SAROLANGUN,JS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti insiden pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Insiden tersebut merenggut nyawa delapan orang penambang. WALHI menilai tragedi ini mencerminkan buruknya tata kelola sumber daya alam serta lemahnya penegakan hukum.
Aktivitas PETI Berlangsung Tanpa Kendali
Dalam beberapa tahun terakhir, pelaku tambang ilegal terus menjalankan aktivitas PETI di kawasan tersebut tanpa pengawasan memadai. Akibat kondisi itu, risiko kecelakaan fatal terus meningkat. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa pembiaran terhadap PETI pada akhirnya akan berujung pada korban jiwa.
“Tragedi ini menunjukkan kegagalan negara mencegah praktik berbahaya yang publik ketahui sejak lama,” kata Oscar di Jambi.
Lemahnya Tata Kelola SDA Picu Tragedi
Sejalan dengan itu, Oscar menilai lemahnya tata kelola sumber daya alam memicu jatuhnya korban jiwa. Di sisi lain, aparat menjalankan penegakan hukum secara tidak konsisten. Kondisi tersebut membuat pemerintah hanya menangani tambang ilegal secara sporadis dan reaktif.
Sementara itu, penertiban yang aparat lakukan dari waktu ke waktu belum menyelesaikan akar persoalan.
Aktor Utama Tambang Ilegal Tak Tersentuh
Pada saat yang sama, WALHI menilai aparat penegak hukum belum mengusut aktor utama di balik keberlangsungan PETI. Padahal, sejumlah pihak memperoleh keuntungan ekonomi besar dari aktivitas tambang ilegal.
Akibatnya, ketika aparat hanya menyasar pekerja lapangan, praktik PETI terus berulang dan kembali merenggut korban.
Longsor Merupakan Risiko yang Melekat
Oleh karena itu, Oscar menegaskan masyarakat tidak boleh memandang peristiwa ini sebagai kecelakaan kerja semata. Sejak awal, aktivitas PETI menyimpan risiko tinggi. Pelaku tambang menjalankan kegiatan tanpa standar keselamatan dan tanpa kajian lingkungan.
Lebih dari itu, mereka beroperasi di luar sistem pengawasan negara.
WALHI Mendesak Negara Hadirkan Solusi
Pada akhirnya, WALHI mendesak negara hadir secara nyata untuk melindungi masyarakat. Untuk itu, Oscar menekankan perlunya kebijakan yang adil dan berpihak pada warga. Pemerintah harus menyediakan alternatif mata pencaharian yang aman, berkelanjutan, serta tidak membahayakan keselamatan dan lingkungan.
“Tanpa kehadiran negara melalui solusi konkret, tragedi serupa akan terus terulang,” tutup Oscar.(TIM)
