Krisis BBM Solar di Tanjabtim Makin Parah, Nelayan Terpaksa Berhenti Melaut: Ini Dampaknya ke Ekonomi dan Harga Ikan

- Jurnalis

Senin, 10 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Tampak Perahu milik Nelayan Tanjabtim tidak beroperasi, dikarenakan krisis BBM jenis Solar yang dialami.

Tampak Perahu milik Nelayan Tanjabtim tidak beroperasi, dikarenakan krisis BBM jenis Solar yang dialami.

TANJABTIM,JS- Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) semakin memprihatinkan. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas nelayan, tetapi juga mulai mengganggu roda ekonomi masyarakat pesisir.

Saat ini, para nelayan mengaku kesulitan mendapatkan solar, yang merupakan kebutuhan utama untuk melaut. Akibatnya, banyak dari mereka memilih tidak melaut karena keterbatasan bahan bakar.

“Saat ini kami jarang melaut untuk mencari ikan, karena sulit mendapatkan BBM solar,” ungkap salah seorang nelayan dengan nada kecewa.

Pasokan Solar Jauh dari Kebutuhan Ideal

Pemerintah Kabupaten Tanjabtim secara terbuka mengakui bahwa ketersediaan solar untuk nelayan masih menjadi persoalan serius. Pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan riil di lapangan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Tanjabtim, Hendri, menjelaskan bahwa kebutuhan solar nelayan setiap bulan mencapai sekitar 500 kiloliter (KL). Namun, realisasi distribusi saat ini hanya berkisar 200 KL per bulan.

Artinya, terjadi kekurangan pasokan hingga 60 persen dari kebutuhan normal. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap produktivitas nelayan.

“Kebutuhan solar nelayan per bulan mencapai 500 KL, sedangkan yang dikirim baru 200 KL,” jelas Hendri.

Baca Juga :  Pabrik Kelapa Dalam Jambi Segera Dibangun, Peluang Investasi dan Ekspor Melejit!

Nelayan Terpaksa Mengurangi Aktivitas Melaut

Akibat keterbatasan BBM, banyak nelayan mulai mengurangi frekuensi melaut. Bahkan, sebagian memilih berhenti sementara karena biaya operasional tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan.

Selain itu, kelangkaan solar juga memicu kenaikan harga di tingkat pengecer. Nelayan harus membeli BBM dengan harga lebih tinggi, yang pada akhirnya menggerus keuntungan mereka.

Kondisi ini menimbulkan efek domino. Tidak hanya nelayan yang terdampak, tetapi juga pedagang ikan, pelaku usaha kecil, hingga konsumen.

Dampak Langsung: Harga Ikan Berpotensi Naik

Ketika aktivitas melaut menurun, otomatis pasokan ikan ke pasar ikut berkurang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka harga ikan berpotensi mengalami kenaikan.

Situasi ini dapat memicu inflasi di sektor pangan, khususnya di wilayah pesisir dan sekitarnya. Masyarakat sebagai konsumen akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, sektor perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal juga terancam melemah.

Pemkab Tanjabtim Dorong Solusi SPDN

Untuk mengatasi krisis ini, Pemerintah Kabupaten Tanjabtim mulai mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) di beberapa titik penting.

Lokasi prioritas pembangunan meliputi Kecamatan Nipah Panjang dan Muara Sabak Timur, tepatnya di Desa Lambur Luar.

Pembangunan SPDN diharapkan mampu mempercepat distribusi solar sekaligus menekan harga di tingkat nelayan.

“SPDN di Nipah Panjang sudah on progress. Kami berharap ini bisa memperpendek jalur distribusi dan memudahkan nelayan mendapatkan BBM,” ujar Hendri.

Baca Juga :  Resmi! 49 Pejabat Pemprov Jambi Dilantik, Direktur RSJD Berganti, Ini Dampaknya untuk Pelayanan Publik

Distribusi Lebih Dekat, Biaya Lebih Murah

Dengan adanya SPDN, nelayan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mendapatkan solar. Hal ini akan mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi waktu.

Selain itu, distribusi yang lebih dekat juga membantu mengurangi potensi penyelewengan BBM yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan.

Jika proyek SPDN berjalan sesuai rencana, maka kondisi nelayan di Tanjabtim berpeluang membaik dalam waktu dekat.

Permintaan Tambahan Kuota Belum Direspons

Meski demikian, upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada pembangunan SPDN saja. Pemkab Tanjabtim juga terus mengajukan permintaan penambahan kuota solar ke pemerintah pusat.

Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum mendapatkan respons yang memadai.

“Kami sudah beberapa kali mengajukan penambahan kuota, tetapi belum ada tindak lanjut,” tambah Hendri.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang.

Harapan Nelayan dan Pemerintah Daerah

Para nelayan berharap pemerintah pusat dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini. Mereka membutuhkan kepastian pasokan BBM agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga berharap adanya sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Jika pasokan solar kembali normal dan SPDN segera beroperasi, maka aktivitas melaut akan pulih. Dampaknya, ekonomi masyarakat pesisir juga akan kembali bergerak.

Kesimpulan: Krisis BBM Harus Segera Ditangani

Krisis BBM solar di Tanjabtim bukan sekadar persoalan distribusi energi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat nelayan.

Tanpa solusi cepat dan tepat, dampaknya akan semakin meluas, mulai dari penurunan produksi ikan hingga kenaikan harga pangan.

Oleh karena itu, percepatan pembangunan SPDN dan penambahan kuota BBM menjadi langkah krusial yang harus segera direalisasikan.

Dengan langkah konkret dan kerja sama semua pihak, harapan untuk memulihkan sektor perikanan di Tanjabtim tetap terbuka lebar.(*)

Berita Terkait

Jadwal Penggiliran Air Perumda Air Minum Tirta Khayangan Resmi Berlaku, Warga Diminta Menghemat Air
Seleksi CPNS Sungai Penuh 2026! Pemkot Usulkan 31 Formasi, Ada Dokter Spesialis dan Dokter Umum
100 Warga Miskin Terima Bantuan Sembako, Bupati Hurmin dan TNI Perkuat Program Sosial di Sarolangun
Wako Alfin Kukuhkan Pengurus Dharma Wanita Sungai Penuh 2024–2029, Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan SDM Menuju Kota Juara 2030
Ciptakan Pasar Lebih Luas, Ketua Dekranasda Terus Promosikan UMKM Sungai Penuh Disela-sela Kunjungannya Ke Luar Daerah
Kota Sungai Penuh Siapkan RDTR 2046, Sekda Alpian: Pembangunan Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan
Over Kapasitas! Jumlah Guru di Sungai Penuh Melebihi Kebutuhan, BKPSDM Perketat Mutasi Sekolah
Viral! Perempuan Asal Kerinci Penumpang Travel Diturunkan di Tengah Jalan Saat Hujan, Keluarga Protes
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 10:01 WIB

Jadwal Penggiliran Air Perumda Air Minum Tirta Khayangan Resmi Berlaku, Warga Diminta Menghemat Air

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:02 WIB

Seleksi CPNS Sungai Penuh 2026! Pemkot Usulkan 31 Formasi, Ada Dokter Spesialis dan Dokter Umum

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:01 WIB

100 Warga Miskin Terima Bantuan Sembako, Bupati Hurmin dan TNI Perkuat Program Sosial di Sarolangun

Kamis, 23 Juli 2026 - 19:31 WIB

Wako Alfin Kukuhkan Pengurus Dharma Wanita Sungai Penuh 2024–2029, Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan SDM Menuju Kota Juara 2030

Kamis, 23 Juli 2026 - 19:02 WIB

Ciptakan Pasar Lebih Luas, Ketua Dekranasda Terus Promosikan UMKM Sungai Penuh Disela-sela Kunjungannya Ke Luar Daerah

Berita Terbaru