JAMBI,JS- Gubernur Jambi, Al Haris, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan kesiapan menghadapi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).
Al Haris menegaskan, evaluasi tersebut tidak hanya mengukur kelengkapan dokumen administrasi. Evaluator juga akan melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu mengubah perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi hasil nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, setiap OPD perlu memperkuat perencanaan program, memastikan target kinerja dapat diukur, serta menggunakan data sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.
Arahan tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (30/7/2026).
Menurut Al Haris, seluruh perangkat daerah harus memahami bahwa kualitas pemerintahan tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil, dampak, dan perubahan yang dirasakan masyarakat melalui setiap program yang menggunakan anggaran daerah.
“Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas. Indikator kinerjanya juga harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Al Haris.
Evaluasi SAKIP Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
SAKIP berperan sebagai instrumen untuk memastikan pemerintah menjalankan program sesuai tujuan pembangunan. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, hingga pelaporan hasil.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui apakah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Al Haris meminta seluruh kepala OPD tidak menganggap evaluasi sebagai kegiatan rutin yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen. Sebaliknya, setiap perangkat daerah harus menjadikan evaluasi sebagai sarana untuk menemukan kekurangan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Selain itu, OPD perlu membangun koordinasi yang lebih kuat agar target pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah. Program yang saling terhubung akan membantu pemerintah menghindari kegiatan yang tumpang tindih dan penggunaan anggaran yang tidak efektif.
“Jangan hanya mengejar kegiatan. Kita harus melihat hasilnya. Program pemerintah harus memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat,” ujar Al Haris.
Al Haris Tekankan Program Harus Memiliki Target yang Terukur
Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya penyusunan sasaran dan indikator kinerja yang jelas.
Setiap OPD harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, seperti tujuan program, kelompok masyarakat yang menerima manfaat, perubahan yang ingin dicapai, serta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan.
Menurutnya, indikator yang terukur akan membantu pemerintah memantau perkembangan program secara berkala. Selain itu, indikator tersebut juga dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah perbaikan apabila pelaksanaan program belum mencapai target.
Al Haris menilai kelengkapan dokumen perencanaan belum cukup untuk membuktikan keberhasilan sebuah program.
Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, OPD harus mengukur capaian program berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan data.
Data yang valid dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pengambilan Kebijakan Harus Berbasis Data
Al Haris juga menyoroti pentingnya penggunaan data dalam proses pengambilan kebijakan.
Pemerintah daerah perlu meninggalkan pola kerja yang hanya mengandalkan asumsi. Sebaliknya, setiap kebijakan harus didukung data yang relevan, terbaru, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melalui pendekatan berbasis data, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah juga dapat menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas serta mengukur efektivitas program yang telah berjalan.
Selain itu, penggunaan data dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
Pemerintah dapat mengarahkan belanja publik pada program yang memiliki manfaat besar dan mendukung pencapaian target pembangunan.
“Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat dan memberikan hasil yang lebih maksimal,” kata Al Haris.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi digital dan modernisasi tata kelola pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu OPD mengintegrasikan data, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Nilai AKIP Provinsi Jambi Terus Meningkat dalam Lima Tahun
Al Haris mengungkapkan bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Pada 2021, Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh nilai AKIP sebesar 64,08. Nilai tersebut kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 69,49 pada 2025.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Namun, Al Haris mengingatkan bahwa laju peningkatan nilai AKIP mulai melambat. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian seluruh OPD.
Pemerintah tidak boleh merasa puas dengan capaian yang telah diperoleh. Sebaliknya, perangkat daerah perlu memperkuat inovasi, meningkatkan koordinasi, serta mengawal pelaksanaan program prioritas secara lebih konsisten.
“Kita harus terus memperbaiki kualitas kinerja. Jangan sampai peningkatan nilai berhenti karena kita merasa sudah cukup,” tegasnya.
Menurut Al Haris, peningkatan nilai AKIP harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat perlu merasakan manfaat dari setiap kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, capaian administrasi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
OPD Diminta Perkuat Pengawalan Program Prioritas
Untuk meningkatkan kualitas kinerja, Al Haris meminta seluruh OPD memperkuat pengawalan terhadap program prioritas daerah.
Setiap perangkat daerah perlu memastikan program berjalan sesuai jadwal, menggunakan anggaran secara efisien, serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, pimpinan OPD harus melakukan pemantauan secara berkala.
Pemantauan tersebut penting untuk mengidentifikasi hambatan sejak awal. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan korektif sebelum masalah memengaruhi pencapaian target pembangunan.
Al Haris juga meminta OPD memperkuat kerja sama lintas sektor.
Sejumlah persoalan pembangunan membutuhkan kolaborasi dari berbagai perangkat daerah. Karena itu, koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi.
Di sisi lain, setiap OPD perlu meningkatkan kualitas laporan kinerja.
Laporan tidak hanya memuat daftar kegiatan dan realisasi anggaran. Laporan harus menjelaskan hasil yang telah dicapai, manfaat yang diterima masyarakat, serta langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.
Kementerian PAN-RB Perluas Sampel Evaluasi Menjadi Sekitar 20 OPD
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB, Mita Hermawan, menjelaskan bahwa tim evaluator akan melakukan penilaian terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Pada evaluasi kali ini, Kementerian PAN-RB memperluas jumlah sampel perangkat daerah yang akan dinilai.
Tim evaluator akan mengambil sekitar 20 OPD sebagai sampel untuk melihat penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara lebih menyeluruh.
Menurut Mita, perluasan sampel tersebut akan membantu evaluator memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kualitas perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Tim juga akan melihat keterkaitan antara tujuan pembangunan daerah dengan program yang dijalankan setiap OPD.
Selain itu, evaluator akan menilai bagaimana perangkat daerah menggunakan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program.
Evaluasi SAKIP Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Evaluasi SAKIP diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.
Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, menjalankan program, mengelola anggaran, serta menyusun laporan kinerja.
Melalui proses evaluasi, pemerintah dapat menemukan aspek yang sudah berjalan baik dan bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Selanjutnya, setiap OPD dapat menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
Perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai SAKIP atau AKIP. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
Dengan sistem kinerja yang kuat, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan sesuai kebutuhan.
Pemerintah Jambi Dorong Reformasi Birokrasi yang Berdampak
Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 2025 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di Provinsi Jambi.
Reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi atau penyederhanaan prosedur. Reformasi juga harus menghasilkan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, setiap OPD perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
Aparatur harus memahami target organisasi dan mengetahui kontribusi setiap tugas terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Selain itu, pimpinan perangkat daerah perlu memberikan arahan yang jelas serta melakukan evaluasi secara rutin.
Budaya kerja yang terukur dapat membantu pemerintah meningkatkan produktivitas dan mempercepat pencapaian target.
Al Haris: Kinerja Pemerintah Harus Memberikan Manfaat Nyata
Di akhir arahannya, Al Haris kembali menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh tingginya nilai evaluasi.
Pemerintah harus mampu menunjukkan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program.
Menurutnya, masyarakat menjadi pihak yang paling penting dalam menilai kualitas pelayanan pemerintah.
Oleh karena itu, seluruh OPD harus menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun dan menjalankan program.
“Kinerja pemerintah harus memberikan manfaat. Setiap program harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat,” pungkas Al Haris.
Melalui Evaluasi SAKIP Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi berharap dapat memperkuat sistem akuntabilitas, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.
Dengan dukungan perencanaan yang matang, data yang akurat, indikator yang terukur, dan pengawasan yang konsisten, Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*)
