SUNGAIPENUH,JS- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh yang digelar pada Senin, 29 Juni 2026. Agenda tersebut tidak hanya membahas laporan penggunaan anggaran daerah, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri langsung rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Sungai Penuh. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda sebelum memasuki proses lanjutan, termasuk pembahasan detail bersama pemerintah daerah hingga pengambilan keputusan akhir.
DPRD Soroti Transparansi dan Efektivitas APBD 2025
Sejumlah fraksi DPRD Kota Sungai Penuh menyampaikan berbagai catatan strategis terkait pelaksanaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025. Fraksi-fraksi menilai evaluasi menyeluruh sangat penting agar penggunaan APBD benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka dan laporan administrasi. DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memperkuat prinsip transparency dan public accountability dalam setiap kebijakan anggaran.
Rapat Paripurna Berlangsung Khidmat
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana formal dan penuh perhatian. Pimpinan DPRD membuka sidang secara resmi setelah seluruh peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Alfian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Polres Kerinci dan Kodim 0417/Kerinci, kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, dan Forkopimda menunjukkan kuatnya sinergi antarinstansi dalam membahas arah kebijakan fiskal daerah ke depan.
Banyak pihak menilai pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi langkah penting dalam memperkuat good governance di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Azhar Hamzah Tegaskan Komitmen Pemerintah Daerah
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mempelajari seluruh rekomendasi secara serius.
Ia menilai kritik dan saran yang disampaikan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah. Karena itu, pemerintah daerah siap menjadikan seluruh masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dan pengelolaan anggaran.
Menurut Azhar, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh sangat menghargai seluruh pandangan umum fraksi DPRD. Kami akan mempelajari setiap masukan, kritik, dan rekomendasi sebagai bagian dari upaya penyempurnaan Raperda serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Azhar Hamzah.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan.
Kolaborasi DPRD dan Pemkot Dinilai Semakin Solid
Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin harmonis. Kondisi tersebut terlihat dari intensitas koordinasi dan komunikasi dalam setiap pembahasan program strategis daerah.
Kolaborasi yang solid diyakini dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, sinergi yang baik juga memberi dampak positif terhadap iklim investasi daerah. Banyak pihak berharap pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global dan kebutuhan masyarakat lokal.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Pemerintah daerah dan DPRD juga menaruh perhatian besar terhadap dampak kebijakan anggaran bagi masyarakat.
Program pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, hingga peningkatan layanan sosial menjadi fokus utama dalam evaluasi APBD.
DPRD meminta pemerintah daerah memastikan setiap program berjalan optimal dan tidak sekadar menjadi formalitas anggaran tahunan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Jadi Prioritas
Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran daerah. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah Kota Sungai Penuh menyadari bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pengelolaan anggaran yang profesional dan bertanggung jawab.
Konsep fiscal policy yang sehat juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Melalui pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD dan pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh kebijakan fiskal tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Pembahasan Raperda Akan Berlanjut
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tahapan pembahasan Raperda akan berlanjut dalam agenda berikutnya. Pemerintah daerah bersama DPRD akan melakukan pembahasan lebih rinci terhadap berbagai poin yang menjadi perhatian masing-masing fraksi.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Azhar Hamzah optimistis seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar melalui semangat kebersamaan dan komunikasi yang konstruktif.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk menciptakan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.
“Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang terus terjalin, kami optimistis pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan baik dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah,” tutup Azhar Hamzah.(*)
