JAKARTA,JS- Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk memperluas akses kredit bagi petani, nelayan, pelaku usaha di pedesaan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program tersebut mampu menjangkau sekitar 28 juta keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
Rencana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah. Melalui akses pembiayaan yang lebih luas, pemerintah ingin membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kegiatan ekonomi di daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah memiliki sejumlah pilihan skema pembiayaan untuk mendukung target tersebut. Pemerintah dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk sektor pertanian, hingga pembiayaan lain yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Airlangga menyampaikan penjelasan tersebut saat menemui awak media di kantornya, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kan kita punya pola KUR dan yang lain, tinggal tingkat suku bunganya dipasang beberapa. Alternatif yang lain, ya kita seperti untuk perumahan kan kita bisa naikkan kreditnya sampai angka yang lebih tinggi. Sekarang kredit Alsintan (alat usaha dan mesin pertanian) juga ada,” ungkap Airlangga.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah mempertimbangkan beragam instrumen pembiayaan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan ekonomi yang berbeda. Namun, pemerintah masih perlu merinci mekanisme pelaksanaan, pembagian alokasi, serta ketentuan setiap skema kredit.
Target Kredit Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target pembiayaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses keuangan agar masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
Pemerintah menargetkan sekitar 28 juta keluarga sebagai penerima manfaat program tersebut. Jika setiap keluarga terdiri atas rata-rata empat orang, jangkauan program itu berpotensi menyentuh sekitar 100 juta penduduk.
“Ini sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga kalau dengan istri dan anak itu berarti kali 4, kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang,” ungkap Prabowo.
Angka tersebut menggambarkan besarnya kelompok masyarakat yang ingin pemerintah jangkau melalui perluasan pembiayaan. Meski demikian, jumlah keluarga sasaran tidak otomatis berarti seluruhnya akan menerima pinjaman dengan nilai yang sama.
Pemerintah perlu menyesuaikan penyaluran kredit dengan kebutuhan usaha, kemampuan membayar, serta persyaratan masing-masing program. Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan diharapkan mampu mendukung kegiatan produktif tanpa menambah beban utang yang tidak sesuai dengan kemampuan penerima.
Petani dan Nelayan Masuk Prioritas Pembiayaan
Sektor pertanian dan perikanan menjadi dua bidang yang mendapat perhatian dalam rencana perluasan kredit ini. Kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menopang mata pencaharian masyarakat di berbagai daerah.
Bagi petani, akses pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan modal usaha, membeli sarana produksi, serta meningkatkan penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Dukungan modal juga dapat membantu petani mengembangkan kapasitas produksi sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya.
Sementara itu, nelayan membutuhkan pembiayaan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan, perawatan peralatan, dan pengembangan usaha perikanan. Ketersediaan akses kredit yang sesuai dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
Namun, penyaluran kredit perlu mempertimbangkan karakteristik setiap sektor. Petani menghadapi risiko perubahan cuaca, serangan hama, serta fluktuasi harga hasil panen. Nelayan juga menghadapi ketidakpastian kondisi laut, biaya operasional, dan perubahan harga ikan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan skema pembiayaan memiliki persyaratan yang jelas, tingkat bunga yang sesuai, serta mekanisme pembayaran yang mempertimbangkan siklus pendapatan penerima.
Dengan demikian, kredit tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga berpeluang membantu masyarakat menjaga keberlanjutan usaha.
Kredit untuk Masyarakat Pedesaan dan Daerah Tertinggal
Selain petani dan nelayan, pemerintah juga menyasar masyarakat yang tinggal di pedesaan, wilayah terpencil, serta daerah tertinggal.
Kelompok masyarakat tersebut sering menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan formal, terutama ketika lokasi tempat tinggal jauh dari pusat layanan perbankan atau kegiatan ekonomi utama.
Melalui perluasan akses kredit, pemerintah ingin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sesuai potensi daerah masing-masing. Usaha perdagangan kecil, pertanian, peternakan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lokal lainnya berpeluang memanfaatkan pembiayaan sesuai persyaratan program yang tersedia.
Di sisi lain, pemerintah juga memasukkan masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran. Langkah ini menunjukkan bahwa program pembiayaan tidak hanya berorientasi pada wilayah geografis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Meski begitu, akses kredit saja tidak cukup untuk menjamin perkembangan usaha. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, akses pasar, keterampilan pengelolaan keuangan, dan kepastian menjalankan kegiatan ekonomi.
Oleh sebab itu, keberhasilan program akan bergantung pada kemampuan pemerintah mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan skema pembiayaan yang tepat.
Pemerintah Siapkan Berbagai Skema, Termasuk KUR dan Kredit Alsintan
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk mendukung target Rp400 triliun pada 2027.
Salah satu pilihan tersebut ialah Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Program ini menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan, sehingga mereka memiliki peluang memperoleh modal untuk mengembangkan kegiatan produktif.
Selain KUR, pemerintah juga mempertimbangkan kredit untuk pembelian alat dan mesin pertanian. Pembiayaan alsintan dapat membantu petani meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses produksi, sesuai kebutuhan dan skala usahanya.
Airlangga turut menyinggung kemungkinan penggunaan skema pembiayaan dengan variasi tingkat bunga. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pendekatan pembiayaan bernilai lebih besar, sebagaimana skema yang berkembang di sektor perumahan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci seluruh desain program, termasuk besaran bunga, batas pinjaman, persyaratan penerima, serta pembagian dana untuk setiap sektor.
Informasi tersebut penting bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan program pembiayaan pada tahun depan. Calon penerima perlu memahami bahwa target Rp400 triliun merupakan rencana penyaluran kredit secara keseluruhan, bukan bantuan tunai gratis yang otomatis diterima setiap keluarga.
Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan, lembaga penyalur, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pengajuan kredit.
Prabowo Janjikan Penguatan Ekonomi Daerah
Dalam Rakornas TPKAD, Prabowo juga menyoroti upaya pemerataan ekonomi melalui penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Presiden meminta para gubernur dan bupati tidak khawatir mengenai dukungan anggaran untuk wilayah masing-masing. Ia menyatakan pemerintah ingin memperkuat aliran dana ke daerah agar potensi ekonomi setempat berkembang.
“Para bupati dan para gubernur, jangan khawatir, saudara-saudara. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu, ya nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu ke provinsimu jauh lebih di zaman saya memerintah dari pada sebelum ini,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong pembangunan tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat ekonomi besar.
Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Sebagian wilayah mengandalkan pertanian dan perkebunan, sedangkan daerah lain memiliki peluang pada perikanan, perdagangan, pariwisata, maupun usaha berbasis sumber daya lokal.
Melalui dukungan pembiayaan dan penguatan ekonomi daerah, pemerintah ingin membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha di wilayah tempat tinggal mereka.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan penyaluran dana dan kredit berjalan secara transparan, tepat sasaran, serta memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Penyaluran Dana Daerah Bakal Ditingkatkan
Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah dapat meningkatkan penyaluran dana ke daerah pada tahun mendatang.
“Tahun akan datang saya yakini akan lebih banyak kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat, tujuan kita rakyat sejahtera, saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” katanya.
Pemerintah ingin memanfaatkan potensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatannya ialah memperkuat kegiatan ekonomi dari tingkat daerah, termasuk melalui pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses modal.
Dalam konteks tersebut, kredit Rp400 triliun menjadi salah satu target yang perlu pemerintah terjemahkan ke dalam program operasional yang terukur.
Pemerintah perlu menjelaskan lembaga yang akan menyalurkan kredit, sektor yang memperoleh prioritas, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan dana menjangkau penerima yang memenuhi kriteria.
Selain itu, masyarakat juga membutuhkan informasi yang mudah diakses mengenai cara mengajukan kredit, dokumen persyaratan, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi apabila mengalami kesulitan membayar angsuran.
Kejelasan informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak.
Apa Artinya bagi Masyarakat yang Ingin Mengajukan Kredit?
Bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, rencana pembiayaan ini membuka peluang untuk memantau program kredit yang sesuai dengan kebutuhan usaha pada 2027.
Masyarakat dapat mulai menyiapkan pencatatan usaha, menghitung kebutuhan modal, serta memperkirakan kemampuan membayar cicilan. Langkah tersebut penting agar calon peminjam dapat menentukan nilai pinjaman secara realistis.
Calon penerima juga perlu membedakan kredit usaha dengan bantuan sosial. Kredit merupakan pinjaman yang wajib dibayar kembali sesuai perjanjian, sedangkan bantuan sosial mengikuti ketentuan program tersendiri.
Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menganggap target Rp400 triliun sebagai jaminan bahwa setiap orang akan memperoleh pinjaman atau mendapatkan bunga dengan besaran tertentu.
Sampai pemerintah mengumumkan aturan teknisnya, calon penerima perlu mengikuti informasi dari kementerian terkait, bank penyalur, pemerintah daerah, dan lembaga resmi lainnya.
Pada akhirnya, target pembiayaan Rp400 triliun pada 2027 akan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah ingin menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah agar seluruh daerah memiliki kesempatan berkembang.
“Terima kasih atas upaya penyaluran kredit-kredit ini, kita akan tingkatkan semua ini. Kita akan fokus sekarang menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau gerakan dari bawah dari daerah dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.
Jika pemerintah mampu merancang skema yang tepat, memperluas akses layanan keuangan, dan menjaga penyaluran kredit tetap akuntabel, program tersebut berpotensi memperkuat kegiatan usaha masyarakat. Namun, dampak akhirnya akan bergantung pada realisasi anggaran, ketepatan sasaran, serta kemampuan penerima memanfaatkan kredit untuk kegiatan produktif.(*)
