GAZA,JS– Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 kembali menjadi sorotan internasional. Pemerintah Palestina menilai kesepakatan itu rapuh karena Israel belum sepenuhnya mematuhi isi perjanjian.
Duta Besar Palestina untuk Austria sekaligus peninjau tetap di PBB, Salah Abdel Shafi, mengatakan Israel menewaskan sekitar 260 warga Palestina di wilayah yang dikontrolnya sejak gencatan senjata diberlakukan.
“Tentunya gencatan senjata ini tidak stabil, bahkan sangat rapuh,” kata Shafi kepada RIA Novosti.
Sejumlah pemimpin dunia mendukung kesepakatan ini, termasuk Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Mereka menandatangani deklarasi lanjutan mengenai perdamaian di Gaza tiga hari setelah kesepakatan awal.
Dalam kesepakatan tersebut, Hamas membebaskan 20 sandera yang masih hidup. Sebagai imbalannya, Israel melepaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza dan 250 narapidana yang divonis hukuman panjang. Meski pertukaran tahanan selesai, laporan di lapangan menunjukkan Israel masih melakukan beberapa serangan sporadis.
Shafi menegaskan stabilitas jangka panjang hanya tercapai jika Israel menghentikan serangan dan mematuhi isi kesepakatan. “Tanpa langkah nyata dari Israel, gencatan senjata ini hanya akan bertahan sementara,” ujarnya.
Situasi ini menarik perhatian komunitas internasional. Para pengamat khawatir eskalasi lanjutan dapat memicu krisis kemanusiaan baru di Gaza. Wilayah itu telah lama terdampak blokade dan konflik bersenjata berkepanjangan.
