JAKARTA,JS- Pemerintah mempercepat program elektrifikasi nasional dengan menaikkan anggaran penyediaan listrik desa (lisdes) hingga hampir tiga kali lipat pada 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan dana sekitar Rp10,3 triliun untuk memperluas akses listrik ke ribuan desa dan dusun yang hingga saat ini masih belum menikmati jaringan listrik negara.
Kenaikan anggaran tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses energi yang layak dan berkelanjutan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah masih menemukan sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersentuh akses listrik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Menurut Bahlil, negara tidak boleh membiarkan masyarakat di daerah terpencil hidup tanpa akses energi di era digital seperti sekarang.
Ribuan Desa Masih Gelap di Tengah Kemajuan Digital
Pemerintah menilai akses listrik bukan hanya soal penerangan rumah tangga. Kehadiran listrik juga menjadi fondasi penting bagi pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Tanpa listrik, masyarakat mengalami kesulitan mengakses teknologi digital, layanan pendidikan modern, hingga fasilitas kesehatan dasar. Anak-anak sekolah juga menghadapi keterbatasan saat belajar pada malam hari atau menggunakan perangkat digital.
Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dari visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke pelosok Indonesia.
“Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Program listrik desa juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuknya listrik, pelaku usaha mikro dan UMKM desa dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas aktivitas ekonomi.
Anggaran Listrik Desa Naik Hampir Tiga Kali Lipat
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sepanjang 2025 pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di 1.361 lokasi desa dan dusun. Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk mendukung pembangunan tersebut.
Namun, pemerintah menilai percepatan elektrifikasi masih membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Karena itu, alokasi dana untuk program lisdes pada 2026 meningkat menjadi Rp10,3 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk:
- pembangunan jaringan listrik baru,
- penyambungan listrik rumah tangga,
- pembangunan gardu distribusi,
- penguatan infrastruktur energi di wilayah terpencil,
- serta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah berharap tambahan dana ini dapat mempercepat target elektrifikasi nasional sebelum 2027.
Tantangan Berat Bangun Listrik di Daerah Terpencil
Meski pemerintah mempercepat pembangunan listrik desa, tantangan di lapangan masih cukup besar. Banyak wilayah terpencil memiliki kondisi geografis sulit dijangkau dan membutuhkan biaya investasi tinggi.
Bahlil mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan listrik di beberapa daerah bahkan tidak memenuhi hitungan bisnis. Dalam beberapa kasus, pemerintah harus mengeluarkan investasi ratusan juta rupiah hanya untuk melayani puluhan kepala keluarga.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta,” kata Bahlil.
Walau demikian, pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena elektrifikasi merupakan bagian dari pelayanan publik, bukan sekadar perhitungan keuntungan bisnis.
Pemerintah juga membuka peluang penggunaan energi baru terbarukan seperti tenaga surya untuk menjangkau daerah yang sulit tersambung jaringan utama PLN.
Program BPBL Gratis Jadi Andalan Pemerintah
Selain membangun jaringan listrik baru, pemerintah juga memperluas program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program tersebut membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik gratis.
Selama ini, biaya pemasangan listrik baru sering menjadi hambatan utama bagi masyarakat desa. Banyak keluarga belum mampu membayar biaya instalasi awal meski jaringan listrik sudah tersedia.
Melalui BPBL, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat langsung menikmati manfaat listrik tanpa terbebani biaya pemasangan.
Program ini juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat karena listrik berperan penting dalam aktivitas sehari-hari, termasuk penerangan, pendidikan, hingga akses informasi digital.
Bahlil Akui Pernah Rasakan Hidup Tanpa Listrik
Dalam keterangannya, Bahlil Lahadalia mengaku memahami kondisi masyarakat desa karena dirinya pernah hidup tanpa listrik saat kecil.
Ia mengatakan pengalaman tersebut membuatnya memahami betapa pentingnya akses listrik bagi kehidupan masyarakat.
“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka,” ujarnya.
Menurut Bahlil, listrik menjadi infrastruktur dasar yang wajib tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa listrik, masyarakat akan tertinggal dalam pendidikan, teknologi, dan pembangunan ekonomi.
Karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat program elektrifikasi hingga seluruh desa menikmati akses energi secara merata.
Dampak Besar Elektrifikasi bagi Ekonomi Desa
Masuknya listrik ke desa terpencil diyakini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan. Kehadiran listrik dapat mendorong munculnya usaha kecil, industri rumahan, hingga layanan digital di daerah.
Selain itu, akses listrik juga memungkinkan masyarakat menggunakan peralatan modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.
Di sektor pendidikan, listrik membantu sekolah memanfaatkan teknologi pembelajaran digital. Sementara di bidang kesehatan, fasilitas medis dapat beroperasi lebih optimal.
Program elektrifikasi juga membuka peluang investasi baru di daerah terpencil karena infrastruktur energi menjadi salah satu syarat utama pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Targetkan Percepatan Hingga 2027
Kementerian ESDM saat ini masih melakukan inventarisasi wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah menargetkan proses pembangunan dan penyambungan listrik dapat berjalan lebih cepat hingga 2027.
Bahlil memastikan sebagian besar proyek 2025 sudah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu peresmian.
Sementara itu, pemerintah terus memetakan desa dan dusun prioritas yang akan mendapatkan sambungan listrik pada 2026 dan 2027.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat berkurang secara signifikan.
FAQ
Apa itu program listrik desa (lisdes)?
Program listrik desa merupakan program pemerintah untuk menyediakan akses listrik bagi desa dan dusun yang belum terjangkau jaringan listrik nasional.
Berapa anggaran listrik desa 2026?
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp10,3 triliun untuk program lisdes pada 2026.
Berapa jumlah desa yang belum memiliki listrik?
Kementerian ESDM mencatat masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati akses listrik.
Apa itu program BPBL?
BPBL adalah Bantuan Pasang Baru Listrik yang memberikan sambungan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu.
Kapan target elektrifikasi selesai?
Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi nasional berlangsung hingga 2027.
Kesimpulan
Pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemerataan akses listrik nasional melalui peningkatan anggaran listrik desa menjadi Rp10,3 triliun pada 2026. Program tersebut tidak hanya menghadirkan penerangan bagi masyarakat terpencil, tetapi juga membuka akses pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, dan peluang usaha baru.
Meski menghadapi tantangan geografis dan biaya investasi tinggi, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan listrik sebagai bentuk pelayanan publik dan pemerataan pembangunan nasional. Dengan percepatan elektrifikasi hingga 2027, jutaan masyarakat di wilayah terpencil diharapkan segera menikmati manfaat listrik secara penuh.(*)
