JAMBI,JS- Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si., menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tersebut mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi dalam perlindungan HAM.
Menteri HAM RI Natalius Pigai, S.I.P., dan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., turut menyaksikan kegiatan tersebut. Agenda ini juga mencakup kuliah umum mengenai penguatan kapasitas HAM bagi mahasiswa UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarpemerintah sekaligus mendorong penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Wabup Murison Tekankan Pentingnya Perlindungan HAM
Wabup Murison mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mendorong sinergi pemerintah dalam pemajuan dan penegakan HAM. Menurutnya, perlindungan terhadap hak setiap warga harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Perlindungan HAM bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan publik, dan tindakan nyata yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Murison.
Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM membutuhkan langkah konkret, bukan hanya pernyataan komitmen. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan dan pelayanan yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan penting dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih baik. Melalui kerja sama tersebut, setiap unsur pemerintahan dapat memperkuat upaya pencegahan pelanggaran HAM sesuai tugas dan kewenangannya.
Pencegahan TPPO Jadi Perhatian Bersama
Selain membahas pemajuan dan penegakan HAM, kegiatan di Jambi tersebut juga menyoroti pentingnya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.
TPPO merupakan kejahatan serius yang dapat merampas kebebasan, mengeksploitasi korban, serta mengancam keselamatan dan masa depan seseorang. Oleh sebab itu, upaya pencegahannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, peningkatan kewaspadaan masyarakat, dan penanganan yang berpihak pada korban.
Dalam konteks pemerintahan daerah, penguatan sinergi menjadi salah satu langkah untuk mendorong pencegahan perdagangan orang serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko eksploitasi manusia.
Dengan koordinasi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat mendukung upaya edukasi, memperkuat perhatian terhadap kelompok rentan, serta mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan atau perekrutan yang mencurigakan.
Namun, pelaksanaan upaya tersebut tetap memerlukan tindak lanjut melalui program, kebijakan, dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pemkab Kerinci Dorong Kesadaran HAM di Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Kerinci mendukung penguatan kolaborasi lintas pemerintahan untuk membangun masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Dukungan tersebut juga mencakup peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya toleransi, keadilan, dan perlindungan terhadap setiap orang.
Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa dalam kuliah umum tentang penguatan kapasitas HAM turut membuka ruang edukasi bagi generasi muda. Pemahaman yang baik mengenai HAM dapat mendorong mahasiswa berperan aktif dalam menyebarkan nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan.
Generasi muda juga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Karena itu, edukasi HAM perlu terus berkembang melalui lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat, serta berbagai kegiatan sosial.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Pemkab Kerinci menegaskan dukungannya terhadap upaya pemajuan HAM dan pencegahan TPPO. Selanjutnya, koordinasi dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap semangat kolaborasi tersebut dapat mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak setiap individu.(*)
