JAMBI,JS- Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam menjaga transparansi anggaran, meningkatkan akuntabilitas keuangan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern.
Penyerahan opini WTP berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Kamis, 18 Juni 2026. Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhammad Toha Arafat, menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan kepada Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah.
Momentum tersebut sekaligus menjadi sorotan penting dalam pengelolaan APBD Jambi di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.
BPK RI Apresiasi Komitmen Pemprov Jambi
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Muhammad Toha Arafat memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menilai Pemprov Jambi menunjukkan komitmen kuat dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Kami mengapresiasi kerja sama Pemerintah Provinsi Jambi selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar simbol administratif.
BPK juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal agar pengelolaan anggaran semakin efektif.
Al Haris Tegaskan WTP Bukan Tujuan Akhir
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP yang kembali berhasil diraih Pemerintah Provinsi Jambi.
Menurutnya, hasil tersebut lahir dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, aset daerah, hingga pelaksanaan program pembangunan secara terukur.
“Hasil ini tentu melalui pemeriksaan yang sangat detail oleh BPK, baik pengelolaan keuangan, aset daerah, maupun sistem administrasi pemerintahan. Alhamdulillah, Provinsi Jambi kembali meraih opini WTP,” kata Al Haris.
Meski begitu, Al Haris menegaskan bahwa opini WTP bukan target utama pemerintah daerah. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK agar tata kelola pemerintahan semakin baik.
“WTP bukan tujuan akhir. Fokus utama kami tetap pada pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Transparansi Anggaran Jadi Fokus Utama Pemprov Jambi
Keberhasilan meraih opini WTP kembali memperlihatkan keseriusan Pemprov Jambi dalam menerapkan prinsip transparansi anggaran.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat sistem digitalisasi keuangan daerah guna meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.
Selain itu, Pemprov Jambi juga mendorong optimalisasi pengawasan internal melalui Inspektorat serta memperkuat koordinasi dengan DPRD dan BPK RI.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor ekonomi produktif.
Banyak pengamat menilai capaian opini WTP juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Provinsi Jambi.
Sebab, pengelolaan keuangan daerah yang baik biasanya mencerminkan stabilitas pemerintahan dan kepastian administrasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dampak WTP terhadap Pembangunan dan Ekonomi Jambi
Opini WTP memiliki pengaruh besar terhadap citra pemerintah daerah di mata publik maupun investor.
Dengan pengelolaan APBD yang dinilai baik oleh BPK, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki peluang lebih besar dalam mempercepat pembangunan strategis daerah.
Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran juga membuka peluang meningkatnya investasi di berbagai sektor seperti perkebunan, pertanian, energi, perdagangan, hingga pariwisata.
Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jambi memang terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Pemerintah daerah juga mulai fokus memperkuat sektor digital ekonomi dan investasi hijau yang kini menjadi perhatian nasional.
Karena itu, opini WTP menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Jambi dalam persaingan investasi antar daerah.
DPRD Jambi Dorong Pengawasan Lebih Ketat
Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah turut memberikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Jambi.
Ia berharap seluruh OPD tidak cepat puas dengan penghargaan tersebut dan tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar seluruh anggaran benar-benar tepat sasaran.
Pengawasan yang ketat dinilai sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
DPRD juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat efisiensi belanja daerah serta menghindari program yang tidak memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Pemprov Jambi Targetkan Kualitas LKPD Terus Meningkat
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan kualitas laporan keuangan daerah terus mengalami peningkatan.
Al Haris menilai tantangan pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jambi akan terus memperkuat kualitas SDM aparatur, memperbaiki sistem administrasi, dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Kami berharap kualitas laporan keuangan setiap tahun terus meningkat dan tata kelola pemerintahan semakin profesional,” pungkas Al Haris.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jambi sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)
