KERINCI,JS- Masyarakat Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital yang mencatut identitas pejabat pemerintah daerah. Kali ini, oknum tidak bertanggung jawab menggunakan nama dan foto profil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci, Maya Nofevri Handayani, melalui aplikasi WhatsApp.
Informasi mengenai dugaan penyalahgunaan identitas tersebut menjadi perhatian setelah beredar sebuah nomor WhatsApp yang menggunakan nama serta foto profil Kepala Dinas PUPR Kerinci.
Nomor 0821-7747-1510 menjadi perhatian karena pemiliknya menggunakan identitas Maya Nofevri Handayani untuk membangun kesan seolah-olah akun tersebut merupakan kontak pribadi pejabat yang bersangkutan.
Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan nama dan foto pejabat pada sebuah akun WhatsApp tidak otomatis membuktikan bahwa akun tersebut benar-benar milik orang yang bersangkutan.
Karena itu, warga, aparatur pemerintahan, rekanan proyek, hingga pihak yang sering berkomunikasi dengan lingkungan Dinas PUPR Kerinci perlu memeriksa identitas pengirim sebelum menanggapi pesan.
Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Kadis PUPR Kerinci
Penyalahgunaan identitas melalui aplikasi pesan instan menjadi salah satu modus yang perlu masyarakat waspadai.
Dalam kasus yang mencatut nama Kadis PUPR Kerinci ini, nomor 0821-7747-1510 menggunakan nama dan foto profil Maya Nofevri Handayani.
Informasi yang beredar menegaskan bahwa nomor tersebut bukan nomor resmi milik Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
Kondisi ini penting menjadi perhatian karena masyarakat sering kali menganggap sebuah akun WhatsApp asli hanya berdasarkan foto profil, nama kontak, maupun informasi yang tercantum pada akun tersebut.
Padahal, siapa pun dapat menggunakan foto orang lain sebagai gambar profil WhatsApp. Pelaku juga dapat mencantumkan nama pejabat, kepala dinas, kepala daerah, maupun tokoh masyarakat untuk meyakinkan calon korban.
Oleh sebab itu, masyarakat jangan langsung mempercayai pesan hanya karena pengirim menggunakan identitas pejabat yang dikenal.
Masyarakat Diminta Tidak Menanggapi Pesan Mencurigakan
Masyarakat yang menerima pesan dari nomor tersebut sebaiknya tidak terburu-buru memberikan respons.
Terlebih jika pengirim mulai membicarakan urusan pekerjaan, permintaan bantuan, kepentingan kedinasan, maupun hal lain yang membutuhkan tindakan cepat.
Warga juga perlu menghindari segala bentuk transaksi sebelum memastikan identitas pengirim.
Jangan memberikan informasi pribadi, data rekening, kode OTP, PIN, maupun informasi penting lainnya kepada nomor yang belum terverifikasi.
Selain itu, masyarakat sebaiknya tidak mengirimkan uang hanya karena seseorang mengaku sebagai pejabat pemerintah atau orang yang memiliki hubungan dengan instansi tertentu.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu mencegah kerugian akibat penipuan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Modus Penipuan WhatsApp Bisa Menggunakan Foto Pejabat
Penyalahgunaan identitas melalui WhatsApp bukan sekadar persoalan penggunaan foto profil tanpa izin.
Pelaku dapat memanfaatkan identitas orang lain untuk membangun kepercayaan sebelum menghubungi calon korban.
Dalam sejumlah modus penipuan digital, pelaku biasanya menggunakan nama dan foto seseorang yang memiliki kedudukan atau hubungan tertentu dengan masyarakat.
Identitas tersebut kemudian menjadi alat untuk meyakinkan penerima pesan.
Misalnya, seseorang mengaku sebagai kepala dinas, pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, atau orang yang memiliki kewenangan dalam suatu pekerjaan.
Jika penerima pesan tidak melakukan pemeriksaan, pelaku berpotensi memanfaatkan situasi tersebut untuk mengajukan berbagai permintaan.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara identitas yang terlihat pada layar ponsel dan identitas asli pemilik nomor.
Foto profil bukan bukti kepemilikan nomor. Begitu pula nama akun tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk mempercayai seseorang.
Cara Menghindari Penipuan yang Mengatasnamakan Pejabat
Agar tidak menjadi korban penyalahgunaan identitas melalui WhatsApp, masyarakat Kabupaten Kerinci perlu menerapkan beberapa langkah pengamanan.
Pertama, periksa nomor pengirim.
Jangan langsung menyimpan atau mempercayai nomor baru yang menggunakan nama pejabat. Cocokkan nomor tersebut dengan kontak yang sudah dikenal sebelumnya.
Kedua, lakukan konfirmasi secara langsung.
Jika menerima pesan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kerinci, masyarakat sebaiknya menghubungi yang bersangkutan melalui nomor pribadi yang sudah terverifikasi atau saluran komunikasi resmi instansi.
Ketiga, jangan memberikan kode OTP.
Kode OTP merupakan informasi keamanan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Pihak yang mengaku sebagai pejabat maupun petugas instansi tidak memiliki alasan untuk meminta kode tersebut.
Keempat, hindari transfer uang tanpa verifikasi.
Apabila pengirim meminta sejumlah uang dengan alasan tertentu, jangan langsung memenuhi permintaan tersebut. Hubungi pihak yang bersangkutan melalui jalur komunikasi berbeda.
Kelima, jangan membuka tautan mencurigakan.
Pesan dari nomor tidak dikenal terkadang menyertakan tautan yang mengarahkan penerima ke halaman tertentu. Hindari membuka tautan apabila sumbernya tidak jelas.
Keenam, laporkan nomor yang mencurigakan.
Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat dapat memanfaatkan fitur pelaporan dan pemblokiran pada WhatsApp. Simpan bukti percakapan apabila diperlukan untuk pelaporan kepada pihak berwenang.
Rekanan Proyek dan Lingkungan Pemerintahan Perlu Lebih Berhati-hati
Penyalahgunaan nama pejabat pemerintah juga perlu menjadi perhatian kalangan aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, kontraktor, rekanan pekerjaan, serta pihak yang memiliki hubungan kedinasan.
Lingkungan pemerintahan sering menjalankan komunikasi melalui WhatsApp untuk membahas pekerjaan, koordinasi kegiatan, dan penyampaian informasi.
Situasi tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan identitas pejabat yang sudah dikenal oleh banyak orang.
Karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kepentingan kedinasan perlu melalui pemeriksaan terlebih dahulu.
Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan pesan dari nomor baru, sekalipun pengirim menggunakan nama dan foto pejabat yang dikenal.
Apabila menyangkut urusan administrasi, proyek pembangunan, maupun transaksi keuangan, masyarakat dan rekanan perlu memastikan kebenaran informasi melalui saluran komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Menjadi Korban Penipuan Digital
Kasus penggunaan nama dan foto profil Kadis PUPR Kerinci ini menjadi pengingat bahwa kejahatan digital dapat memanfaatkan identitas siapa saja.
Kewaspadaan perlu menjadi kebiasaan, terutama ketika menerima pesan yang meminta uang, data pribadi, dokumen, maupun tindakan tertentu dalam waktu singkat.
Selain itu, masyarakat juga perlu mengingatkan keluarga, rekan kerja, dan lingkungan sekitar agar tidak mudah mempercayai nomor yang belum mereka kenali.
Informasi mengenai nomor WhatsApp 0821-7747-1510 yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kerinci perlu menjadi perhatian bersama.
Dengan meningkatkan literasi digital dan membiasakan verifikasi informasi, masyarakat dapat memperkecil risiko menjadi korban penipuan yang memanfaatkan nama pejabat pemerintah.(AN)
