JAKARTA,JS – Pemerintah resmi menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan mulai tahun ini. Namun, kebijakan tersebut belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan guru honorer secara menyeluruh.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan kenaikan insentif itu patut mendapat apresiasi. Meski begitu, ia menilai nominal tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pendidik.
Target Rp500 Ribu Gagal Tercapai
Fikri mengungkapkan bahwa pemerintah sebelumnya menargetkan insentif guru honorer sebesar Rp500.000 per bulan. Pemerintah menyampaikan target tersebut dalam pidato kenegaraan Agustus 2024. Namun, realisasi kebijakan justru menetapkan angka Rp400.000.
“Biaya hidup di daerah pemilihan saya saja mencapai Rp800.000 per bulan. Data ini mengacu pada penerima KIP Kuliah. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding insentif guru honorer, yang banyak sudah berkeluarga,” ujar Fikri dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Kritik Publik Dinilai Masuk Akal
Fikri menanggapi keluhan masyarakat yang menilai kenaikan insentif terlalu kecil. Ia menilai kritik tersebut masuk akal karena beban kerja guru honorer tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka terima.
Namun, ia menjelaskan bahwa sistem pengupahan guru berbeda dengan sektor swasta. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan penggajian dengan kemampuan anggaran negara. Selain itu, perbedaan status kepegawaian antara ASN, PPPK, dan honorer turut memperumit persoalan.
DPR Dorong Kebijakan Tanpa Diskriminasi
Di sisi lain, Fikri menegaskan DPR terus mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang adil bagi seluruh guru. Ia menilai pemerintah harus menghapus diskriminasi dalam sistem kesejahteraan pendidik.
Menurutnya, guru memegang peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, negara harus menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama.
Guru Honorer Terpaksa Cari Penghasilan Tambahan
Fikri juga menyoroti kondisi di lapangan. Banyak guru honorer mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, sebagian memilih bekerja sebagai pengemudi ojek daring di luar jam mengajar.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu fokus dan kualitas pembelajaran di sekolah,” kata Fikri.
Kodifikasi Undang-Undang Jadi Solusi Jangka Panjang
Sebagai langkah jangka panjang, DPR RI tengah memformulasikan kodifikasi tiga undang-undang. DPR menggabungkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi dalam satu payung hukum.
Melalui regulasi tersebut, DPR berharap pemerintah dapat memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.
Perjuangan Tidak Boleh Berhenti
Pada akhirnya, Fikri menegaskan perjuangan menaikkan insentif guru honorer tidak boleh berhenti pada angka Rp400.000 per bulan.
“Perjuangan ini harus terus berjalan agar martabat guru benar-benar terangkat,” pungkasnya.(AN)
Sumber Berita: ANTARA
