JAMBI,JS- Bantuan Perikanan 2026 Bocor ke Pesisir, Kerinci Kebagian Segini
Rencana belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi (DKP) tahun anggaran 2026 menyorot ketimpangan distribusi bantuan perikanan. Saat dana APBD mengalir deras ke kawasan pesisir, kelompok perikanan di wilayah daratan—terutama Kabupaten Kerinci—justru menerima alokasi paling minim.
Berdasarkan dokumen perencanaan, DKP Jambi menyiapkan puluhan paket bantuan dengan nilai besar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut mengarah ke kabupaten pesisir seperti Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
Pesisir Mendominasi Anggaran
Kelompok nelayan di wilayah pesisir mendominasi daftar penerima bantuan bernilai tinggi. KN Tawakkal Tanjab Barat menerima Rp 89,9 juta, sementara KN Sinar Fajar dan KN Riski Laut Jaya Lambur di Tanjung Jabung Timur memperoleh bantuan di atas Rp 86 juta. Pola ini mempertegas keberpihakan anggaran DKP Jambi ke kawasan pesisir.
Selain itu, sejumlah kelompok nelayan lain di Tanjung Jabung Timur dan Barat juga menikmati bantuan di kisaran Rp 50 juta hingga Rp 80 juta per paket.
Kerinci Tersisih ke Kategori Terbawah
Sebaliknya, kelompok pembudidaya ikan di Kerinci hanya menerima bantuan bernilai kecil. Seluruh kelompok dari daerah ini masuk kategori bantuan di bawah Rp 30 jutaan.
Rinciannya, Pokdakan Pelangi Pisces di Kabupaten Kerinci memperoleh Rp 30,7 juta. KN Kabupaten Kerinci menerima Rp 26,25 juta. Sementara itu, Kelompok Jumbo Farm hanya mendapat Rp 16,1 juta untuk bantuan alat pengolahan—angka terendah dalam keseluruhan daftar.
Perbandingan ini menunjukkan jarak mencolok antara Kerinci dan wilayah pesisir. Beberapa kelompok nelayan pantai bahkan menerima dana hingga lima kali lipat lebih besar.
Sungai Penuh Bernasib Sama
Kondisi tersebut juga terjadi di Sungai Penuh. Pokdakan Kayangan hanya memperoleh bantuan Rp 30,7 juta, nilai yang masih berada di batas bawah skema bantuan DKP Jambi 2026.
Potensi Besar, Dukungan Kecil
Ironisnya, Kerinci dan Sungai Penuh memiliki potensi perikanan air tawar yang besar dan menjadi sumber penghidupan ribuan warga. Namun, dukungan anggaran belum mencerminkan potensi tersebut.
Jika DKP Jambi mempertahankan pola belanja seperti ini, ketimpangan pembangunan sektor perikanan berisiko semakin melebar. Wilayah pesisir terus melaju dengan sokongan dana besar, sementara daerah hulu harus bertahan dengan anggaran terbatas.
Hingga kini, DKP Jambi belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar penentuan nilai bantuan. Namun, data belanja 2026 sudah berbicara jelas: kelompok perikanan Kerinci kembali berada di posisi paling terpinggirkan dalam distribusi anggaran.
Ari salah seorang angota kelompok nelayan Kerinci menyeyangkan akan minimnya anggaran bantuan bagi para nelayan Kerinci. Menurutnya, saat ini bantuan anggaran bantuan perikanan sangat diharapkan.
“Saat ini semua tahu kondisi danau kerinci sebagai wadah usaha perikanan semakin memprihatinkan, hasil tangkapan ikan makin merosot. Bantuan perikanan tentunya sangat diharapkan untuk pengembangan usaha perikanan ke bidang lainnya,” sebutnya.(*)
