JAKARTA,JS— Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Mitra Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) tidak boleh lepas tangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat melakukan kunjungan kerja ke Pacitan, Sabtu (7/2), Nanik menyoroti masih adanya Mitra yang hanya memantau dapur dari jarak jauh tanpa keterlibatan langsung di lapangan.
“Anda di rumah, cuma menyuruh orang lain melihat dapur, lalu kongko-kongko dapat Rp6 juta sehari. Itu keterlaluan,” tegasnya.
Insentif Rp6 Juta Harus Sejalan dengan Tanggung Jawab
Menurut Nanik, insentif Rp6 juta per hari bukan sekadar bentuk keuntungan, melainkan tanggung jawab penuh atas operasional dapur SPPG. Oleh karena itu, Mitra wajib hadir dan mengawasi langsung tata kelola dapur setiap hari.
Selain itu, Mitra juga harus menyiapkan koki cadangan yang berfungsi sebagai pengawas alur memasak. Langkah ini penting untuk mencegah kesalahan teknis selama proses produksi makanan.
Peralatan Dapur Wajib Baru dan Berkualitas
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa insentif harian tersebut sudah mencakup biaya sewa dan penyediaan peralatan dapur. Dengan demikian, Mitra harus memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baru, layak pakai, dan memenuhi standar kualitas.
Ia menegaskan, dapur MBG tidak boleh menggunakan peralatan seadanya yang berpotensi mengganggu keamanan pangan.
Pembangunan Dapur Harus Sesuai Juknis BGN
Selain soal peralatan, Mitra juga wajib membangun dapur sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan BGN.
Jika dapur tidak sesuai standar, Dinkes akan meminta perbaikan hingga memenuhi ketentuan.
Selanjutnya, Nanik menekankan pentingnya manajemen sumber daya manusia di dapur SPPG. Mitra harus merekrut relawan melalui tes kesehatan awal dan melakukan pemeriksaan berkala setiap empat bulan.
Tak hanya itu, Mitra juga wajib mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meski menerapkan seleksi ketat, Mitra tidak boleh menolak calon relawan penyandang disabilitas selama yang bersangkutan sehat dan mampu bekerja.
Mitra Dilarang Intervensi Menu MBG
Di sisi lain, Nanik mengingatkan agar Mitra memahami batas kewenangannya. Ia menegaskan Mitra tidak boleh mengintervensi, mendominasi, apalagi menyetir dapur SPPG dalam penyusunan menu MBG.
Menurutnya, penentuan menu sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab ahli gizi.
“Makanan sudah disusun ahli gizi, kok malah diambil alih. Ini yang sekarang viral. Yang paham itu ahli gizi, bukan Mitra,” ujarnya.
BGN Siap Audit dan Suspend SPPG Bermasalah
Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga Pelaksana Program MBG, Nanik menegaskan BGN tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.
BGN akan mengaudit penggunaan anggaran Rp10 ribu per porsi. Jika ditemukan penyimpangan, BGN langsung menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional SPPG.
Berdasarkan hasil investigasi, Nanik mengungkapkan bahwa timnya menemukan berbagai praktik penyimpangan di lapangan. Sejumlah Mitra terbukti memainkan anggaran belanja bahan baku, bahkan berkolusi dengan oknum Kepala SPPG.
Selain itu, tim juga menemukan penggunaan bahan baku berkualitas rendah yang tidak sesuai standar.
“Begitu saya menemukan Mitra ikut mengatur menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya langsung suspend satu minggu,” pungkasnya.(*)
