SUNGAIPENUH,JS- Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, mendorong penguatan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kota Sungai Penuh. Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi yang membahas evaluasi pembangunan 2026 sekaligus penyusunan program prioritas 2027 dan 2028.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026), menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan masing-masing wilayah.
Azhar Hamzah hadir mewakili Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama jajaran kepala daerah dari kabupaten dan kota lainnya. Gubernur Jambi, Al Haris, juga mengikuti agenda tersebut bersama perwakilan pemerintah pusat dan sejumlah instansi teknis yang menangani pembangunan infrastruktur.
Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, forum ini memiliki arti strategis. Sebab, pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas pemerintahan agar program prioritas daerah memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi maupun nasional.
Azhar Hamzah Dorong Perhatian Pemerintah Provinsi untuk Sungai Penuh
Dalam kesempatan tersebut, Azhar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi seperti ini membuka ruang komunikasi bagi daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian terhadap usulan pembangunan serta kebutuhan infrastruktur Kota Sungai Penuh.
Azhar menilai dukungan lintas pemerintahan sangat diperlukan agar pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah kota. Terlebih, sejumlah program infrastruktur membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.
“Melalui rakor ini, kita berharap sinergi dan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, serta pemerintah kabupaten/kota semakin kuat. Dengan demikian, program pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Azhar Hamzah.
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk terus memperjuangkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kota ingin memastikan berbagai usulan daerah mendapat ruang dalam penyusunan program pembangunan provinsi dan pusat.
Program Infrastruktur 2027 dan 2028 Mulai Dibahas
Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi tidak hanya membahas capaian pembangunan sepanjang 2026. Forum tersebut juga mengarahkan pembahasan pada penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk dua tahun berikutnya.
Pembahasan ini menjadi penting karena pemerintah perlu menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan daerah, kondisi infrastruktur, serta kemampuan pembiayaan.
Melalui perencanaan sejak awal, pemerintah daerah dapat menyelaraskan usulan pembangunan dengan program pemerintah provinsi maupun pusat. Langkah tersebut juga membantu setiap daerah menyusun kebutuhan secara lebih terukur.
Bagi Sungai Penuh, peluang koordinasi ini dapat memperkuat upaya pemerintah kota dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik.
Namun, usulan pembangunan tetap membutuhkan tahapan pembahasan teknis, penyesuaian prioritas, serta ketersediaan anggaran. Karena itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu menjaga komunikasi dengan instansi terkait agar kebutuhan daerah memperoleh tindak lanjut dalam perencanaan berikutnya.
Pemerintah Pusat dan Balai Teknis Ikut Perkuat Koordinasi
Kegiatan tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat dari instansi pemerintah pusat yang menangani pembangunan infrastruktur di wilayah Jambi.
Di antaranya Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jambi, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jambi, serta Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Jambi.
Selain itu, jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas PUPR, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh kabupaten dan kota juga mengikuti pertemuan tersebut.
Kehadiran berbagai instansi teknis ini memberikan ruang koordinasi yang lebih luas. Pasalnya, pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, kawasan permukiman, hingga prasarana strategis membutuhkan keterlibatan lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan komunikasi yang terarah, pemerintah daerah dapat menyampaikan persoalan infrastruktur sekaligus membangun kesamaan pemahaman mengenai kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Gubernur Al Haris Serahkan Hibah Barang Milik Daerah
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris juga menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang milik daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Al Haris menyerahkan dokumen serah terima secara langsung kepada masing-masing kepala daerah.
Agenda ini menjadi bagian dari koordinasi pengelolaan aset pemerintah daerah sekaligus memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota.
Melalui penyerahan hibah tersebut, pemerintah daerah penerima dapat menindaklanjuti pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Infrastruktur Berkualitas Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sungai Penuh
Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas jalan, jembatan, sistem drainase, jaringan sumber daya air, serta fasilitas publik turut menentukan kelancaran aktivitas warga dan dunia usaha.
Bagi Kota Sungai Penuh, infrastruktur yang memadai juga memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, distribusi barang, dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terencana dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan memperoleh perhatian sesuai skala prioritas.
Dukungan anggaran dari tingkat provinsi maupun pusat juga berpotensi memperluas ruang fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah kota memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pembangunan tanpa hanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah sendiri.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu memastikan setiap program memiliki perencanaan yang jelas, manfaat yang terukur, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Pemkot Sungai Penuh Siapkan Sinkronisasi Program Pembangunan
Keikutsertaan Azhar Hamzah dalam Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi memperlihatkan upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memperkuat komunikasi pembangunan lintas pemerintahan.
Selanjutnya, pemerintah kota perlu menyelaraskan usulan prioritas dengan agenda pembangunan provinsi dan nasional, termasuk melalui koordinasi bersama perangkat daerah serta instansi teknis terkait.
Langkah tersebut penting agar kebutuhan infrastruktur Sungai Penuh tidak hanya masuk dalam pembahasan, tetapi juga memiliki peluang untuk memperoleh dukungan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran.
Azhar berharap kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terus meningkat sehingga pembangunan di Provinsi Jambi berjalan lebih merata.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari banyaknya proyek yang terlaksana. Lebih dari itu, masyarakat harus merasakan manfaat melalui akses transportasi yang semakin baik, pelayanan publik yang meningkat, aktivitas ekonomi yang lancar, serta kualitas lingkungan dan fasilitas umum yang lebih memadai.
Pemerintah Kota Sungai Penuh pun berharap pembahasan program infrastruktur 2027 dan 2028 dapat membuka peluang dukungan yang lebih besar bagi pembangunan daerah.
Dengan koordinasi yang konsisten dan perencanaan yang tepat, Sungai Penuh diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(*)
