JAKARTA,JS- Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah besar pemerintah dalam melakukan reformasi badan usaha milik negara (BUMN). Hingga pertengahan 2026, pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang selama bertahun-tahun mengalami kerugian dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda efisiensi anggaran negara sekaligus upaya memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah agar lebih sehat, produktif, dan mampu bersaing secara global.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU), Selasa (23/6/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah menemukan banyak perusahaan negara yang terus mengalami kerugian tanpa menunjukkan perbaikan kinerja.
Pemerintah Pangkas BUMN Tidak Produktif
Prabowo menjelaskan bahwa sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dirinya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan. Namun setelah memimpin pemerintahan, ia menemukan fakta bahwa jumlah entitas perusahaan negara ternyata jauh lebih besar.
Jumlah tersebut bahkan mencapai lebih dari 1.000 perusahaan jika mencakup anak usaha, cucu usaha, dan berbagai entitas turunan lainnya.
Temuan itu mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan negara yang selama ini menggunakan dana dan fasilitas milik negara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi besar sektor BUMN yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo.
Negara Klaim Hemat Triliunan Rupiah
Selain memperbaiki tata kelola perusahaan negara, kebijakan penutupan BUMN merugi juga bertujuan mengurangi pemborosan anggaran.
Prabowo menyebut pemerintah berhasil menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah setelah menghentikan operasional ratusan perusahaan yang tidak produktif.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai pos pengeluaran, mulai dari biaya operasional, tunjangan manajemen, biaya administrasi, hingga pengeluaran rutin yang sebelumnya terus membebani keuangan negara.
Dalam kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, efisiensi anggaran menjadi langkah penting agar pemerintah dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk sektor prioritas.
Dana yang berhasil dihemat berpotensi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, banyak kalangan menilai kebijakan efisiensi BUMN dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas belanja negara dalam jangka panjang.
Prabowo Siapkan Gelombang Penutupan Berikutnya
Meski telah menutup sekitar 240 perusahaan negara, pemerintah ternyata belum berhenti melakukan evaluasi.
Pemerintah menargetkan penutupan hingga sekitar 700 sampai 800 perusahaan negara yang dinilai tidak efektif dan tidak mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap ekosistem BUMN.
Jika rencana itu berjalan sesuai target, Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dalam struktur perusahaan milik negara selama beberapa tahun ke depan.
Langkah ini sekaligus menjadi salah satu reformasi korporasi terbesar dalam sejarah pengelolaan aset negara.
Sorotan Terhadap Tata Kelola dan Transparansi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti persoalan tata kelola di sejumlah perusahaan negara yang selama ini mengalami kerugian berulang.
Menurutnya, perusahaan yang terus merugi sering kali menjadi sumber inefisiensi dan membuka ruang munculnya berbagai penyimpangan.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan negara menerapkan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi.
Reformasi tata kelola menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Investor global saat ini semakin memperhatikan kualitas manajemen perusahaan, kepastian hukum, serta efektivitas penggunaan anggaran sebelum menanamkan modal mereka.
Dengan menutup perusahaan yang tidak sehat dan memperkuat perusahaan yang produktif, pemerintah berharap iklim investasi nasional semakin kompetitif.
Dampak Positif bagi Ekonomi Indonesia
Sejumlah pengamat ekonomi menilai langkah efisiensi BUMN dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
Pertama, pemerintah dapat mengurangi beban keuangan negara yang selama ini terserap untuk menopang perusahaan yang terus mengalami kerugian.
Kedua, dana yang sebelumnya digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan dapat dialihkan ke sektor yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.
Ketiga, reformasi BUMN berpotensi meningkatkan produktivitas aset negara sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang lebih optimal.
Keempat, langkah tersebut dapat memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor internasional yang mencari negara dengan tata kelola ekonomi yang sehat dan efisien.
Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan tren global yang mendorong perusahaan milik negara untuk lebih fokus pada sektor strategis dan mengurangi aktivitas bisnis yang tidak memberikan keuntungan.
Fokus pada BUMN yang Memberikan Nilai Tambah
Ke depan, pemerintah diperkirakan akan lebih fokus mengembangkan BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor energi, infrastruktur, pangan, pertambangan, teknologi, logistik, hingga industri hilirisasi diperkirakan menjadi prioritas utama.
BUMN yang mampu mencetak keuntungan dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara akan memperoleh dukungan lebih kuat melalui berbagai program transformasi bisnis.
Sementara itu, perusahaan yang tidak memiliki prospek pertumbuhan kemungkinan akan menghadapi restrukturisasi, merger, atau bahkan pembubaran.
Langkah tersebut bertujuan menciptakan ekosistem perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, dan berorientasi pada hasil.
Reformasi BUMN Masuk Babak Baru
Kebijakan penutupan ratusan BUMN menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi ingin mempertahankan perusahaan yang terus membebani keuangan negara.
Melalui reformasi menyeluruh, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Penutupan 240 perusahaan negara menjadi langkah awal dari transformasi yang lebih besar. Dengan target pembubaran hingga 800 perusahaan, pemerintah ingin membangun sistem BUMN yang lebih efisien, transparan, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Jika agenda tersebut berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memiliki struktur BUMN yang lebih sehat, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global dalam beberapa tahun mendatang.(*)
