KERINCI,JS– Proyek Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci menuai sorotan publik. Hingga kini, masyarakat masih mempertanyakan kejelasan lokasi pekerjaan.
Penelusuran pada situs LPSE Kabupaten Kerinci menunjukkan tiga paket proyek Jalan Produksi tahun anggaran 2025. Dinas melaksanakan seluruh paket tersebut melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL). Namun, pihak LPSE hanya mencantumkan lokasi sebagai “Lokasi 1, Lokasi 2, dan Lokasi 3” tanpa menyebutkan wilayah atau desa secara rinci.
Tiga Paket Proyek, Informasi Publik Minim
Tiga paket proyek tersebut meliputi:
-
Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Lokasi 1, pekerjaan jalan baru (buka baru) dengan lebar 12 meter dan tinggi 2,5 meter. Nilai pagu anggaran mencapai Rp134.381.842.
-
Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Lokasi 2, pekerjaan jalan baru (buka baru) dengan spesifikasi serupa. Nilai pagu anggaran mencapai Rp134.381.842.
-
Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Lokasi 3, pekerjaan perkerasan (timbunan pilihan) dengan lebar 4 meter dan tebal 15 cm. Nilai pagu anggaran mencapai Rp170.119.464.
Minimnya informasi tersebut menyulitkan pengawasan publik. Masyarakat tidak mengetahui lokasi fisik proyek. Publik juga belum melihat progres pekerjaan di lapangan.
Aktivis Soroti Dugaan Ketertutupan
Aktivis Kerinci, Jul, menilai ketidakjelasan ini sebagai bentuk ketertutupan informasi. Menurutnya, dinas mengabaikan prinsip transparansi penggunaan anggaran negara.
“Kami tidak tahu di mana lokasi proyeknya. Kami juga tidak tahu apakah pekerjaan sudah berjalan atau belum. Padahal panitia sudah mengumumkan penunjukan pemenang sejak Oktober lalu,” kata Jul.
Ia menegaskan bahwa proyek yang menggunakan dana publik harus terbuka dan mudah diawasi masyarakat.
Desakan Agar Dinas Lebih Terbuka
Jul meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci membuka informasi proyek secara jelas. Ia menilai keterbukaan sebagai kunci menjaga kepercayaan publik.
“Di era keterbukaan, dinas tidak boleh menyembunyikan informasi. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, publik wajar curiga,” tegasnya.
Bupati Kerinci Diminta Bertindak
Selain itu, Jul mendesak Bupati Kerinci bertindak tegas terhadap OPD yang tidak transparan. Ia mengingatkan potensi dampak negatif terhadap citra kepala daerah.
“Kami minta bupati mengawasi kegiatan OPD secara ketat. Jangan sampai proyek yang tidak jelas justru merusak citra bupati,” ujarnya.
Dinas Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini terbit, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci belum menyampaikan penjelasan resmi. Publik masih menunggu klarifikasi terkait lokasi dan progres pelaksanaan ketiga proyek tersebut.(AN)
