SUNGAIPENUH,JS- Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Dalam agenda tersebut, Alfin membawa sejumlah usulan yang berkaitan dengan rehabilitasi infrastruktur dan penanganan bencana di Kota Sungai Penuh.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkot Sungai Penuh dalam mencari dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
Alfin menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Direktur R.R Infrastruktur BNPB, Dr. Ir. Afrizal Posya, M.A., M.Si.
Pertemuan itu juga menjadi momentum bagi Pemkot Sungai Penuh untuk memperkuat koordinasi dengan BNPB terkait kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
Wako Alfin Perjuangkan Dukungan Pemerintah Pusat
Dalam pertemuan bersama jajaran BNPB, Alfin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana.
Menurut Alfin, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan peningkatan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mendukung mitigasi bencana, mempercepat pemulihan pascabencana, serta menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar sejumlah kebutuhan daerah dapat memperoleh perhatian dan penanganan secara lebih optimal.
“Kami berharap usulan rehabilitasi infrastruktur dan penanganan bencana ini mendapat dukungan BNPB. Ini penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfin.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Sungai Penuh ingin membangun pola koordinasi yang lebih berkelanjutan dengan pemerintah pusat, khususnya dalam sektor infrastruktur, mitigasi bencana, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.
BNPB Minta Pemkot Sungai Penuh Rutin Ajukan Usulan
Dalam pembahasan tersebut, BNPB meminta Pemkot Sungai Penuh agar mengajukan kebutuhan penanganan infrastruktur dan kebencanaan secara rutin setiap tahun.
Pola pengajuan secara berkala akan membantu pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan pembangunan dan penanganan bencana secara lebih terstruktur.
Selain itu, pengajuan rutin juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperbarui data, memetakan kebutuhan prioritas, serta menyesuaikan usulan dengan kondisi terbaru di lapangan.
Bagi Kota Sungai Penuh, langkah tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat berubah mengikuti perkembangan wilayah, kondisi lingkungan, serta potensi risiko bencana.
Pemkot pun perlu memastikan setiap usulan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang pemerintah pusat tetapkan.
Terakhir Ajukan Usulan ke BNPB pada 2019
Kunjungan Alfin ke BNPB juga menjadi perhatian karena Pemkot Sungai Penuh terakhir kali mengajukan usulan kepada BNPB pada 2019.
Rentang waktu tersebut membuat pemerintah daerah kembali menyusun dan membawa usulan terbaru untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
Alfin ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbarui komunikasi dengan BNPB sekaligus menyampaikan kebutuhan Kota Sungai Penuh berdasarkan kondisi terkini.
Dengan demikian, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi. Pemkot Sungai Penuh juga membawa kepentingan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk kembali membangun komunikasi yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
BNPB Siap Mengupayakan Pemenuhan Usulan
Dalam pertemuan tersebut, BNPB menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pemenuhan usulan yang diajukan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Namun, BNPB juga meminta Pemkot Sungai Penuh melengkapi seluruh persyaratan serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
Artinya, pengajuan usulan tidak otomatis membuat seluruh kebutuhan daerah langsung memperoleh bantuan. Pemerintah daerah tetap harus menyiapkan dokumen pendukung, data kebutuhan, serta persyaratan lainnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh memiliki pekerjaan lanjutan setelah pertemuan tersebut.
Pemerintah daerah perlu memastikan setiap usulan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses pengajuan berjalan sesuai prosedur.
Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Jadi Perhatian
Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan erat dengan upaya pengurangan risiko bencana.
Infrastruktur yang memadai dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi darurat, mempercepat akses menuju lokasi terdampak, serta mendukung proses pemulihan ketika bencana terjadi.
Sebaliknya, kondisi infrastruktur yang kurang memadai dapat memperbesar dampak ketika suatu wilayah menghadapi bencana.
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh ingin mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan strategi mitigasi bencana.
Pendekatan tersebut semakin penting karena pemerintah daerah tidak hanya perlu menangani bencana ketika peristiwa sudah terjadi. Pemerintah juga perlu melakukan langkah pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kapasitas masyarakat.
Melalui koordinasi dengan BNPB, Pemkot Sungai Penuh berharap kebutuhan tersebut memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Strategi Penanganan Bencana Perlu Berkelanjutan
Penanganan bencana tidak berhenti setelah pemerintah melakukan respons darurat.
Setelah kondisi darurat berlalu, pemerintah masih harus menjalankan proses rehabilitasi dan pemulihan. Pada tahap tersebut, pemerintah membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat kembali normal.
Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB memiliki peran penting.
Pemkot Sungai Penuh dapat menyampaikan kondisi daerah secara langsung sekaligus mengusulkan kebutuhan berdasarkan prioritas pembangunan.
Sementara itu, BNPB dapat memberikan arahan mengenai mekanisme pengajuan serta persyaratan yang harus pemerintah daerah penuhi.
Komunikasi yang berjalan secara rutin juga dapat membantu pemerintah daerah menghindari keterlambatan dalam menyampaikan kebutuhan.
Pemkot Diminta Konsisten Bangun Koordinasi
Permintaan BNPB agar Pemkot Sungai Penuh mengajukan usulan setiap tahun menjadi catatan penting dari pertemuan tersebut.
Dengan pengajuan rutin, pemerintah daerah dapat membangun pola perencanaan yang lebih terarah.
Setiap tahun, Pemkot dapat mengevaluasi kebutuhan infrastruktur, memperbarui data risiko bencana, menentukan skala prioritas, kemudian menyusun usulan berdasarkan kebutuhan tersebut.
Langkah tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah menghubungkan program pembangunan daerah dengan agenda penanggulangan bencana.
Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, ketahanan wilayah, dan perlindungan masyarakat.
Alfin Ingin Dukungan Pusat Mempercepat Pembangunan
Alfin berharap komunikasi yang telah terbangun bersama BNPB terus berlanjut.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dapat membantu Pemkot Sungai Penuh mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari sumber dukungan untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
Pemkot Sungai Penuh, lanjutnya, akan terus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang BNPB tetapkan.
Dengan kelengkapan dokumen dan usulan yang sesuai ketentuan, pemerintah daerah berharap peluang mendapatkan dukungan pemerintah pusat semakin terbuka.
Penguatan Kesiapsiagaan Jadi Investasi Jangka Panjang
Selain pembangunan fisik, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga membutuhkan perencanaan jangka panjang.
Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan aparatur, memperkuat koordinasi antarlembaga, memperbarui informasi risiko, serta meningkatkan kesadaran masyarakat.
Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan potensi risiko yang dapat muncul di wilayah tersebut.
Pendekatan semacam ini dapat membantu pemerintah mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi.
Karena itu, usulan yang Alfin bawa ke BNPB memiliki konteks yang lebih luas. Pemkot Sungai Penuh tidak hanya mencari dukungan untuk pembangunan fisik, tetapi juga ingin memperkuat sistem penanggulangan bencana secara berkelanjutan.(*)
