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Dana Desa memegang peran penting dalam mendukung pembangunan, pelayanan masyarakat, serta kegiatan ekonomi di tingkat desa. Keterlambatan pengurusan administrasi dapat menghambat proses pencairan anggaran dan membuat desa kehilangan kesempatan menerima penyaluran sesuai jadwal.
53 Desa Belum Menuntaskan Penyaluran Dana Desa
Berdasarkan data KPPN Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci memiliki total 285 desa. Dari jumlah tersebut, 36 desa belum menuntaskan penyaluran Dana Desa non-earmark tahap II hingga batas waktu yang berlaku.
Sementara itu, Kota Sungai Penuh memiliki 65 desa. Sebanyak 17 desa di wilayah tersebut juga menghadapi persoalan serupa dalam penyaluran Dana Desa non-earmark tahap II.
Jika menggabungkan kedua wilayah, terdapat 53 desa yang belum menuntaskan penyaluran Dana Desa non-earmark tahap II tahun anggaran 2025.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan administrasi masih menjadi tantangan bagi sejumlah pemerintah desa dalam mengelola anggaran. Padahal, setiap tahapan penyaluran membutuhkan dokumen yang lengkap, benar, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Selain persoalan non-earmark, satu desa di Kabupaten Kerinci juga belum menuntaskan penyaluran Dana Desa earmark tahap II. Desa tersebut perlu memperhatikan persyaratan khusus sesuai peruntukan anggarannya.
Dokumen Administrasi Menjadi Penyebab Utama
Kasi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, menjelaskan bahwa kegagalan penyaluran Dana Desa non-earmark tahap II berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen persyaratan.
Menurut Lusi, pemerintah desa harus menyampaikan seluruh dokumen secara lengkap dan benar sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Desa yang tidak memenuhi persyaratan hingga tenggat tersebut tidak dapat melanjutkan proses penyaluran tahap II.
Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa.
“Desa yang belum menyampaikan dokumen syarat salur Dana Desa non-earmark tahap II secara lengkap dan benar hingga 17 September 2025 tidak dapat menerima penyaluran tahap II. Pemerintah kemudian mengalihkan dana tersebut untuk mendukung prioritas nasional atau pengendalian fiskal,” kata Lusi saat wawancara pada Senin (15/12/2025).
Penjelasan tersebut menegaskan pentingnya ketepatan administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa tidak cukup hanya menyiapkan program pembangunan, tetapi juga perlu memastikan seluruh persyaratan penyaluran anggaran sesuai aturan.
Karena itu, kepala desa dan perangkat desa perlu meningkatkan ketelitian dalam menyusun, memeriksa, serta menyampaikan dokumen. Langkah ini penting agar persoalan administrasi tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Apa Perbedaan Dana Desa Earmark dan Non-Earmark?
Pemerintah membagi penggunaan Dana Desa ke dalam dua skema, yakni earmark dan non-earmark. Kedua skema tersebut memiliki karakteristik serta peruntukan yang berbeda.
Dana Desa earmark mengacu pada alokasi untuk program atau sektor prioritas sesuai ketentuan pemerintah. Program tersebut dapat mencakup bantuan langsung tunai (BLT) desa dengan batas alokasi tertentu, ketahanan pangan, penguatan desa dalam menghadapi perubahan iklim, layanan dasar kesehatan, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, percepatan digitalisasi, serta pembangunan melalui skema padat karya tunai.
Sementara itu, Dana Desa non-earmark memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mendukung program prioritas lain sesuai kebutuhan, potensi, dan karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah desa tetap harus mengikuti ketentuan penggunaan anggaran serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan.
Perbedaan tersebut membuat pemerintah desa perlu memahami persyaratan penyaluran setiap skema. Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting agar anggaran dapat mendukung program yang telah direncanakan.
Desa Semerah dan Muara Hemat Mengalami Gagal Salur
KPPN Sungai Penuh juga menyoroti dua desa di Kabupaten Kerinci yang mengalami kegagalan penyaluran Dana Desa, yakni Desa Semerah dan Desa Muara Hemat.
Desa Semerah tercatat mengalami kegagalan penyaluran Dana Desa selama dua tahun berturut-turut. Sementara itu, Desa Muara Hemat baru mengalami persoalan tersebut dalam satu tahun terakhir.
Perbedaan catatan itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola administrasi dan koordinasi pemerintah desa. Evaluasi juga dapat membantu perangkat desa mengenali kendala yang berulang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.
Lusi mengingatkan bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kepala desa perlu menangani urusan administrasi secara lebih serius dan tertib.
Ia berharap pemerintah desa memperhatikan setiap persyaratan penyaluran sejak awal, sehingga tidak menghadapi kendala ketika tenggat semakin dekat.
Pemerintah Desa Perlu Lebih Teliti Mengelola Anggaran
Persoalan gagal salur Dana Desa menjadi pengingat bagi pemerintah desa untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan administrasi. Perangkat desa perlu memeriksa dokumen secara berkala, memastikan kesesuaian data, serta menjaga komunikasi dengan instansi terkait.
Selain itu, pemerintah desa perlu memahami jadwal penyaluran dan perubahan regulasi yang berlaku. Pemahaman tersebut dapat membantu perangkat desa menyiapkan persyaratan tanpa menunggu mendekati batas waktu.
Pengelolaan Dana Desa juga membutuhkan koordinasi antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan pihak yang menangani dokumen penyaluran. Pembagian tugas yang jelas dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa Dana Desa mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, persoalan penyaluran tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi dapat muncul akibat persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi.
Batas Waktu Penyaluran Earmark Menjadi Perhatian
Untuk satu desa di Kabupaten Kerinci yang belum menuntaskan penyaluran Dana Desa earmark tahap II, KPPN Sungai Penuh mengingatkan pentingnya pemenuhan dokumen sesuai tenggat yang berlaku.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Desember 2025, batas waktu penyampaian dokumen untuk penyaluran tersebut tercatat paling lambat 22 Desember 2025.
Namun, karena tenggat itu telah berlalu, pemerintah desa maupun pihak terkait perlu merujuk pada ketentuan resmi terbaru untuk memastikan status akhir penyaluran dan kemungkinan tindak lanjut yang tersedia.
Kasus di Kerinci dan Sungai Penuh ini menegaskan bahwa ketertiban administrasi merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu memastikan seluruh persyaratan terpenuhi agar anggaran dapat mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.(AN)
