JAMBI,JS- Gubernur Jambi Al Haris mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi yang baru dalam sebuah acara resmi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/6/2026).
Zulherizal menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi yang sebelumnya memimpin lembaga pengawasan internal pemerintah tersebut di Provinsi Jambi.
Prosesi pengukuhan berlangsung di hadapan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta berbagai tamu undangan lainnya.
Momentum pergantian pimpinan BPKP Jambi ini menjadi perhatian karena bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, pelaksanaan program strategis nasional, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Al Haris Tekankan Pengawasan Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sambutannya, Al Haris mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang masuk ke Jambi harus memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.
Al Haris menegaskan bahwa pemerintah daerah, BPKP, dan seluruh lembaga terkait memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta menghasilkan manfaat yang optimal.
“Kita harus memperkuat komitmen bersama dalam mengawal seluruh program pembangunan. Anggaran yang masuk ke daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Peran BPKP Tidak Hanya Audit, Tetapi Mitra Strategis Pemerintah
Al Haris menjelaskan bahwa posisi BPKP saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Ia menilai BPKP tidak hanya menjalankan fungsi audit dan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan kajian, analisis, dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, hasil kajian yang dikeluarkan BPKP sering menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan strategis.
Karena itu, keberadaan BPKP menjadi instrumen penting untuk meminimalkan risiko kebijakan yang kurang tepat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
“BPKP memiliki kemampuan analisis yang sangat baik. Rekomendasi yang diberikan sering menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan di daerah,” kata Al Haris.
Dana Pusat dan APBD Harus Diawasi Secara Ketat
Gubernur Jambi juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap dana transfer pusat maupun APBD yang terus mengalir ke daerah setiap tahun.
Menurutnya, pengawasan yang kuat akan memastikan seluruh program berjalan efektif, efisien, serta terhindar dari potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara.
Ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi agar program-program prioritas pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik di daerah.
Selain itu, pengawasan yang ketat juga akan membantu meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi masyarakat.
“Kita perlu merapatkan barisan untuk mengawal program pemerintah pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.
Audit Cepat Jadi Kunci Cegah Kerugian Negara
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris juga menyoroti pentingnya respons cepat ketika muncul indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Ia meminta pemerintah daerah dan BPKP segera mengambil langkah pemeriksaan apabila menemukan informasi yang mengarah pada potensi pelanggaran.
Menurutnya, tindakan cepat akan mencegah kerugian negara yang lebih besar sekaligus mempercepat proses perbaikan tata kelola.
Ia bahkan mendorong pelaksanaan audit secara cepat apabila terdapat laporan atau informasi yang berkembang di tengah masyarakat maupun media.
Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat segera mengetahui akar persoalan dan melakukan pembenahan sebelum masalah berkembang lebih luas.
“Kita harus bergerak cepat ketika menemukan indikasi penyimpangan. Audit harus dilakukan lebih awal agar persoalan bisa segera dibenahi,” ujarnya.
Bupati dan Wali Kota Diminta Aktif Berkonsultasi
Al Haris juga mengajak para kepala daerah di kabupaten dan kota untuk memanfaatkan keberadaan BPKP sebagai mitra konsultasi dalam pengambilan kebijakan.
Ia menilai banyak kebijakan strategis di daerah membutuhkan kajian mendalam agar implementasinya sesuai regulasi dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.
Karena itu, bupati dan wali kota tidak perlu ragu meminta analisis maupun pendampingan dari BPKP ketika menghadapi persoalan yang memerlukan pertimbangan teknis.
Langkah tersebut akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan secara lebih terukur dan profesional.
Penguatan Tata Kelola untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah
Selain membahas pengawasan keuangan, Al Haris juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
Menurutnya, kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil menuntut pemerintah daerah bekerja lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan anggaran.
Ia optimistis Jambi mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif apabila seluruh pihak menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Pembangunan yang berjalan baik akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Keuangan negara harus kita maksimalkan sebaik-baiknya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Kita ingin ekonomi tetap tumbuh, masyarakat nyaman, dan pembangunan berjalan optimal,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan baru di BPKP Provinsi Jambi, pemerintah daerah berharap pengawasan keuangan, pengelolaan APBD, pelaksanaan program strategis nasional, serta tata kelola pemerintahan semakin kuat sehingga pembangunan di Provinsi Jambi dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)
