BISNIS,JS- Rencana debt switch pemerintah senilai Rp173,4 triliun pada 2026 menuai perhatian ekonom. Meski kebijakan ini berpotensi menahan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), ekonom menilai langkah tersebut menyimpan risiko sentimen negatif apabila pasar menilai pemerintah terlalu bergantung pada bank sentral.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai debt switching memang bisa membantu meredam tekanan yield di tengah kenaikan biaya pinjaman pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya membaca reaksi pasar secara lebih luas.
Yield Naik Jadi Latar Belakang Kebijakan
Dalam beberapa waktu terakhir, yield SBN tenor 10 tahun terus bergerak naik. Pada awal Januari 2026, yield masih berada di kisaran 6,04 persen. Hingga 20 Februari 2026, imbal hasil tersebut meningkat menjadi 6,45 persen, atau naik sekitar 41 basis poin.
Menurut David, kenaikan ini wajar terjadi di tengah ketidakpastian global dan tekanan pembiayaan fiskal. Karena itu, pemerintah mencoba menahan gejolak melalui berbagai instrumen pengelolaan utang, termasuk debt switch.
Jangan Jadikan Stabilitas Yield Tujuan Utama
Meski memahami logika kebijakan tersebut, David mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan stabilisasi yield sebagai tujuan utama.
“Yang paling penting tetap menurunkan biaya utang dan mengelola risiko jatuh tempo. Jangan sampai kebijakan ini justru memberi sinyal bahwa pemerintah semakin bergantung pada bantuan bank sentral,” ujar David kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai pasar keuangan sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan, terutama yang menyangkut hubungan fiskal dan moneter.
Ketergantungan BI Bisa Gerus Kepercayaan Investor
Lebih lanjut, David menyoroti risiko persepsi investor. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada peran bank sentral untuk menyerap atau mengelola utang negara berpotensi menggerus kepercayaan pasar.
Dalam kondisi global yang tidak pasti, isu seperti ini mudah berkembang dan langsung memengaruhi arus modal. Jika kepercayaan investor melemah, mereka akan menuntut premi risiko lebih tinggi.
“Kalau itu terjadi, biaya pinjaman pemerintah justru bisa naik, bukan turun,” jelasnya.
Disiplin Utang Jadi Faktor Penentu
David menegaskan, pasar tidak akan menilai debt switch sebagai kebijakan tunggal. Investor akan melihatnya dalam konteks yang lebih luas, terutama arah indikator fiskal pemerintah.
Menurutnya, frekuensi debt switching dan tren debt service ratio akan menjadi perhatian utama investor. Jika rasio pembayaran utang terus meningkat, sentimen negatif bisa muncul.
“Kalau debt service ratio makin naik dan debt switching dilakukan berulang, investor bisa menganggapnya sebagai sinyal risiko,” kata David.
Pedang Bermata Dua bagi Pasar Keuangan
Karena itu, David menyimpulkan debt switch dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini membantu mengelola tekanan jangka pendek di pasar obligasi. Namun di sisi lain, tanpa disiplin fiskal yang kuat, kebijakan tersebut berpotensi memicu kekhawatiran investor.
Menurutnya, kunci utama tetap berada pada konsistensi kebijakan fiskal, transparansi pengelolaan utang, serta komunikasi yang jelas kepada pasar.
JAKARTA – Rencana debt switch pemerintah senilai Rp173,4 triliun pada 2026 menuai perhatian ekonom. Meski kebijakan ini berpotensi menahan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), ekonom menilai langkah tersebut menyimpan risiko sentimen negatif apabila pasar menilai pemerintah terlalu bergantung pada bank sentral.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai debt switching memang bisa membantu meredam tekanan yield di tengah kenaikan biaya pinjaman pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya membaca reaksi pasar secara lebih luas.
Yield Naik Jadi Latar Belakang Kebijakan
Dalam beberapa waktu terakhir, yield SBN tenor 10 tahun terus bergerak naik. Pada awal Januari 2026, yield masih berada di kisaran 6,04 persen. Hingga 20 Februari 2026, imbal hasil tersebut meningkat menjadi 6,45 persen, atau naik sekitar 41 basis poin.
Menurut David, kenaikan ini wajar terjadi di tengah ketidakpastian global dan tekanan pembiayaan fiskal. Karena itu, pemerintah mencoba menahan gejolak melalui berbagai instrumen pengelolaan utang, termasuk debt switch.
Jangan Jadikan Stabilitas Yield Tujuan Utama
Meski memahami logika kebijakan tersebut, David mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan stabilisasi yield sebagai tujuan utama.
“Yang paling penting tetap menurunkan biaya utang dan mengelola risiko jatuh tempo. Jangan sampai kebijakan ini justru memberi sinyal bahwa pemerintah semakin bergantung pada bantuan bank sentral,” ujar David kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai pasar keuangan sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan, terutama yang menyangkut hubungan fiskal dan moneter.
Ketergantungan BI Bisa Gerus Kepercayaan Investor
Lebih lanjut, David menyoroti risiko persepsi investor. Menurutnya, ketergantungan berlebihan pada peran bank sentral untuk menyerap atau mengelola utang negara berpotensi menggerus kepercayaan pasar.
Dalam kondisi global yang tidak pasti, isu seperti ini mudah berkembang dan langsung memengaruhi arus modal. Jika kepercayaan investor melemah, mereka akan menuntut premi risiko lebih tinggi.
“Kalau itu terjadi, biaya pinjaman pemerintah justru bisa naik, bukan turun,” jelasnya.
Disiplin Utang Jadi Faktor Penentu
David menegaskan, pasar tidak akan menilai debt switch sebagai kebijakan tunggal. Investor akan melihatnya dalam konteks yang lebih luas, terutama arah indikator fiskal pemerintah.
Menurutnya, frekuensi debt switching dan tren debt service ratio akan menjadi perhatian utama investor. Jika rasio pembayaran utang terus meningkat, sentimen negatif bisa muncul.
“Kalau debt service ratio makin naik dan debt switching dilakukan berulang, investor bisa menganggapnya sebagai sinyal risiko,” kata David.
Pedang Bermata Dua bagi Pasar Keuangan
Karena itu, David menyimpulkan debt switch dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini membantu mengelola tekanan jangka pendek di pasar obligasi. Namun di sisi lain, tanpa disiplin fiskal yang kuat, kebijakan tersebut berpotensi memicu kekhawatiran investor.
Menurutnya, kunci utama tetap berada pada konsistensi kebijakan fiskal, transparansi pengelolaan utang, serta komunikasi yang jelas kepada pasar.(*)
