Aliansi R2 R3 Desak DPR dan Pemerintah Lirik Nasib Mereka

PPP Paruh Waktu dan Honorer Bersatu

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ; Aksi damai yang digelar honorer beberapa waktu lalu. (Sumber/Google)

Foto ; Aksi damai yang digelar honorer beberapa waktu lalu. (Sumber/Google)

JAKARTA,JS– Para PPPK paruh waktu dan tenaga honorer siap bersatu mendesak pemerintah dan DPR RI tidak segera menindaklanjuti aspirasi mereka.

Aspirasi Melalui Jalur Resmi

Faisol menjelaskan, Aliansi R2 R3 Indonesia telah mengirim surat resmi meminta audiensi kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan pimpinan Komisi II DPR. Surat itu diterima sekretariat DPR pada 29 Januari 2026.

“Kami berharap DPR segera menanggapi. Jangan tunggu sampai persoalan ini viral di media sosial baru melakukan tindakan,” tegas Faisol.

Baca Juga :  Solusi bagi Guru PPPK Paruh Waktu, Ini Kata Mendikdasmen

Gaji Rendah dan Beban Kerja Setara PNS

Faisol menekankan bahwa PPPK paruh waktu menerima gaji lebih rendah dibanding honorer, padahal tanggung jawab yang mereka emban setara PNS.

“Jangan biarkan kami hidup dengan gaji rendah, sementara tugas yang kami lakukan sama beratnya dengan PNS,” kata Faisol.

Ancaman Aksi Massa

Jika upaya melalui jalur resmi buntu, Aliansi menegaskan bahwa PPPK paruh waktu dan honorer akan turun ke jalan. Aksi bisa berlangsung di masing-masing daerah hingga ke tingkat pusat. Faisol menyebut langkah ini sebagai upaya terakhir agar pemerintah dan DPR memperhatikan nasib pekerja yang selama ini jarang terdengar suaranya.

Baca Juga :  Curhat Nurul, Peraih Mendali Sea Games Cuma Jadi PPPK PW

Harapan Audiensi dan RDP

Aliansi berharap substansi surat mereka menjadi bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dan pemerintah. Mereka juga meminta agar forum-forum honorer dilibatkan dalam pembahasan. Faisol menambahkan, agenda rapat kerja Komisi II DPR belum menyinggung honorer, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu, sehingga dorongan dari masyarakat menjadi penting.

“Masalah ini belum selesai. DPR seharusnya tetap membahas honorer dan PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” ujarnya.

Isu PPPK Penuh Waktu Kembali Mencuat

Beberapa pemerintah daerah memutuskan tidak memperpanjang kontrak PPPK formasi 2021 karena keterbatasan anggaran. Hal ini menambah kekhawatiran para pekerja yang belum memiliki kepastian nasib.(*)

Berita Terkait

BSU Rp900 Ribu Tidak Cair Meski Rekening Terdaftar? Ini Penyebab yang Perlu Diketahui Pekerja
Harga BBM Terbaru 21 November 2026: Pertamax, Pertalite, Shell, BP dan Vivo, Cek Daftar Lengkapnya!
CPNS 2026 Segera Diumumkan, Benarkah Ada 150 Ribu Formasi? Ini Jadwal dan Cara Cek di SSCASN
Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN
Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!
Harga BBM 17 November 2026: Pertalite Masih Rp10.000, Cek Daftar Pertamax, Shell, BP dan Vivo
Prabowo Minta Jadwal Pemilihan Wapres Diundur, MPR Tetapkan Tanggal 9 Desember
Pengkinian Data BSU 2026 Ditutup 17 November, Cek Cara Update Data agar Tidak Kehilangan Kesempatan
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:31 WIB

BSU Rp900 Ribu Tidak Cair Meski Rekening Terdaftar? Ini Penyebab yang Perlu Diketahui Pekerja

Sabtu, 21 November 2026 - 09:09 WIB

Harga BBM Terbaru 21 November 2026: Pertamax, Pertalite, Shell, BP dan Vivo, Cek Daftar Lengkapnya!

Sabtu, 21 November 2026 - 08:01 WIB

CPNS 2026 Segera Diumumkan, Benarkah Ada 150 Ribu Formasi? Ini Jadwal dan Cara Cek di SSCASN

Kamis, 19 November 2026 - 13:28 WIB

Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut CPNS 2027, Gagal Seleksi Tak Kehilangan Status ASN

Selasa, 17 November 2026 - 19:31 WIB

Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Cek Syaratnya!

Berita Terbaru