BISNIS,JS– Pemerintah mempercepat agenda demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mendorong kenaikan porsi free float saham. Langkah ini merespons tekanan pasar akibat perubahan metodologi penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap Indonesia. Selain itu, percepatan ini membuka peluang bagi Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI.
Apa Itu Demutualisasi?
Demutualisasi berarti mengubah status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO), yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi perusahaan yang publik dan pihak lain dapat memiliki sahamnya. Dengan cara ini, pengelolaan bursa terpisah dari kepentingan anggota. Langkah ini meminimalkan konflik kepentingan dan menciptakan perdagangan yang lebih sehat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pemerintah menganggap demutualisasi sebagai kunci penguatan tata kelola pasar modal nasional dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor global.
“Demutualisasi membuka peluang investasi, termasuk dari Danantara dan pihak lain. Pemerintah sudah mengatur proses ini dalam Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan bursa dapat melanjutkan ke tahap go public pada masa berikutnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).
Danantara Siap Menjadi Pemegang Saham
Sejalan dengan itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya siap membeli saham BEI setelah proses demutualisasi selesai. “Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya kami ingin ikut masuk,” kata Rosan.
Ia menambahkan bahwa Danantara akan meninjau mekanisme masuk, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana (IPO). “Kita lihat nanti struktur yang terbaik,” ujarnya. Rosan menegaskan bahwa Danantara bisa masuk langsung tanpa melalui sekuritas tertentu, sambil menunggu kebijakan yang sedang berjalan.
Target Free Float Saham 15%
Selain itu, pemerintah mendorong perusahaan meningkatkan free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemerintah menargetkan kebijakan ini berlaku mulai Maret 2026. Dengan langkah ini, pemerintah berharap pasar lebih likuid dan Indonesia semakin mendekati standar internasional.
“Thailand 15 persen, Singapura dan Filipina 10 persen, Inggris 10 persen. Jadi kami memilih angka yang lebih terbuka, sambil memperbaiki tata kelola pasar,” jelas Airlangga.
Harapan Pemerintah
Pemerintah berharap percepatan demutualisasi dan kenaikan free float menjaga stabilitas perdagangan saham. Selain itu, langkah ini dapat menarik lebih banyak investor global dan meredam tekanan pasar, yang sempat membuat IHSG turun hampir 8 persen pada perdagangan Rabu (28/1).(*)
