SUNGAIPENUH, JS– Kemacetan di Jalan H. Bakri, Kelurahan Dusun Baru, Kota Sungai Penuh, menjadi perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alfin, SH, merespons keluhan warga dengan meminta Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan Polres Kerinci untuk membahas penerapan sistem lalu lintas satu arah di ruas jalan tersebut.
Langkah ini muncul setelah warga menyampaikan aspirasi kepada Alfin saat kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Baitul Amal, Rabu (11/3/2026). Warga menilai kondisi jalan yang relatif sempit menyulitkan kendaraan melintas dari dua arah secara bersamaan.
Alfin meminta jajarannya menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas instansi. Ia ingin pemerintah mencari solusi yang sesuai dengan kondisi jalan sekaligus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.
“Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan Polres Kerinci untuk membahas teknis pelaksanaan di lapangan,” tegas Alfin.
Rencana perubahan arus lalu lintas ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota dalam merespons kebutuhan masyarakat. Namun, penerapannya tetap memerlukan pembahasan teknis bersama pihak kepolisian agar pengaturan kendaraan berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Jalan Sempit Picu Keluhan Pengguna Jalan
Tokoh masyarakat Dusun Baru, H. Harmalis, menyampaikan bahwa Jalan H. Bakri kerap mengalami kemacetan. Menurutnya, lebar jalan menjadi salah satu kendala utama ketika kendaraan dari dua arah melintas secara bersamaan.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengendara, terutama saat arus kendaraan meningkat. Ruas jalan yang terbatas juga membutuhkan pengaturan lalu lintas yang sesuai agar kendaraan tidak saling menghambat ketika berpapasan.
“Selama ini kemacetan sering terjadi karena jalan ini cukup sempit jika digunakan sebagai jalur dua arah,” ujar Harmalis.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui pengaturan lalu lintas yang lebih efektif. Dengan sistem satu arah, kendaraan nantinya dapat mengikuti alur perjalanan yang lebih teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi warga sekitar, kelancaran lalu lintas bukan sekadar persoalan kenyamanan. Pengaturan jalan juga berkaitan dengan aktivitas harian masyarakat, akses menuju permukiman, serta kemudahan pengendara saat melintasi kawasan tersebut.
Karena itu, rencana perubahan arus di Jalan H. Bakri perlu memperhatikan kebutuhan pengguna jalan secara menyeluruh. Pemerintah dan kepolisian perlu mempertimbangkan arah perjalanan, titik masuk dan keluar kendaraan, serta pemasangan rambu yang jelas sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Dishub dan Polres Kerinci Perlu Bahas Teknis Penerapan
Koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Polres Kerinci menjadi tahap penting sebelum pemerintah menerapkan sistem satu arah. Kedua instansi perlu menyusun pengaturan yang mudah dipahami pengendara sekaligus sesuai dengan kondisi lapangan.
Petugas juga perlu memperhatikan kemungkinan perubahan pola perjalanan warga setelah pengaturan baru berlaku. Pengendara harus mengetahui jalur yang dapat mereka gunakan agar tidak salah arah atau memasuki ruas jalan yang berlawanan dengan ketentuan.
Selain rambu lalu lintas, sosialisasi kepada masyarakat juga berperan penting. Informasi mengenai jadwal penerapan, arah kendaraan, dan jalur alternatif dapat membantu warga menyesuaikan perjalanan sehari-hari.
Pemerintah kota juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar mengalihkan kemacetan ke jalan lain. Evaluasi setelah penerapan dapat membantu petugas mengetahui apakah sistem satu arah benar-benar memperlancar arus kendaraan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci jadwal pemberlakuan maupun skema teknis jalur satu arah dalam informasi yang disampaikan pada kegiatan Safari Ramadhan tersebut. Karena itu, masyarakat perlu menunggu hasil koordinasi resmi antara Dinas Perhubungan dan Polres Kerinci mengenai pelaksanaan kebijakan.
Safari Ramadhan Jadi Ruang Menyampaikan Aspirasi
Keluhan mengenai Jalan H. Bakri muncul di tengah kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Selain menjalankan agenda keagamaan, kegiatan tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Alfin menghadiri kegiatan itu bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, Kapolres Kerinci, perwakilan Kodim Kerinci, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua TP-PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin.
Kehadiran jajaran pemerintah dan unsur terkait memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan di lingkungan mereka. Aspirasi mengenai kemacetan Jalan H. Bakri pun menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.
Respons terhadap keluhan warga memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui penyampaian aspirasi secara langsung, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari, termasuk masalah transportasi dan akses jalan.
Namun, tindak lanjut yang efektif tetap membutuhkan perencanaan dan koordinasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar teknis yang jelas serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Pemkot Serahkan Bantuan Rp10 Juta untuk Masjid Baitul Amal
Dalam rangkaian Safari Ramadhan itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk Masjid Baitul Amal. Bantuan tersebut bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank 9 Jambi.
Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pengelolaan masjid. Selain membantu kebutuhan rumah ibadah, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Alfin mengajak masyarakat menjaga silaturahmi serta memperkuat kebersamaan selama bulan suci Ramadhan. Ia menilai hubungan yang baik antara warga dan pemerintah dapat mendukung upaya membangun lingkungan yang harmonis.
“Melalui momentum bulan suci Ramadhan, mari kita perkuat hubungan antarwarga dan antara masyarakat dengan para pemimpin,” ajaknya.
Safari Ramadhan pun tidak hanya menjadi agenda ibadah bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendengar masukan warga, menyampaikan program, dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Warga Menanti Kepastian Pengaturan Jalan
Rencana penerapan jalur satu arah di Jalan H. Bakri kini menunggu tindak lanjut teknis dari Dinas Perhubungan dan Polres Kerinci. Warga berharap koordinasi tersebut menghasilkan pengaturan yang mampu mengurangi kepadatan tanpa menyulitkan akses menuju kawasan permukiman.
Sebelum kebijakan berlaku, masyarakat perlu memperhatikan informasi resmi mengenai perubahan arus lalu lintas. Pengendara juga perlu mematuhi rambu dan arahan petugas apabila pemerintah mulai menerapkan sistem baru.
Keberhasilan pengaturan jalan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Kedisiplinan pengendara, kejelasan rambu, dan sosialisasi yang memadai turut menentukan kelancaran lalu lintas.
Bagi warga Dusun Baru, tindak lanjut atas aspirasi ini menjadi hal penting. Mereka berharap penataan Jalan H. Bakri dapat memberikan solusi nyata terhadap kemacetan yang selama ini mengganggu perjalanan sehari-hari.
Dengan koordinasi yang matang, pemerintah kota bersama kepolisian diharapkan dapat menentukan skema pengaturan yang sesuai dengan kondisi jalan. Masyarakat kini menanti kepastian teknis dan jadwal penerapan jalur satu arah tersebut.(AN)
