SUNGAIPENUH,JS – Kepala desa (Kades) di Kota Sungai Penuh mulai cemas. Hal ini menyusul pernyataan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh yang membidik realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Beberapa Kades dilaporkan mulai kehilangan fokus dalam bekerja.
Meski begitu, sejumlah warga mendukung langkah Kejari. Rendi, salah seorang warga, mengatakan:
“Kita menunggu gebrakan Kejari Sungai Penuh dalam memeriksa kades di Sungai Penuh. Sebagian kades sudah kelewatan,” ujarnya.
Rendi menambahkan, banyak persoalan muncul di tengah masyarakat. Kades sering mengalokasikan dana desa tidak sesuai kebutuhan. Mereka juga menjalankan kegiatan yang cenderung monoton
“Anggaranya besar, tapi mereka hanya melaksanakan kegiatan fisik di lokasi tertentu, tanpa inovasi,” katanya.
Ia juga menyoroti penyaluran bantuan sosial, seperti BLT, PKH, dan bansos dari kementerian. Bantuan itu masih mengandung unsur nepotisme.
“Jangankan dana desa, dari segi bantuan masyarakat saja, penerimanya itu-itu saja, terutama keluarga kades,” tegasnya.
Warga berharap Kejari Sungai Penuh bertindak tegas. Warga menilai Kades di kota ini terlalu dimanja, sementara Kabupaten Kerinci rutin menindak penyalahgunaan wewenang Kades.(AN)
