JAKARTA,JS- Indonesia menghadapi ancaman kekeringan yang semakin serius menjelang akhir September 2026. Fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat terus memengaruhi pola cuaca nasional dan membuat periode kemarau berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Dalam waktu yang sama, keterbatasan air juga dapat mengganggu aktivitas pertanian, mengubah jadwal tanam, menekan produktivitas lahan, hingga meningkatkan risiko gangguan produksi pangan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sejumlah indikator cuaca menunjukkan penguatan El Niño. Indeks ENSO rata-rata tiga bulanan periode Juli-Agustus-September atau JAS mencapai +2,63.
Angka tersebut menunjukkan El Niño berada pada intensitas sangat kuat.
Selain itu, kondisi laut di kawasan Nino3.4 juga menunjukkan penguatan. BMKG mencatat anomali suhu muka laut di wilayah tersebut mencapai +2,97 derajat Celsius pada Dasarian II September. Angka itu meningkat dibandingkan +2,83 derajat Celsius pada Agustus.
Kenaikan suhu muka laut tersebut turut memengaruhi pola atmosfer dan distribusi kelembapan yang masuk ke wilayah Indonesia.
Curah Hujan Indonesia Masih Rendah
Pengaruh El Niño mulai terlihat dari kondisi curah hujan di berbagai daerah.
Pada Dasarian II September, BMKG mencatat 87,53 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan dalam kategori rendah. Sementara itu, 86,62 persen wilayah mencatat sifat hujan di bawah kondisi normal.
Angka tersebut menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi kondisi kering.
Kondisi ini semakin perlu mendapat perhatian karena sejumlah daerah sudah mengalami hari tanpa hujan dalam waktu sangat panjang.
BMKG mencatat hari tanpa hujan atau HTH ekstrem lebih dari 60 hari mendominasi sebagian wilayah Jawa bagian tengah hingga timur. Kondisi serupa juga muncul di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan dan tenggara.
Dengan demikian, persoalan kekeringan tidak hanya terjadi di satu kawasan. Sebaran wilayah kering mencakup beberapa pulau yang memiliki peran penting dalam aktivitas pertanian dan produksi pangan.
Bantul Catat 131 Hari Tanpa Hujan
Salah satu gambaran paling jelas mengenai panjangnya periode kering muncul dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pada Agustus 2026, BMKG mencatat sebanyak 1.563 dari 4.998 titik observasi atau sekitar 31,27 persen mengalami HTH kategori ekstrem panjang.
Pada periode tersebut, Bantul mencatat rekor hari tanpa hujan hingga 121 hari.
Kondisi itu kemudian berlanjut hingga September. Data terbaru BMKG menunjukkan periode tanpa hujan di Bantul telah mencapai 131 hari.
Artinya, wilayah tersebut telah menghadapi lebih dari empat bulan tanpa hujan yang berarti.
Durasi seperti ini dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber air, khususnya ketika masyarakat menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga sekaligus kegiatan pertanian.
Petani juga menghadapi tantangan lebih besar ketika ketersediaan air irigasi menurun. Tanpa pasokan air yang cukup, petani perlu menyesuaikan jadwal tanam atau mencari sumber air alternatif.
Oktober Masih Berpotensi Kering
Masyarakat juga perlu memperhatikan perkembangan cuaca pada Oktober 2026. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih menghadapi curah hujan di bawah normal pada bulan tersebut.
Sekitar 83,92 persen wilayah Indonesia berpotensi menerima hujan di bawah kondisi normal pada Oktober.
Memasuki November, kondisi mulai membaik, tetapi risiko kekeringan belum sepenuhnya hilang. BMKG memperkirakan 64,50 persen wilayah masih mengalami curah hujan di bawah normal.
Perubahan yang lebih signifikan baru terlihat pada Desember.
Pada bulan tersebut, sekitar 48,59 persen wilayah Indonesia berpotensi mengalami curah hujan normal. Sementara itu, 32,97 persen wilayah berpeluang menerima hujan di atas normal.
Namun, masyarakat dan sektor pertanian tidak bisa langsung menganggap kenaikan curah hujan pada akhir tahun sebagai tanda bahwa seluruh risiko kekeringan sudah berakhir.
Sebab, kondisi awal musim hujan juga menentukan keberhasilan petani dalam memulai kembali kegiatan budidaya.
Musim Hujan 2026/2027 Mundur
BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 mengalami kemunduran di banyak wilayah Indonesia.
Sebanyak 529 Zona Musim atau ZOM diperkirakan mengalami awal musim hujan lebih lambat dari kondisi normal. Luasan tersebut mencapai sekitar 61,08 persen dari total daratan Indonesia.
Sebagian besar wilayah baru memasuki musim hujan pada November dan Desember.
Selain datang lebih lambat, musim hujan juga berpotensi berlangsung lebih singkat. BMKG memperkirakan 482 ZOM atau sekitar 51,90 persen luas daratan Indonesia mengalami durasi musim hujan yang lebih pendek dibandingkan kondisi normal.
Situasi ini menjadi perhatian bagi sektor pertanian.
Petani membutuhkan kepastian ketersediaan air untuk menentukan waktu tanam, memilih komoditas, mengatur kebutuhan irigasi, serta memperkirakan masa panen.
Jika hujan datang terlambat dan musim hujan berlangsung lebih singkat, petani perlu melakukan penyesuaian agar penggunaan air tetap efisien.
El Niño dan IOD Positif Perkuat Kondisi Kering
BMKG menjelaskan kondisi kering di Indonesia berkaitan dengan kombinasi beberapa faktor iklim.
El Niño yang sangat kuat menjadi salah satu faktor utama. Pada saat yang sama, Indian Ocean Dipole atau IOD yang mengarah positif ikut mengurangi suplai kelembapan menuju wilayah Indonesia.
Kombinasi kedua fenomena tersebut dapat memperpanjang periode kering di sejumlah kawasan.
Pada Oktober, peluang curah hujan kurang dari 50 milimeter per bulan masih tinggi di sejumlah wilayah.
Daerah tersebut mencakup sebagian Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, sebagian besar Jawa, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan bagian selatan, Gorontalo, sebagian wilayah Sulawesi hingga Maluku.
Memasuki November, cakupan wilayah dengan potensi curah hujan sangat rendah mulai menyusut. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi risiko, terutama sebagian Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
197 Wilayah Masuk Status Awas
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah daerah.
Pada Dasarian III September, sebanyak 197 wilayah masuk status Awas.
Selain itu, BMKG mencatat 67 wilayah berada dalam status Siaga, 31 wilayah masuk status Waspada, sedangkan 222 wilayah tidak masuk dalam peringatan kekeringan.
Sebaran status Awas mencakup sejumlah wilayah di DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Maluku.
Data tersebut menunjukkan bahwa risiko kekeringan sudah menyentuh wilayah yang memiliki aktivitas pertanian cukup besar.
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, misalnya, memiliki peran penting dalam produksi padi nasional.
NTB dan Gorontalo juga memiliki kontribusi dalam produksi tanaman pangan, termasuk padi dan jagung.
Karena itu, perkembangan kondisi cuaca perlu mendapat perhatian tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah daerah dan pelaku sektor pertanian.
Sentra Padi Nasional Ikut Menghadapi Tekanan
Risiko kekeringan menjadi semakin penting ketika pemerintah melihat posisi sejumlah daerah dalam peta produksi pangan nasional.
Data produksi padi menunjukkan Pulau Jawa masih menjadi salah satu pusat utama produksi beras Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatat produksi padi sekitar 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Jawa Barat menyusul dengan sekitar 10,23 juta ton, sedangkan Jawa Tengah menghasilkan sekitar 9,30 juta ton GKG.
Ketiga provinsi tersebut memiliki wilayah yang masuk dalam pemantauan kekeringan BMKG.
Pada periode Januari-Oktober 2026, Jawa Tengah mencatat produksi sekitar 8,59 juta ton GKG dan menempati posisi kedua. Jawa Barat menghasilkan sekitar 8,57 juta ton.
Sementara itu, Jawa Timur tetap mencatat produksi sekitar 10,44 juta ton berdasarkan data yang menjadi acuan dalam periode tersebut.
Kondisi ini menunjukkan adanya irisan antara wilayah produksi pangan utama dan daerah yang menghadapi tekanan kekeringan.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa status Awas tidak otomatis berarti seluruh produksi padi dalam satu provinsi mengalami gangguan.
BMKG memberikan peringatan berdasarkan wilayah hingga tingkat kabupaten atau kota. Sementara itu, kondisi lahan pertanian sangat beragam.
Ketersediaan irigasi, lokasi sawah, sumber air, fase pertumbuhan tanaman, varietas yang digunakan, serta durasi kekeringan ikut menentukan dampak terhadap produksi.
Dengan demikian, risiko terbesar muncul ketika kondisi kering berlangsung lebih lama dan memasuki periode penting dalam kalender tanam.
NTB Juga Perlu Mendapat Perhatian
Selain Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian.
NTB masuk dalam daftar wilayah yang menghadapi status Awas kekeringan. Pada Januari-Oktober 2026, provinsi tersebut menempati posisi kedelapan dalam produksi padi nasional dengan sekitar 1,66 juta ton GKG.
Posisi tersebut menunjukkan peran NTB dalam menjaga pasokan pangan nasional.
Kekeringan berkepanjangan dapat memberikan tekanan terhadap petani apabila sumber air mengalami penurunan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pola tanam dan luas lahan yang dapat ditanami.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan strategi pengelolaan air dengan perkembangan cuaca dan kebutuhan masing-masing daerah.
Risiko Tidak Hanya Mengancam Produksi Beras
Dampak El Niño tidak berhenti pada tanaman padi.
Kekeringan juga dapat memengaruhi jagung, hortikultura, perkebunan, serta berbagai komoditas pertanian lainnya.
Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, menjadi dua wilayah penting dalam produksi jagung nasional. Pada saat yang sama, kedua provinsi tersebut memiliki sejumlah wilayah yang masuk status Awas kekeringan.
Keterbatasan air dapat membuat petani mengubah jadwal tanam. Jika kondisi tersebut berlangsung panjang, petani juga dapat mengurangi luas tanam untuk menekan risiko kerugian.
Pada sektor hortikultura, persoalan air bahkan dapat memengaruhi kualitas dan produktivitas tanaman.
Tanaman membutuhkan air dalam jumlah dan waktu tertentu. Ketika pasokan air tidak mencukupi, petani menghadapi risiko penurunan hasil maupun peningkatan biaya produksi.
Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Ikut Meningkat
Periode kering panjang juga meningkatkan perhatian pemerintah terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Vegetasi yang mengering lebih mudah terbakar ketika masyarakat melakukan aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan dengan api.
Kementerian Pertanian turut mengingatkan bahwa fenomena El Niño dapat meningkatkan risiko kebakaran pada kawasan perkebunan.
Karena itu, pengawasan terhadap kawasan pertanian dan perkebunan perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah menjaga ketersediaan air.
Mitigasi tidak hanya berfokus pada penyediaan air untuk tanaman. Pemerintah juga perlu memperkuat pencegahan kebakaran, terutama di wilayah yang mengalami periode tanpa hujan panjang.
Pemerintah Perkuat Mitigasi Kekeringan
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah dapat menjalankan berbagai strategi untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap produksi pangan.
Sejumlah langkah mencakup pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan pompa air, pemanfaatan sumber air alternatif, serta penyesuaian jadwal tanam.
Pompanisasi menjadi salah satu langkah penting ketika sumber air permukaan masih tersedia tetapi tidak dapat mengalir secara optimal menuju lahan pertanian.
Selain itu, petani perlu memperoleh informasi cuaca secara berkala agar dapat menyesuaikan kegiatan budidaya dengan kondisi lapangan.
Strategi tersebut semakin penting karena BMKG memperkirakan musim hujan 2026/2027 datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia.
Kekeringan Perlu Diantisipasi Sebelum Musim Tanam
Situasi El Niño pada September 2026 menunjukkan bahwa risiko kekeringan masih perlu mendapat perhatian serius.
Indeks ENSO yang mencapai +2,63, anomali suhu muka laut Nino3.4 sebesar +2,97 derajat Celsius, serta tingginya persentase wilayah dengan curah hujan rendah menggambarkan tekanan cuaca yang masih kuat.
Pada saat yang sama, 197 wilayah masuk status Awas dalam peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG.
Risiko tersebut menjadi semakin penting karena beberapa daerah yang menghadapi kondisi kering juga memiliki peran besar dalam produksi pangan nasional.
Namun, dampak terhadap produksi tidak otomatis terjadi secara seragam di seluruh wilayah. Kondisi setiap lahan berbeda dan sangat bergantung pada sistem irigasi, sumber air, fase tanaman, serta lama periode kering.
Karena itu, pemantauan cuaca dan kondisi sumber air perlu terus dilakukan.
Bagi petani, informasi mengenai awal musim hujan dapat menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menentukan waktu tanam. Sementara bagi pemerintah, data kekeringan dapat membantu mengarahkan bantuan pompa, sumber air, dan program mitigasi ke daerah yang paling membutuhkan.
Jika hujan mulai meningkat pada akhir tahun, pemerintah dan petani tetap perlu memperhitungkan kondisi awal musim tanam. Sebab, keterlambatan hujan dan durasi musim hujan yang lebih pendek dapat memengaruhi kalender pertanian 2026/2027.
Dengan demikian, ancaman El Niño pada 2026 bukan hanya persoalan perubahan cuaca. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan air, kegiatan pertanian, produksi pangan, risiko kebakaran lahan, serta potensi perubahan biaya produksi.
Perkembangan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi faktor penting untuk melihat seberapa besar dampak kekeringan terhadap sektor pertanian Indonesia.(*)
