JAMBI,JS– Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jambi, Senin (23/2/2026), mengungkap fakta mengkhawatirkan. Alih-alih menunjukkan perbaikan, angka stunting di Jambi justru mengalami lonjakan signifikan dalam setahun terakhir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, secara terbuka menyoroti kondisi tersebut sebagai tanda lemahnya intervensi gizi dan layanan kesehatan dasar di daerah.
Dari 17,1 Persen ke 19,5 Persen dalam Setahun
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, prevalensi stunting di Jambi meningkat dari 17,1 persen pada 2024 menjadi 19,5 persen pada 2025. Kenaikan ini langsung memicu perhatian serius karena bertolak belakang dengan target nasional penurunan stunting.
Menurut Komisi IX, lonjakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai fluktuasi biasa. Angka itu menunjukkan adanya masalah struktural dalam upaya pencegahan stunting yang selama ini dijalankan.
Bumi Pucuk Jambi Sembilan Jadi Sorotan
Lebih jauh, Komisi IX juga menyoroti kondisi di Lurah Bumi Pucuk Jambi Sembilan. Wilayah ini dilaporkan mengalami peningkatan kasus stunting yang cukup tajam, sehingga masuk dalam catatan merah DPR RI.
Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa intervensi di tingkat kelurahan belum berjalan efektif, terutama dalam pemenuhan gizi ibu hamil, balita, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.
DPR Nilai Program Belum Menyentuh Akar Masalah
Menanggapi data tersebut, Nihayatul menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi strategi penanganan stunting. Ia menilai program yang bersifat seremonial tidak akan mampu menekan angka gagal tumbuh pada anak.
“Ketika angka stunting justru naik, itu artinya ada yang tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus memastikan intervensi gizi benar-benar menyentuh keluarga sasaran,” tegasnya.
Intervensi Gizi Harus Lebih Terarah dan Konsisten
Komisi IX mendorong penguatan program gizi secara terarah, mulai dari pemantauan ibu hamil, pemenuhan nutrisi balita, hingga edukasi keluarga. Selain itu, DPR meminta pemerintah daerah memperbaiki sistem pendataan agar intervensi tepat sasaran.
Menurut Nihayatul, tanpa langkah yang konsisten dan berbasis data, target penurunan stunting hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Sinkronisasi Program Daerah dan Nasional Jadi Kunci
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat layanan dasar masyarakat, khususnya kesehatan anak.
Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya sinkronisasi program pencegahan stunting antara pemerintah pusat dan daerah. Program nasional, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis dan intervensi gizi dini, diminta segera diimplementasikan secara optimal di Jambi.
Sebagai penutup, Komisi IX berharap Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat menekan laju stunting. Tanpa percepatan langkah nyata, DPR menilai risiko hilangnya generasi unggul di daerah akan semakin besar.(*)
