JAMBI,JS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Jambi memperingatkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor masih mengancam sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Ancaman ini muncul akibat penggundulan hutan selama dua dekade terakhir.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Oscar Anugerah, pemerintah harus segera mengantisipasi kondisi ini. Ia menekankan pemerintah perlu mengevaluasi izin industri ekstraktif yang membabat hutan. “Provinsi Jambi berada di ambang bencana ekologis, sama seperti provinsi tetangga yang baru saja berduka,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Selain itu, Walhi Jambi mencatat manusia telah menebang sekitar 993.453 hektare hutan sejak 2001 hingga 2024. Kerusakan paling parah terjadi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari dan Pengabuan Lagan. Oscar menegaskan, kerusakan itu bukan semata akibat alam. Sebaliknya, aktivitas manusia yang menyalahgunakan legalitas dan pembiaran menjadi penyebab utamanya.
BMKG Stasiun Jambi memprediksi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang akan melanda provinsi ini dalam tiga hari ke depan. Namun, Oscar menambahkan, perubahan cuaca hanya mempercepat bencana. Penyebab utama tetap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
Lebih lanjut, Walhi Jambi menemukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menyebabkan kerusakan terbesar. Luas hutan yang hilang akibat PBPH mencapai 530.000 hektare atau 53,35% dari total kerusakan. Selain itu, pertambangan emas ilegal (PETI) menghancurkan 44.387 hektare hutan. Khususnya di Kabupaten Sarolangun, kerusakan mencapai 14.900 hektare.
Selain itu, kawasan Taman Nasional juga terdampak. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kehilangan 39.000 hektare, sementara Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) kehilangan 890 hektare.
Selain itu, Oscar menambahkan, tiga perusahaan saat ini mengajukan perizinan PBPH baru di Jambi dengan total luas 32.661,95 hektare. Hal ini berpotensi memperparah kerusakan hutan.
Dengan demikian, Oscar menegaskan, “Pemerintah Provinsi Jambi harus memprioritaskan kelestarian lingkungan. Langkah pemulihan harus segera dilakukan.”(AN)
