Ramai Penjualan Kendaraan Tanpa BPKB, Ini Kata OJK

- Jurnalis

Senin, 22 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi ramai penjualan kendataan hanya dengan STNK

Ilustrasi ramai penjualan kendataan hanya dengan STNK

JAKARTA,JS- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di media sosial. Fenomena ini menimbulkan risiko bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Risiko Bagi Perusahaan Multifinance

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengatakan praktik ini mendorong sengketa kepemilikan dan risiko kredit bagi multifinance. Ia menilai fenomena ini terjadi karena harga lebih murah, transaksi lebih mudah, dan edukasi konsumen kurang.

Baca Juga :  Rekening Tak Aktif 5 Tahun Dikategorikan Dormant, Ini Kata OJK

“Perusahaan multifinance harus tetap berhati-hati, memverifikasi dokumen dengan baik, dan menjadikan BPKB sebagai agunan. Selain itu, publik perlu diedukasi agar transaksi kendaraan berjalan resmi dengan dokumen lengkap,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Rapat Dengar Komisi (RDK) OJK, Rabu (17/12/2025).

Dampak Terhadap Persetujuan Kredit

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, menegaskan praktik jual-beli STNK saja merugikan perusahaan pembiayaan.

“Komunitas jual-beli kendaraan STNK only tidak membawa BPKB. Akibatnya, Non Performing Financing (NPF) meningkat. Tiap perusahaan merasakan skala kerugian berbeda,” jelas Suwandi.

Baca Juga :  Mulai 2026, OJK Bentuk Satuan Kerja Baru

Selain itu, praktik ini membuat multifinance memperketat persetujuan kredit. Jika sebelumnya dari 10 pengajuan ada 8 yang disetujui, kini hanya 4–5 yang lolos. “Beberapa orang yang tidak disetujui sebenarnya mampu membayar, tapi perusahaan tetap menyesuaikan standar untuk mengurangi risiko,” tambahnya.

Pengaruh Terhadap Penjualan Kendaraan

Tidak hanya itu, praktik STNK only menurunkan penjualan kendaraan. Calon pembeli yang tidak lolos kredit akhirnya batal membeli.

“Praktik ini jelas berdampak pada total penjualan kendaraan baru,” ujar Suwandi.

Upaya Penindakan oleh APPI

APPI mengirim surat dan berdialog dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), OJK, Kakorlantas Polri, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Dengan demikian, APPI berharap komunitas jual-beli STNK only dapat ditindak, sehingga ekosistem pembiayaan tetap aman.

Data Piutang dan NPF Multifinance

OJK mencatat piutang pembiayaan multifinance mencapai Rp 507,14 triliun per September 2025, tumbuh 1,07% secara tahunan (YoY). Sementara itu, NPF gross tercatat 2,47%, membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,51%.(AN)

Berita Terkait

Bansos 2026 hingga Rp3 Juta Gagal Cair? Ini 10 Penyebab dan Cara Mengatasinya
CPNS 2026 Buka Peluang Lulusan SMA dan SMK, Ini Penjelasan Menteri PANRB soal Formasi yang Disiapkan
CPNS 2026 Dibuka November, Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi, Ini Peluang dan Syarat yang Perlu Diketahui
Alih Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Mulai 2027, Juknis Masih Dinanti!
Perubahan Besar Bagi ASN, 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN
Pemerintah Siapkan Aturan Khusus Batas Usia CPNS 2027, Honorer dan PPPK Punya Peluang Lebih Besar
Kabar Gembira! Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026
OJK Blokir 39.923 Rekening Judi Online, NIK Pemilik Ikut Diburu! Ini Dampaknya bagi Masyarakat
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 11:15 WIB

Bansos 2026 hingga Rp3 Juta Gagal Cair? Ini 10 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Selasa, 10 November 2026 - 08:01 WIB

CPNS 2026 Buka Peluang Lulusan SMA dan SMK, Ini Penjelasan Menteri PANRB soal Formasi yang Disiapkan

Senin, 9 November 2026 - 19:01 WIB

CPNS 2026 Dibuka November, Kemenkeu Siapkan 1.915 Formasi, Ini Peluang dan Syarat yang Perlu Diketahui

Senin, 9 November 2026 - 15:01 WIB

Alih Status PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Mulai 2027, Juknis Masih Dinanti!

Minggu, 8 November 2026 - 09:31 WIB

Perubahan Besar Bagi ASN, 145 Ribu PNS dan PPPK Jadi Target BKN

Berita Terbaru