KERINCI,JS- ASN berinisial D yang bertugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci kini menjadi sorotan publik. D diduga terlibat dalam pengaturan proyek Optimalisasi Lahan (Oplah) senilai sekitar Rp8 miliar yang didanai oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi.
Proyek yang dilaksanakan di Kecamatan Sitinjau Laut dan Tanah Cogok ini menjadi pusat perhatian setelah munculnya informasi yang menyebutkan bahwa D berperan dalam pengaturan serta pelaksanaan pekerjaan di sejumlah titik proyek tersebut. Hal ini memicu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat terkait sejauh mana peran D dalam proyek ini.
Isu lain yang semakin memicu kontroversi adalah informasi tentang lonjakan kekayaan D pada tahun 2025. Aktivis antikorupsi di Kerinci mencatat adanya pembelian sebidang tanah di kawasan Bedeng 7 yang diduga milik mantan Penjabat Bupati Kerinci. Nilai transaksi tanah tersebut mencapai ratusan juta rupiah, yang dinilai mencurigakan mengingat posisi D sebagai ASN.
“Ketika seorang ASN terlibat dalam proyek bernilai besar, dan pada saat yang sama kekayaannya meningkat pesat, tentu publik berhak bertanya mengenai asal-usul peningkatan tersebut,” kata Arsya, seorang aktivis antikorupsi di Kerinci.
Keterlibatan D dalam Proyek Irigasi di Hiang
Selain proyek Oplah, dugaan keterlibatan D juga muncul dalam proyek irigasi di wilayah Hiang, yang melibatkan sekitar 24 titik pekerjaan. Informasi ini semakin memperburuk spekulasi mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh D, yang diduga melanggar prinsip-prinsip integritas dalam menjalankan tugas sebagai ASN.
Potensi Konflik Kepentingan dan Penyimpangan Anggaran
Aktivis antikorupsi menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat langsung dalam pengaturan atau pelaksanaan proyek pemerintah. Keterlibatan semacam itu membuka potensi konflik kepentingan dan meningkatkan risiko penyimpangan anggaran yang merugikan negara.
“ASN seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas birokrasi. Jika terlibat dalam proyek besar dan kekayaannya mencurigakan, publik pasti akan meragukan kepercayaan terhadap pemerintah,” ujar aktivis lainnya.
Desakan Masyarakat untuk Pemeriksaan Internal yang Transparan
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Kerinci. Aktivis mendesak agar pemeriksaan internal dilakukan dengan transparan, terutama dalam menelusuri asal-usul kekayaan D. Pemeriksaan yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan masalah ini tidak terus berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, D telah dihubungi melalui pesan WhatsApp dan telepon. Meski pesan yang dikirim sudah terbaca, D belum memberikan tanggapan. Sikap ini semakin memperburuk kecurigaan publik.
Pemerintah Kabupaten Kerinci Harus Bertindak Cepat
Pemerintah Kabupaten Kerinci diharapkan segera memberikan penjelasan resmi terkait isu ini. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang jelas, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemeriksaan yang transparan dan tuntas sangat diperlukan agar masalah ini segera terselesaikan tanpa menimbulkan spekulasi lebih lanjut.(AN)
