Gelombang PHK Mengancam, Ini Reaksi Pemerintah

- Jurnalis

Rabu, 24 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi gelombang PHK

ilustrasi gelombang PHK

JAKARTA,JS- Gelombang PHK Mengancam, Ini Reaksi Pemerintah 

Pemerintah memastikan tidak akan menambah stimulus fiskal baru untuk merespons meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai lonjakan PHK terjadi karena pelemahan permintaan dan keterbatasan akses modal kerja dunia usaha.

PHK Terjadi Akibat Permintaan Melemah

Baca Juga :  Kemenag Siapkan Rp270 Miliar BSU Guru Non-ASN, Cek Disini

Purbaya menjelaskan PHK muncul ketika permintaan turun tajam. Karena itu, ia menilai penambahan stimulus fiskal tidak menyelesaikan masalah utama.

“Enggak ada (tambahan stimulus). PHK itu terjadi ketika permintaan melemah sekali. Itu terjadi sekitar sembilan sampai sepuluh bulan tahun lalu,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dengan demikian, pemerintah menganggap kebijakan tambahan kurang efektif sebelum permintaan pulih.

Sektor Padat Karya Rasakan Tekanan Terberat

Lebih lanjut, Purbaya menyebut sektor padat karya menghadapi tekanan paling besar. Sektor ini membutuhkan pembiayaan besar agar usaha tetap berjalan.

“Kalau perusahaan tidak punya akses ke modal kerja, tentu tidak bisa berkembang,” katanya.

Pemerintah Perkuat Akses Pembiayaan

Oleh karena itu, pemerintah memfokuskan langkah pada penyelarasan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Langkah ini bertujuan menjaga kelancaran pembiayaan dan modal kerja dunia usaha.

Baca Juga :  Upah Minimum 2026: Siapa yang Berhak dan Aturannya

Industri Tekstil Catat PHK Terbanyak Sepanjang 2025

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyatakan industri tekstil mencatat jumlah PHK tertinggi sepanjang 2025. Hingga kini, hampir 80 ribu pekerja kehilangan pekerjaan.

“Industri tekstil masih menjadi kontributor utama PHK. Sepanjang 2025, hampir 80 ribu pekerja terkena PHK,” ujar Indah.

Akses JKP Masih Menjadi Kendala

Namun demikian, PHK terus terjadi meski pemerintah telah menyalurkan berbagai insentif ketenagakerjaan. Indah menilai pekerja terdampak masih kesulitan mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ke depan, ia mendorong perbaikan implementasi JKP serta penguatan akses modal kerja sebagai langkah yang lebih mendesak daripada penambahan stimulus fiskal baru.(AN)

Berita Terkait

Harga BBM Terbaru 21 November 2026: Pertamax, Pertalite, Shell, BP dan Vivo, Cek Daftar Lengkapnya!
CPNS 2026 Segera Diumumkan, Benarkah Ada 150 Ribu Formasi? Ini Jadwal dan Cara Cek di SSCASN
Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN
Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!
Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo
Prabowo Minta Jadwal Pemilihan Wapres Diundur, MPR Tetapkan Tanggal 9 Desember
Pengkinian Data BSU 2026 Ditutup 17 November, Cek Cara Update Data agar Tidak Kehilangan Kesempatan
CPNS 2026 Segera Dibuka! Akun SSCASN Sudah Bisa Dibuat, 158 Ribu Formasi Disiapkan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:09 WIB

Harga BBM Terbaru 21 November 2026: Pertamax, Pertalite, Shell, BP dan Vivo, Cek Daftar Lengkapnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 08:01 WIB

CPNS 2026 Segera Diumumkan, Benarkah Ada 150 Ribu Formasi? Ini Jadwal dan Cara Cek di SSCASN

Kamis, 19 November 2026 - 13:28 WIB

Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN

Selasa, 17 November 2026 - 19:31 WIB

Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!

Selasa, 17 November 2026 - 11:15 WIB

Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo

Berita Terbaru