INTERNASIONAL,JS– Dewan Federal Swiss mengumumkan pembekuan semua aset yang terkait dengan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, setelah penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat (AS) di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Dewan Federal Swiss Membekukan Aset Maduro
Dewan Federal Swiss menyatakan bahwa mereka membekukan aset tersebut untuk mencegah pihak-pihak yang memperoleh aset secara ilegal memindahkannya ke luar negeri. “Kami ingin memastikan bahwa pihak-pihak yang memperoleh aset secara ilegal tidak bisa mentransfernya keluar dari Swiss,” kata Dewan Federal dalam pernyataan resminya.
Dewan Federal membekukan semua aset milik Maduro dan orang-orang yang terkait dengannya. Langkah ini khusus menyasar individu yang sebelumnya tidak terkena sanksi dari Swiss.
Namun, Dewan Federal menegaskan bahwa langkah ini tidak berlaku bagi anggota pemerintahan Venezuela lainnya. Pembekuan ini menjadi bagian dari sanksi yang sudah berlaku sejak 2018 berdasarkan UU Embargo.
Tujuan Pembekuan Aset
Dewan Federal juga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat Venezuela. Keputusan ini mulai berlaku pada Senin, 5 Januari 2026, dan berlaku selama empat tahun hingga keputusan lebih lanjut diambil.
Penangkapan Nicolas Maduro dan Cilia Flores oleh AS
Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar-besaran yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di Caracas. Keduanya menghadapi dakwaan di pengadilan federal AS terkait perdagangan narkoba dan dugaan keterlibatan dengan kelompok teroris.
“Saya tidak bersalah. Saya seorang pria yang baik,” kata Maduro melalui penerjemah.
Setelah sidang pertama, pasangan tersebut akan kembali dihadapkan ke pengadilan pada 17 Maret 2026.
Reaksi Dunia Internasional terhadap Operasi AS
Operasi militer AS memicu reaksi keras dari Venezuela dan dunia internasional. Di Venezuela, Delcy Rodríguez, Wakil Presiden Maduro, dilantik sebagai Presiden sementara setelah Mahkamah Agung Venezuela mengeluarkan keputusan tersebut. Rodríguez mengecam tindakan militer AS, menyebutnya sebagai “agresi militer yang tidak sah terhadap tanah air kami.”
Di dunia internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan rapat darurat untuk membahas situasi ini. China dan Rusia mengutuk keras tindakan AS, sementara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan kekhawatirannya. Guterres memperingatkan bahwa langkah AS bisa menciptakan preseden buruk, terutama terkait dengan penggunaan kekuatan oleh negara besar terhadap negara berdaulat.(TIM)
