SUNGAIPENUH,JS- Rencana pembangunan konstruksi modern berupa flyover atau jalan layang Sungai Penuh–Tapan mulai masuk dalam pembahasan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., membicarakan rencana tersebut saat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Plt. Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Selasa (29/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Sungai Penuh itu tidak hanya membahas rencana pembangunan flyover. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pengelola TNKS juga mencermati sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kawasan konservasi, batas wilayah, peluang kerja sama, serta program pengembangan kawasan.
Pembahasan flyover menjadi perhatian karena rencana pembangunan konektivitas Sungai Penuh–Tapan memiliki keterkaitan dengan kawasan yang berada dalam pengelolaan TNKS.
Karena itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh melihat perlunya koordinasi sejak tahap awal. Pemerintah daerah tidak ingin pembahasan infrastruktur berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan aspek tata ruang, kawasan konservasi, aturan kehutanan, maupun kepentingan masyarakat.
Flyover Sungai Penuh–Tapan Masuk Tahap Pembahasan Awal
Rencana flyover Sungai Penuh–Tapan saat ini masih berada pada tahap pembahasan dan koordinasi.
Artinya, pembahasan tersebut belum berarti pembangunan fisik flyover sudah berjalan. Pemerintah Kota Sungai Penuh justru mulai membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar gagasan tersebut dapat dikaji secara menyeluruh.
Langkah itu menjadi penting karena pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan berbagai kajian dan koordinasi lintas sektor.
Terlebih lagi, jalur yang menjadi bagian dari rencana konektivitas Sungai Penuh–Tapan memiliki hubungan dengan kawasan TNKS. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana pembangunan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, pertemuan Wali Kota Alfin dengan pihak TNKS menjadi bagian dari proses penjajakan dan koordinasi awal.
Pemerintah Kota Sungai Penuh ingin memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan rencana tersebut dapat dibicarakan sejak awal, termasuk kemungkinan keterlibatan pemerintah pusat dan instansi teknis.
Wako Alfin Tekankan Koordinasi Lintas Lembaga
Wali Kota Sungai Penuh Alfin menilai koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu kunci dalam membahas rencana pembangunan flyover tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat rencana pembangunan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi konstruksi.
Aspek kawasan, regulasi, lingkungan, konektivitas, hingga manfaat bagi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pembahasan.
“Kita ingin rencana ini dibahas secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, koordinasi lintas lembaga sangat penting agar setiap tahapan dapat berjalan dengan baik,” ujar Alfin.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh masih berada pada tahap membangun komunikasi dan menyatukan pemahaman dengan berbagai pihak.
Dengan demikian, proses berikutnya membutuhkan koordinasi lebih luas agar setiap rencana memiliki dasar teknis dan regulasi yang jelas.
TNKS Jadi Bagian Penting dalam Pembahasan
Keterkaitan dengan kawasan TNKS membuat pembahasan rencana flyover Sungai Penuh–Tapan membutuhkan perhatian khusus.
TNKS merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan ekosistem. Oleh sebab itu, setiap rencana pembangunan yang berkaitan dengan kawasan tersebut harus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Sungai Penuh memahami kondisi tersebut.
Karena itu, pembahasan bersama pengelola TNKS tidak hanya berfokus pada rencana jalan layang. Kedua pihak juga membicarakan pencermatan kembali batas kawasan TNKS serta peluang kerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan.
Langkah tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menyamakan data, pemahaman wilayah, serta rencana kerja antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan.
Pada tahap selanjutnya, komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait akan menentukan arah pembahasan rencana konektivitas tersebut.
Bukan Hanya Flyover, Batas Kawasan TNKS Ikut Dibahas
Pertemuan Wali Kota Alfin dengan Plt. Kepala Balai TNKS juga membahas pencermatan kembali batas kawasan TNKS.
Pembahasan mengenai batas kawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah maupun pengelola kawasan.
Kejelasan batas dapat membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan wilayah. Pada saat yang sama, pengelola kawasan dapat menjalankan fungsi pengelolaan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pencermatan batas kawasan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan pembangunan dan pengembangan wilayah.
Apalagi, Sungai Penuh memiliki hubungan geografis yang erat dengan kawasan Kerinci Seblat. Aktivitas masyarakat, akses transportasi, pembangunan daerah, dan pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan koordinasi agar kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan.
Alfin Siapkan Sinergi dengan Kementerian dan Instansi Teknis
Wali Kota Alfin juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan sejumlah instansi.
Beberapa pihak yang perlu terlibat antara lain Kementerian Kehutanan, Bappeda, pengelola TNKS, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, serta instansi teknis lainnya.
Keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa rencana flyover tidak dapat berjalan hanya melalui keputusan pemerintah kota.
Setiap instansi memiliki kewenangan dan tugas masing-masing. Karena itu, komunikasi sejak tahap awal dapat membantu pemerintah daerah memahami prosedur, kebutuhan kajian, serta kemungkinan tahapan yang harus ditempuh.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh siap membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pihak. Harapannya, setiap peluang pengembangan konektivitas dan kerja sama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kemajuan wilayah,” kata Alfin.
Pemerintah daerah selanjutnya dapat membawa hasil komunikasi tersebut ke dalam pembahasan yang lebih teknis bersama instansi terkait.
Mengapa Konektivitas Sungai Penuh–Tapan Penting?
Jalur Sungai Penuh–Tapan memiliki arti strategis dalam konektivitas wilayah.
Akses tersebut menghubungkan wilayah Kerinci dan Sungai Penuh dengan kawasan pesisir selatan Sumatera Barat melalui Tapan. Karena itu, peningkatan konektivitas dapat berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga akses antardaerah.
Bagi masyarakat, infrastruktur jalan yang baik dapat memberikan pilihan akses perjalanan yang lebih efektif.
Sementara itu, bagi sektor ekonomi, konektivitas memiliki hubungan dengan kelancaran distribusi komoditas dari daerah produksi menuju pasar.
Kerinci dan Sungai Penuh sendiri memiliki berbagai potensi ekonomi, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat.
Dengan konektivitas yang semakin baik, pelaku usaha dapat memiliki akses yang lebih luas untuk mendistribusikan produk.
Namun demikian, manfaat tersebut tetap perlu berjalan bersama perencanaan teknis dan perlindungan kawasan.
Potensi Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi
Apabila pada tahap selanjutnya rencana flyover mendapatkan kajian teknis dan persetujuan sesuai ketentuan, keberadaan infrastruktur tersebut berpotensi memperkuat konektivitas kawasan.
Dampaknya dapat berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Pelaku usaha lokal juga dapat memperoleh peluang dari meningkatnya aktivitas perjalanan antardaerah.
Selain itu, akses transportasi yang lebih baik dapat mendukung sektor pariwisata. Sungai Penuh dan Kerinci memiliki berbagai destinasi yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas wisata di Provinsi Jambi.
Akses yang lebih terhubung dapat membantu wisatawan menjangkau kawasan tersebut dari berbagai arah.
Namun, semua potensi tersebut masih berada dalam konteks manfaat yang dapat muncul apabila rencana pembangunan benar-benar melewati seluruh tahapan perencanaan, kajian, pembiayaan, perizinan, dan persetujuan yang diperlukan.
Pemerintah Perlu Menghitung Aspek Teknis dan Lingkungan
Rencana pembangunan flyover tidak cukup hanya melihat kebutuhan transportasi.
Pemerintah juga perlu menghitung aspek teknis, kondisi geografis, struktur tanah, kebutuhan lahan, keselamatan pengguna jalan, pembiayaan, serta dampak terhadap lingkungan.
Khusus kawasan yang berkaitan dengan TNKS, aspek konservasi menjadi perhatian penting.
Karena itu, komunikasi dengan pengelola kawasan sejak tahap awal dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai ketentuan yang harus dipenuhi.
Selain itu, keterlibatan instansi jalan nasional juga penting untuk memastikan rencana konektivitas sesuai dengan kewenangan dan jaringan jalan yang terkait.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyusun pembahasan secara bertahap berdasarkan data dan kajian.
Peluang Kerja Sama Pemkot Sungai Penuh dan TNKS
Pertemuan tersebut juga membuka ruang kerja sama antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pengelola TNKS.
Kerja sama tidak selalu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Program bersama dapat mencakup pengembangan kawasan, edukasi konservasi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, pariwisata berbasis alam, serta kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Peluang tersebut menjadi penting karena kawasan konservasi dan masyarakat di sekitarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan.
Pemerintah daerah dapat mendorong program yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi kawasan.
Sementara itu, pengelola TNKS dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program konservasi dan pemberdayaan.
Rencana Flyover Masih Membutuhkan Tahapan Panjang
Masyarakat perlu memahami bahwa pembahasan rencana flyover berbeda dengan keputusan pembangunan.
Saat ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh baru membangun koordinasi awal dengan pihak TNKS.
Selanjutnya, pemerintah dan instansi terkait masih membutuhkan pembahasan teknis, kajian kebutuhan, penentuan lokasi, kajian lingkungan, aspek pembiayaan, kewenangan jalan, serta berbagai persyaratan lainnya.
Karena itu, perkembangan rencana flyover Sungai Penuh–Tapan masih perlu mengikuti proses resmi yang berlaku.
Pemerintah daerah dapat memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis agar setiap tahapan memperoleh kejelasan.
Alfin Dorong Konektivitas yang Tetap Perhatikan Kawasan
Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh, pembangunan infrastruktur dan perlindungan kawasan tidak harus berjalan dalam arah yang berlawanan.
Keduanya membutuhkan perencanaan yang matang.
Alfin menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk membangun komunikasi dengan seluruh pihak terkait.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berharap peluang pengembangan konektivitas dapat berjalan bersama dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian kawasan.
Pertemuan dengan pihak TNKS menjadi salah satu langkah awal untuk membicarakan hal tersebut.
Ke depan, masyarakat tentu akan menunggu perkembangan pembahasan, terutama terkait hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, BPJN, Kementerian Kehutanan, serta instansi teknis lainnya.
Jika seluruh tahapan dapat berjalan sesuai aturan, pembahasan rencana flyover Sungai Penuh–Tapan berpotensi menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan konektivitas wilayah.
Untuk saat ini, fokus pemerintah masih pada koordinasi dan penyamaan pemahaman antarinstansi.
Dengan begitu, rencana pembangunan dapat memperoleh dasar pembahasan yang lebih jelas sebelum masuk ke tahapan berikutnya.(*)
