JAMBI,JS- Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Provinsi Jambi untuk meningkatkan status menjadi PPPK Penuh Waktu kembali menjadi perhatian. Para pegawai kini menantikan kepastian kebijakan pemerintah pusat yang akan menentukan peluang perubahan status sekaligus masa depan pekerjaan mereka.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi hingga saat ini masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Tanpa aturan yang jelas, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan proses peningkatan status tersebut berlangsung maupun bagaimana mekanismenya.
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa Pemprov Jambi belum menerima ketentuan resmi mengenai pola pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dasar hukum yang jelas sebelum menyampaikan kebijakan lebih lanjut kepada para pegawai maupun masyarakat.
“Kita belum menerima resmi seperti apa polanya. Jika sudah ada aturan resmi, akan kami sampaikan kepada awak media,” ujar Al Haris, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jambi masih menunggu keputusan pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih jauh terkait perubahan status kepegawaian tersebut.
Pemprov Jambi Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat
Persoalan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu menjadi salah satu hal yang dinantikan para tenaga honorer yang kini telah masuk dalam skema kepegawaian pemerintah.
Namun, pemerintah daerah tidak bisa menentukan sendiri mekanisme pengangkatan tersebut. Pemprov Jambi perlu mengacu pada regulasi nasional, termasuk ketentuan mengenai persyaratan, formasi, serta kemampuan anggaran.
Selain itu, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan agar setiap daerah mempunyai pedoman yang sama.
Dengan demikian, Pemprov Jambi dapat menyiapkan langkah administratif maupun perencanaan anggaran apabila kebijakan peningkatan status tersebut mulai berjalan.
Al Haris juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan perkembangan kebijakan kepada awak media setelah pemerintah daerah menerima informasi resmi.
Kepastian tersebut penting agar PPPK Paruh Waktu tidak hanya mengandalkan kabar yang beredar, tetapi memperoleh informasi langsung dari pemerintah melalui saluran resmi.
Ketua DPRD Jambi Akui Belum Terima Informasi Tertulis
Sikap serupa juga disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah. Ia mengaku belum menerima informasi tertulis mengenai mekanisme peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Meski demikian, DPRD Provinsi Jambi mendukung kebijakan pemerintah pusat apabila nantinya menghadirkan regulasi yang jelas dan memberikan kepastian bagi para pegawai.
Dukungan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan masa depan PPPK Paruh Waktu di daerah.
Sebab, perubahan status kepegawaian tidak hanya menyangkut kepastian pekerjaan, tetapi juga berkaitan dengan hak, kewajiban, kesejahteraan, serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Karena itu, DPRD membutuhkan kejelasan aturan sebelum membahas lebih jauh kemungkinan dukungan anggaran maupun langkah kebijakan di tingkat daerah.
PPPK Paruh Waktu Berharap Ada Kepastian Pengangkatan
Di tengah penantian regulasi pemerintah pusat, para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jambi berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai rencana peningkatan status tersebut.
Satria, salah seorang PPPK Paruh Waktu Pemprov Jambi, mengungkapkan harapannya agar pemerintah segera menindaklanjuti rencana tersebut melalui regulasi yang jelas.
Menurutnya, kepastian aturan sangat penting bagi pegawai untuk mengetahui peluang peningkatan status, persyaratan yang harus mereka penuhi, serta tahapan yang perlu mereka lalui.
Ia juga berharap pemerintah tidak hanya menjelaskan kemungkinan pengangkatan, tetapi turut memberikan gambaran mengenai skema pembiayaan gaji.
Pasalnya, perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu tentu membutuhkan perencanaan anggaran yang matang. Pemerintah daerah perlu menghitung kemampuan keuangan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan dalam pembayaran hak pegawai.
Dengan adanya penjelasan resmi, para PPPK Paruh Waktu dapat memahami posisi mereka sekaligus mempersiapkan diri apabila pemerintah membuka kesempatan peningkatan status.
Skema Gaji dan Kemampuan APBD Jadi Perhatian
Selain persyaratan administrasi, pembiayaan gaji menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam rencana peningkatan status PPPK Paruh Waktu.
Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketika menyusun perencanaan kebutuhan pegawai.
Apabila pemerintah pusat nantinya menetapkan mekanisme pengangkatan, Pemprov Jambi perlu mengkaji dampaknya terhadap belanja pegawai serta kebutuhan anggaran untuk sektor pelayanan publik lainnya.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah perubahan status akan berlangsung secara bertahap, berdasarkan kebutuhan formasi, masa kerja, kinerja, atau persyaratan tertentu.
Kejelasan mengenai hal tersebut akan membantu menghindari kesalahpahaman di kalangan PPPK Paruh Waktu.
Oleh sebab itu, para pegawai berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi yang dapat menjadi pegangan bagi seluruh pemerintah daerah.
Apakah PPPK Paruh Waktu Bisa Menjadi Penuh Waktu?
Pertanyaan mengenai peluang PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu kini menjadi perhatian para pegawai pemerintah di berbagai daerah, termasuk Provinsi Jambi.
Namun, hingga pernyataan Gubernur Jambi pada 10 November 2026, Pemprov Jambi belum menerima aturan resmi mengenai mekanisme peningkatan status tersebut.
Artinya, para pegawai masih perlu menunggu keputusan pemerintah pusat sebelum memperoleh kepastian mengenai persyaratan, jadwal, dan pola pengangkatan.
Masyarakat juga perlu mencermati informasi yang beredar, terutama kabar mengenai jadwal pengangkatan maupun persyaratan tertentu yang belum memiliki dasar pengumuman resmi.
Para PPPK Paruh Waktu sebaiknya mengikuti perkembangan informasi melalui Pemprov Jambi, instansi kepegawaian terkait, serta pengumuman resmi pemerintah pusat.
Menunggu Kepastian Nasib PPPK Paruh Waktu di Jambi
Harapan peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu bukan sekadar persoalan perubahan administrasi kepegawaian. Bagi para pegawai, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan kepastian karier, penghasilan, dan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, kejelasan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar para pegawai tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Pemprov Jambi sendiri masih menunggu arahan pemerintah pusat, sementara DPRD menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang nantinya memiliki landasan aturan jelas.
Kini, perhatian para PPPK Paruh Waktu tertuju pada keputusan pemerintah pusat. Apabila regulasi segera terbit, pemerintah daerah dapat mulai mempelajari mekanisme pelaksanaan dan menyesuaikan kebutuhan anggaran.
Dengan demikian, harapan PPPK Paruh Waktu di Jambi untuk memperoleh status penuh waktu masih menunggu kepastian kebijakan nasional.(*)
