KERINCI,JS- Kondisi pembangunan di Kabupaten Kerinci kembali menjadi sorotan publik. Meskipun Alharis tercatat aktif melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut selama dua periode kepemimpinannya, masyarakat menilai realisasi anggaran tidak mencerminkan komitmen pembangunan yang dijanjikan.
Sebaliknya, data dari dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jambi tahun 2025 menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Proyek strategis di Kerinci nyaris tidak terlihat. Pemerintah provinsi hanya mencantumkan paket-paket kecil melalui skema Penunjukan Langsung (PL) dengan nilai di bawah Rp200 juta, bahkan sebagian proyek hanya bernilai kurang dari Rp100 juta.
Situasi ini langsung memicu kekecewaan warga. Mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi besar seperti Kerinci.
Janji Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
Lebih lanjut, warga menilai ketimpangan ini semakin terasa karena janji pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan menuju Sungai Kuning, hingga kini belum terealisasi secara maksimal.
Padahal, akses jalan tersebut memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas ekonomi, meningkatkan pariwisata, serta mempercepat distribusi hasil pertanian masyarakat setempat.
Romi, salah satu warga Kerinci, secara tegas menyampaikan kekecewaannya.
“Kehadiran pak gubernur disambut layaknya raja, tapi beliau tidak menepati janji pembangunan di Kerinci,” ujarnya.
Pernyataan ini menggambarkan sentimen yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya menginginkan kunjungan seremonial, tetapi juga bukti nyata berupa pembangunan yang berdampak langsung.
Kunjungan Intensif, Namun Dampak Minim
Selama menjabat, Gubernur Alharis memang dikenal aktif turun ke lapangan, termasuk ke Kerinci dan Sungai Penuh. Dalam berbagai kesempatan, ia bahkan kerap menyebut dirinya sebagai “orang Kerinci”.
Namun demikian, masyarakat mulai mempertanyakan relevansi antara intensitas kunjungan dengan hasil pembangunan yang dirasakan.
Di satu sisi, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat tidak melihat perubahan signifikan dalam hal infrastruktur, ekonomi lokal, maupun peningkatan kualitas layanan publik.
Akibatnya, muncul persepsi bahwa kunjungan tersebut lebih bersifat simbolis dibandingkan strategis.
Data LPSE Perkuat Kritik Publik
Selain itu, transparansi data melalui LPSE justru memperkuat kritik masyarakat. Publik dapat dengan mudah mengakses daftar proyek yang dianggarkan pemerintah provinsi.
Fakta menunjukkan bahwa proyek bernilai besar dan berskala strategis lebih banyak terpusat di daerah lain. Sementara itu, Kerinci hanya mendapatkan porsi kecil yang dinilai tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Dengan kondisi ini, masyarakat mulai mempertanyakan prinsip pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan pemerintah.
Dampak Langsung ke Ekonomi dan Pariwisata
Minimnya pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada aksesibilitas, tetapi juga menghambat potensi ekonomi daerah.
Kerinci dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan alam luar biasa. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata alam, semuanya memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi tersebut sulit berkembang secara optimal.
Sebagai contoh, akses jalan yang buruk menuju kawasan wisata atau sentra produksi pertanian menyebabkan biaya logistik meningkat. Akibatnya, daya saing produk lokal menurun.
Harapan Warga: Bukan Sekadar Janji
Masyarakat Kerinci kini berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran.
Mereka menginginkan alokasi APBD yang lebih proporsional dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, warga juga meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Lebih penting lagi, masyarakat berharap adanya konsistensi antara janji politik dengan realisasi program.
Strategi Agar Pembangunan Lebih Merata
Agar kondisi ini tidak berlarut-larut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:
- Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk daerah dengan potensi besar seperti Kerinci
- Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat
- Pengawasan publik perlu diperkuat untuk memastikan transparansi
- Pemerintah harus fokus pada proyek infrastruktur berdampak langsung
Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan tidak lagi terpusat, melainkan merata dan berkelanjutan.
FAQ
- Mengapa warga Kerinci kecewa dengan APBD Jambi 2025?
Warga menilai alokasi anggaran terlalu kecil dan tidak mencakup proyek strategis yang berdampak besar bagi pembangunan daerah.
- Apa proyek yang paling disoroti masyarakat?
Akses jalan menuju Sungai Kuning menjadi sorotan utama karena hingga kini belum terealisasi secara optimal.
- Apa dampak minimnya pembangunan di Kerinci?
Dampaknya meliputi terhambatnya pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta meningkatnya biaya logistik masyarakat.
- Apakah pemerintah sudah memberikan penjelasan?
Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi terkait prioritas anggaran tersebut.
- Apa harapan masyarakat ke depan?
Masyarakat berharap adanya peningkatan anggaran dan realisasi pembangunan yang lebih merata serta transparan.
Kesimpulan
Kondisi APBD Jambi 2025 memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerataan pembangunan. Meskipun Gubernur Alharis aktif melakukan kunjungan ke Kerinci, masyarakat menilai langkah tersebut belum diiringi dengan realisasi program yang nyata.
Kini, publik menunggu tindakan konkret. Pemerintah harus menjawab kritik dengan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Jika tidak, kepercayaan publik terhadap janji pembangunan akan terus menurun. Sebaliknya, jika pemerintah mampu memperbaiki arah kebijakan, Kerinci berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(AN)
