MUAROJAMBI,JS- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali melakukan penataan birokrasi. Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Mahir, melantik sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Senin (21/9/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Ridan, Kantor Bupati Muaro Jambi. Momentum tersebut tidak hanya menandai perpindahan atau pengisian sejumlah jabatan dalam struktur pemerintahan daerah. Lebih dari itu, Junaidi Mahir meminta para pejabat yang baru menerima amanah segera menunjukkan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Junaidi Mahir menempatkan integritas, profesionalitas, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan publik sebagai perhatian utama. Karena itu, ia meminta setiap pejabat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan memahami kebutuhan masyarakat di lingkungan kerja masing-masing.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan struktur organisasi yang berjalan efektif, pemerintah daerah berharap setiap perangkat daerah mampu memberikan pelayanan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai aturan.
Junaidi Mahir Ingatkan Pejabat soal Amanah Jabatan
Dalam arahannya, Junaidi Mahir mengingatkan para pejabat bahwa jabatan membawa tanggung jawab yang besar. Menurutnya, seorang pejabat tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif.
Pejabat juga harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan yang benar-benar masyarakat rasakan.
Karena itu, Junaidi Mahir meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ia juga menekankan profesionalitas dan kedisiplinan sebagai bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.
“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Laksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Junaidi Mahir dalam sambutannya.
Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pelantikan pejabat Pemkab Muaro Jambi kali ini.
Sebab, kualitas birokrasi tidak hanya terlihat dari struktur organisasi. Masyarakat juga menilai pemerintah melalui pelayanan yang mereka terima setiap hari.
Mulai dari pelayanan administrasi, urusan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, pelayanan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan publik lainnya.
Pejabat Baru Diminta Cepat Beradaptasi
Selain integritas, Junaidi Mahir meminta para pejabat segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pemerintahan. Setiap pejabat perlu memahami kewenangan, target kerja, serta tanggung jawab yang melekat pada posisi yang mereka emban.
Dengan begitu, pergantian atau penataan jabatan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, pejabat baru harus mampu melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus mencari ruang perbaikan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan tugas.
Dalam birokrasi pemerintahan, koordinasi juga memegang peranan penting. Karena itu, Junaidi Mahir meminta pejabat membangun komunikasi dengan perangkat daerah lainnya.
Ia menilai kerja sama antarorganisasi perangkat daerah atau OPD dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan secara lebih efektif.
Kolaborasi Antar-OPD Jadi Perhatian
Pemerintah daerah memiliki banyak perangkat dengan tugas dan kewenangan berbeda. Namun, masing-masing perangkat tetap memiliki keterkaitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, koordinasi antar-OPD menjadi kebutuhan penting.
Junaidi Mahir meminta para pejabat tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka perlu membangun komunikasi dan kolaborasi agar program pemerintah berjalan selaras.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya terlihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Ukuran yang lebih penting terletak pada manfaat program bagi masyarakat.
“Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jaga integritas dan bangun kolaborasi. Ukuran keberhasilan kita adalah ketika pelayanan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Junaidi Mahir.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan arah yang ingin pemerintah daerah bangun melalui penataan birokrasi.
Pemerintah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja sesuai aturan, tetapi juga mampu memahami persoalan yang masyarakat hadapi.
Sumpah Jabatan Bukan Sekadar Seremoni
Pada kesempatan tersebut, Junaidi Mahir juga mengingatkan para pejabat mengenai sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan.
Menurutnya, sumpah jabatan tidak berhenti pada prosesi pelantikan. Para pejabat harus menerjemahkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Artinya, setiap keputusan dan tindakan dalam menjalankan pekerjaan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Pejabat juga perlu menjaga kepercayaan yang pemerintah berikan.
Dengan demikian, pelantikan tidak sekadar menjadi agenda formal pemerintahan. Momentum tersebut harus menjadi awal bagi pejabat untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas.
Terlebih lagi, masyarakat semakin membutuhkan pelayanan pemerintah yang mudah, jelas, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah Jabatan Strategis Terisi
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat menempati posisi strategis di berbagai perangkat daerah.
Salah satunya Edi Prianto yang dipercaya menduduki posisi Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi.
Posisi tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah. Karena itu, integritas dan ketelitian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas.
Kemudian terdapat Iskandar yang menempati jabatan Kepala Pelatihan Bidang Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sementara itu, Edi Wahyono mendapat kepercayaan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Jabatan lainnya juga mencakup bidang hubungan industri dan ketenagakerjaan.
Denny Errianza mendapat amanah sebagai Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Posisi tersebut memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Muaro Jambi.
Tuti Hernawati Pimpin UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Penataan jabatan juga menyentuh sektor perlindungan perempuan dan anak.
Tuti Hernawati dipercaya memimpin UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bidang tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan dan penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara profesional sekaligus memahami kebutuhan masyarakat.
Pelayanan pada sektor sosial juga membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap persoalan mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pejabat Kecamatan dan Kelurahan Turut Dilantik
Selain pejabat pada sejumlah perangkat daerah, pelantikan juga mencakup pejabat pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Penempatan pejabat pada level tersebut memiliki peran penting karena kecamatan dan kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat.
Berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik berlangsung pada tingkat tersebut.
Karena itu, pejabat kecamatan dan kelurahan harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Bidang tugas yang ikut mendapat perhatian mencakup ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, pemerintahan, hingga sektor pendidikan.
Kehadiran pejabat pada posisi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan sampai ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.
Jabatan Fungsional Juga Mendapat Penataan
Penataan organisasi tidak hanya menyentuh jabatan struktural. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan pengisian jabatan fungsional.
Dalam pelantikan tersebut, Mardiyana dan Ns. Fahri Gunawan mendapat amanah sebagai Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda.
Posisi tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendukung aspek promosi kesehatan serta perubahan perilaku masyarakat.
Dengan penguatan berbagai posisi tersebut, pemerintah daerah memiliki struktur aparatur yang menjalankan fungsi masing-masing sesuai bidang tugasnya.
Pelayanan Masyarakat Jadi Ukuran Kinerja
Penataan birokrasi pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menempati suatu jabatan.
Hal yang lebih penting terletak pada bagaimana pejabat tersebut menjalankan tanggung jawab setelah menerima amanah.
Masyarakat tentu berharap pelayanan pemerintah berjalan semakin baik. Mereka membutuhkan aparatur yang responsif ketika menghadapi persoalan administrasi, pelayanan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, maupun urusan pemerintahan lainnya.
Karena itu, pesan Junaidi Mahir mengenai integritas dan pelayanan menjadi bagian penting dari pelantikan tersebut.
Para pejabat perlu membuktikan komitmen melalui pekerjaan sehari-hari. Mereka juga perlu menjaga komunikasi dengan pimpinan, bawahan, sesama OPD, serta masyarakat.
Dengan pola kerja seperti itu, pemerintah daerah dapat membangun birokrasi yang lebih terkoordinasi.
Tantangan Pejabat Baru Setelah Pelantikan
Setelah prosesi pelantikan selesai, pekerjaan utama justru dimulai.
Para pejabat harus segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab baru. Mereka juga perlu memahami persoalan yang muncul di unit kerja masing-masing.
Selanjutnya, mereka perlu menyusun langkah kerja yang sesuai dengan program pemerintah daerah.
Koordinasi menjadi salah satu kunci dalam proses tersebut. Sebab, persoalan masyarakat sering kali melibatkan lebih dari satu perangkat daerah.
Misalnya, sebuah persoalan pelayanan publik dapat membutuhkan koordinasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan pihak lain yang memiliki kewenangan.
Karena itu, kemampuan membangun kolaborasi menjadi penting.
Junaidi Mahir telah mengingatkan para pejabat agar tidak hanya fokus pada posisi yang mereka duduki. Mereka harus melihat jabatan sebagai amanah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemkab Muaro Jambi Dorong Birokrasi yang Profesional
Pelantikan puluhan pejabat ini memperlihatkan adanya penataan dalam struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Pemerintah daerah menempatkan sejumlah aparatur pada posisi administrator, pengawas, dan fungsional di berbagai bidang.
Namun, setelah pelantikan, masyarakat tentu menunggu hasil dari penataan tersebut.
Kinerja aparatur akan terlihat dari kualitas pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Oleh sebab itu, para pejabat baru perlu segera menjalankan tugas dengan disiplin. Mereka juga perlu menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan pelayanan publik.
Dengan demikian, pelantikan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai momentum untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.(*)
