JAKARTA,JS- Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Grand Ballroom Convention, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Forum nasional tersebut membahas strategi perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga memanfaatkan pertemuan ini untuk menyelaraskan program kerja TPAKD sekaligus mempersiapkan arah kebijakan tahun 2027.
Kehadiran Azhar Hamzah menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengikuti perkembangan kebijakan akses keuangan nasional. Melalui koordinasi lintas pemerintahan, pemerintah daerah dapat memperkuat langkah untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Tema tersebut menempatkan akses keuangan sebagai salah satu unsur penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok berpenghasilan rendah, serta masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan secara optimal.
Azhar Hamzah Ikuti Pembahasan Strategi TPAKD 2027
Kegiatan Rakornas TPAKD 2026 mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas sektor jasa keuangan untuk membahas langkah konkret dalam memperluas layanan keuangan.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi menyelenggarakan kegiatan tersebut. Presiden Republik Indonesia, para gubernur, bupati, serta wali kota dari berbagai wilayah Indonesia turut menghadiri forum nasional ini.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa program perluasan akses keuangan tidak berhenti pada penyusunan kebijakan. Sebaliknya, pemerintah daerah perlu menerjemahkan arah kebijakan nasional menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Selain mengevaluasi perkembangan program sebelumnya, Rakornas juga menyampaikan arah strategi TPAKD untuk 2027. Pembahasan ini penting karena setiap daerah memiliki tantangan berbeda dalam memperluas akses layanan keuangan, mulai dari keterbatasan informasi hingga kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan produk keuangan formal.
Bagi Kota Sungai Penuh, koordinasi tersebut membuka ruang untuk memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan dan mengembangkan program yang relevan dengan potensi ekonomi lokal.
Presiden Tekankan Peran Kepala Daerah dalam Perluasan Akses Keuangan
Dalam arahannya, Presiden RI menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai pengarah TPAKD untuk mempercepat perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peran pemerintah daerah menjadi penting karena kepala daerah memahami karakteristik ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta potensi usaha di wilayah masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, pemerintah daerah dapat mendorong program keuangan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, perluasan akses keuangan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu membangun koordinasi dengan perbankan, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat memperoleh informasi serta kesempatan yang memadai untuk mengakses layanan keuangan formal.
Akses tersebut dapat mendukung masyarakat ketika membutuhkan layanan pembayaran, tabungan, pembiayaan usaha, maupun produk keuangan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Namun, perluasan akses keuangan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah pengguna layanan. Masyarakat juga membutuhkan pemahaman mengenai manfaat, biaya, risiko, dan kewajiban yang menyertai setiap produk keuangan.
Karena itu, literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan inklusi keuangan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan menghindari risiko penggunaan produk yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi.
Akses Pembiayaan Penting bagi UMKM dan Pelaku Usaha Lokal
Perluasan akses keuangan memiliki hubungan erat dengan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi pelaku UMKM, akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan yang sesuai dapat membantu mereka mengembangkan kegiatan usaha secara bertahap.
Pelaku usaha membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, menambah persediaan, memperbaiki peralatan, hingga memperluas pemasaran. Ketika mereka memiliki akses terhadap sumber pembiayaan formal yang sesuai, peluang untuk mengembangkan usaha dapat terbuka lebih luas.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil pinjaman. Pembiayaan yang sehat harus memperhatikan kebutuhan usaha, arus kas, tingkat bunga atau biaya, tenor, serta kewajiban pembayaran.
Pemerintah daerah dapat mendukung upaya tersebut melalui edukasi keuangan, pendampingan UMKM, dan koordinasi dengan lembaga keuangan. Langkah ini membantu masyarakat memahami persyaratan produk keuangan sekaligus meningkatkan kesiapan mereka dalam mengelola dana.
Bagi Kota Sungai Penuh, penguatan akses keuangan juga berpotensi mendukung berbagai kegiatan ekonomi lokal. Pelaku perdagangan, usaha kuliner, jasa, dan usaha kecil lainnya membutuhkan layanan keuangan yang mudah dipahami serta sesuai dengan karakteristik usaha mereka.
Dengan demikian, partisipasi pemerintah daerah dalam forum nasional seperti Rakornas TPAKD dapat menjadi salah satu sarana untuk mengikuti arah kebijakan dan memperkuat koordinasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
TPAKD Award 2026 Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah
Selain membahas strategi perluasan akses keuangan, Rakornas TPAKD 2026 juga menghadirkan agenda penyerahan TPAKD Award 2026.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan melalui program kerja TPAKD sepanjang 2025.
TPAKD Award sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya inovasi dan konsistensi pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Program yang efektif tidak hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui penghargaan tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh dorongan untuk meningkatkan kualitas program, memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan, dan mengembangkan pendekatan yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Meski demikian, keberhasilan program akses keuangan perlu dilihat dari manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi, peningkatan pemahaman keuangan, serta tersedianya layanan yang sesuai dengan kebutuhan menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas program.
Pemkot Sungai Penuh Dorong Inklusi Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menyatakan komitmen untuk mendukung perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan sinergi dengan lembaga keuangan serta pengembangan program yang berorientasi pada peningkatan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut membutuhkan tindak lanjut melalui program yang terarah dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat memperkuat edukasi keuangan, mendorong pelaku UMKM mengenal layanan perbankan, serta memperluas informasi mengenai produk keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal dapat membantu mereka memahami prosedur layanan, persyaratan administrasi, serta manfaat penggunaan produk keuangan secara bertanggung jawab.
Kolaborasi dengan lembaga keuangan juga berperan penting dalam mendukung upaya tersebut. Melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah dan lembaga keuangan dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menyusun program yang lebih relevan dengan potensi ekonomi setempat.
Ke depan, arah strategi TPAKD 2027 diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program inklusi keuangan di berbagai daerah. Bagi Sungai Penuh, momentum Rakornas ini menjadi bagian dari upaya mengikuti kebijakan nasional sekaligus mendorong pengembangan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan perluasan akses keuangan tidak hanya bergantung pada tersedianya produk perbankan atau pembiayaan. Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas, perlindungan konsumen, dan kemampuan mengelola keuangan secara sehat.
Melalui sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, perluasan akses keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perkembangan UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan warga Kota Sungai Penuh.(*)
