SAROLANGUN,JS- Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan penyegaran besar-besaran terhadap jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sebanyak 11 pejabat masuk dalam daftar rotasi dan penataan jabatan di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut pada Jumat (13/11/2026). Prosesi berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun dan menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja birokrasi.
Perubahan posisi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ini menarik perhatian karena menyentuh beberapa instansi strategis, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Melalui penataan tersebut, Pemkab Sarolangun berharap setiap perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Gerry Trisatwika Pimpin Pelantikan 11 Pejabat Eselon II
Pelantikan berlangsung dengan kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, pejabat eselon III dan IV, serta sejumlah undangan.
Sejumlah pejabat dan tokoh daerah turut menghadiri agenda tersebut. Di antaranya Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.IK., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Novarina Manurung, perwakilan Kejaksaan Negeri Sarolangun, perwakilan Kodim 0420/Sarko, serta Ketua TP PKK Kabupaten Sarolangun Hj. Harisafitria Hurmin.
Hadir pula Ketua BKOW Rata Shafira Nafitri Rolan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Lini Sumiati Arief.
Dalam sambutannya, Gerry menyampaikan salam dari Bupati Sarolangun H. Hurmin yang tidak dapat menghadiri acara tersebut. Hurmin memberikan amanah kepada Gerry untuk mewakilinya dalam prosesi pelantikan.
Gerry menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menata organisasi secara tepat agar setiap OPD mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia juga meminta seluruh pejabat yang memperoleh tanggung jawab baru agar segera menunjukkan hasil kerja nyata.
“Jabatan merupakan amanah sekaligus kepercayaan negara. Saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Tunjukkan bahwa kepercayaan tersebut dapat dibayar melalui karya nyata dan kinerja yang terukur,” tegas Gerry.
Ini Daftar 11 Pejabat yang Mengalami Rotasi Jabatan
Perubahan jabatan kali ini mencakup sejumlah posisi penting dalam struktur pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Beberapa kepala dinas berpindah ke instansi lain, sementara sejumlah pejabat memperoleh tanggung jawab baru pada lembaga strategis.
Berikut daftar nama pejabat berdasarkan data pelantikan:
- Arsyad (MPD) – Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini mengemban tugas sebagai Inspektur Daerah.
- Sahrudin, M.E., M.M. – Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kini menjabat Kepala BKPSDM.
- Salahuddin Nopri Etham – Sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD, kini memimpin Bappeda Kabupaten Sarolangun.
- Arief Hamdani, S.T. – Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kini mengemban tugas sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sarolangun.
- Linda Novita Hirawati, S.H., M.H. – Sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM, kini menjabat Kepala DPMPTSP.
- Ali Umar, S.Pd., M.N.I. – Sebelumnya menjabat Kepala Bappeda, kini memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryadi – Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, kini memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Hudri, S.Pd.I., M.Pd.I. – Sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kini menjabat Kepala Pelaksana BPBD.
- Jufri, S.E. – Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kini memimpin Badan Kesbangpol.
- Kurniawan, S.T., M.E. – Dalam daftar yang tersedia, namanya tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sarolangun dengan jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Yudistira – Sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), kini menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sarolangun.
Daftar tersebut memperlihatkan sejumlah perpindahan penting, terutama pada bidang pendidikan, kepegawaian, perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, penanggulangan bencana, dan pelayanan perizinan.
Gerry Minta Pejabat Tinggalkan Pola Kerja Lamban
Selain mengumumkan penataan jabatan, Gerry memberikan sejumlah arahan kepada seluruh pejabat yang baru menerima amanah.
Pertama, ia meminta setiap kepala OPD mengutamakan profesionalisme dan hasil kerja. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja cepat, mengambil keputusan secara tepat, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan masyarakat.
Gerry tidak ingin perangkat daerah hanya menjalankan rutinitas tanpa menghasilkan perubahan berarti. Karena itu, ia mendorong para pejabat meninggalkan pola kerja lamban dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
Pelayanan publik, lanjutnya, harus semakin mudah, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kedua, seluruh kepala OPD harus memperkuat koordinasi lintas sektor. Gerry menilai pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang solid sehingga setiap instansi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Dengan koordinasi yang baik, pemerintah daerah dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara lebih terarah. Selain itu, kolaborasi antarinstansi juga dapat mencegah tumpang tindih program dan penggunaan anggaran.
Pejabat Baru Harus Menuntaskan Temuan BPK dan Menertibkan Aset
Gerry juga memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
Ia meminta seluruh pejabat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memastikan seluruh aset pemerintah daerah tercatat dan terkelola dengan benar.
Arahan tersebut terutama berlaku bagi pejabat yang mengalami perpindahan tugas. Mereka harus segera menuntaskan tanggung jawab pada instansi sebelumnya, termasuk menyelesaikan administrasi, kewajiban, dan temuan pemeriksaan sesuai batas waktu yang berlaku.
Menurut Gerry, perpindahan jabatan tidak boleh menjadi alasan bagi pejabat untuk meninggalkan persoalan administrasi maupun aset pada organisasi sebelumnya.
“Pastikan tidak ada aset negara yang tertinggal atau melekat secara tidak sah kepada pribadi. Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Penegasan ini menjadi penting karena pengelolaan aset daerah berkaitan langsung dengan akuntabilitas keuangan pemerintah. Dengan administrasi yang tertib, setiap OPD dapat mempertanggungjawabkan penggunaan barang dan anggaran secara transparan.
Program OPD Harus Sejalan dengan Prioritas Pembangunan
Selanjutnya, Gerry meminta para pejabat menyelaraskan seluruh program kerja dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, serta visi pembangunan Kabupaten Sarolangun.
Ia berharap setiap kepala perangkat daerah mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program yang terukur dan memiliki target pencapaian jelas.
Dengan demikian, kegiatan OPD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Setiap pejabat juga perlu memahami persoalan utama pada sektor yang mereka pimpin. Misalnya, sektor pendidikan harus memperhatikan kualitas layanan dan pemerataan akses belajar. Sementara itu, sektor kepegawaian perlu memperkuat tata kelola aparatur dan peningkatan kompetensi ASN.
Begitu pula instansi yang menangani perizinan, infrastruktur, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. Masing-masing harus menyusun langkah kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.
Keluarga Menjadi Bagian Penting dalam Menjalankan Amanah
Di akhir arahannya, Gerry turut mengingatkan para pejabat mengenai pentingnya dukungan keluarga dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Ia menilai doa dan dukungan moral keluarga dapat membantu seorang pejabat menjalankan tugas dengan baik, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan.
Gerry kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang memperoleh jabatan baru. Ia meminta mereka menjaga integritas, meningkatkan kedisiplinan, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
Penataan Birokrasi Jadi Ujian Kinerja Pejabat Baru
Rotasi 11 pejabat eselon II ini menjadi salah satu langkah Pemkab Sarolangun dalam menata struktur organisasi pemerintahan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tentu tidak hanya terlihat dari perubahan posisi atau nama pejabat pada masing-masing instansi.
Masyarakat juga menantikan hasil nyata dari kepemimpinan baru di setiap OPD. Peningkatan pelayanan, percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan yang transparan, serta penyelesaian berbagai persoalan daerah menjadi sejumlah pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, para pejabat yang baru memperoleh amanah perlu segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami target pembangunan pada instansi masing-masing.
Pemkab Sarolangun berharap susunan birokrasi yang semakin solid dapat memperkuat koordinasi pemerintahan dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai keberhasilan rotasi tersebut melalui perubahan kinerja pemerintah daerah, bukan sekadar pelantikan dan pergantian jabatan.(*)
